Kapan BLU Boleh Menunjuk Langsung?

Penunjukan langsung adalah salah satu metode pengadaan yang mengizinkan instansi membeli barang atau jasa tanpa melalui proses tender terbuka. Untuk Badan Layanan Umum (BLU), praktik ini menarik karena memberi kelincahan operasional terutama saat kebutuhan mendesak atau ketika pasar terbatas. Namun penunjukan langsung juga berisiko jika disalahgunakan: rawan konflik kepentingan, menimbulkan kesan tidak transparan, dan potensi pemborosan anggaran publik. Oleh karena itu BLU tidak boleh menunjuk langsung secara sewenang-wenang. Keputusan menunjuk langsung harus berlandaskan aturan, kebutuhan operasional, serta didukung dokumentasi yang memadai. Artikel ini menguraikan kapan penunjukan langsung boleh dilakukan oleh BLU, prinsip yang harus ditaati, batasan-batasan, mekanisme pengendalian risiko, dan praktik terbaik agar proses tetap akuntabel tanpa menghambat fungsi pelayanan publik yang menjadi tugas utama BLU.

Pengertian Penunjukan Langsung dalam Konteks BLU

Penunjukan langsung berarti memilih penyedia barang/jasa tertentu tanpa melaksanakan proses pemilihan luas seperti tender atau seleksi terbuka. Dalam konteks BLU, penunjukan sering dipakai untuk pembelian yang nilainya relatif kecil, untuk jasa khusus yang hanya sedikit penyediannya, atau bila waktu menjadi faktor kritis. Meski sederhana pada praktiknya, penunjukan langsung sebetulnya merupakan pengecualian terhadap prinsip persaingan di pengadaan publik. Karena itu penting memahami bahwa penunjukan bukan jalan pintas administratif melainkan mekanisme yang harus dipakai secara penuh alasan. BLU harus mengartikan penunjukan langsung sebagai solusi atas kebutuhan konkret dan tidak sebagai metode pengadaan utama. Selain itu, istilah ini harus diatur dalam kebijakan internal BLU yang menyelaraskan dengan peraturan pengadaan pusat/daerah agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum dan Ketentuan yang Mengatur Penunjukan Langsung

Dasar pelaksanaan penunjukan langsung untuk BLU bergantung pada regulasi pengadaan yang berlaku di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan ini biasanya menetapkan ambang nilai (threshold) untuk metode pengadaan sederhana, kriteria kondisi darurat, serta cara dokumentasi yang diperlukan. BLU harus merujuk pada Peraturan Pengadaan Nasional (misalnya peraturan LKPP atau peraturan daerah setempat) serta aturan internal BLU yang mengatur tata cara pengadaan. Selain itu, prosedur penunjukan harus selaras dengan aturan akuntansi dan tata kelola keuangan negara yang berlaku bagi entitas BLU. Memahami landasan hukum penting agar proses penunjukan tidak menimbulkan sengketa hukum atau audit temuan di kemudian hari; ketidakpatuhan bahkan bisa menyebabkan pembatalan kontrak atau sanksi administratif.

Prinsip-prinsip yang Harus Dipatuhi BLU saat Menunjuk Langsung

Walaupun merupakan pengecualian, penunjukan langsung tetap harus mematuhi prinsip dasar pengadaan publik: transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan non-diskriminasi sejauh memungkinkan. BLU wajib membuat alasan yang jelas mengapa metode lain seperti tender tidak dapat dilaksanakan. Proses penunjukan harus terdokumentasi, menyertakan kajian pasar singkat, dan dilaporkan ke unit pengadaan atau pejabat berwenang. Transparansi dapat ditunjukkan dengan mempublikasikan pengumuman penunjukan dan nama penyedia serta nilai kontrak setelah keputusan. Akuntabilitas tercermin dalam lampiran dokumen usulan, persetujuan internal berjenjang, dan penyimpanan bukti pembelian. Prinsip-prinsip ini menjaga legitimasi penunjukan sebagai tindakan profesional dan bukan bentuk favoritisme.

Syarat Administratif yang Perlu Dipenuhi Sebelum Menunjuk Langsung

Sebelum melakukan penunjukan, BLU wajib melengkapi persyaratan administratif minimal. Persyaratan ini meliputi surat permintaan kebutuhan dari unit pengguna, kajian singkat pemilihan metode, keterangan ketersediaan anggaran, dan pernyataan bahwa situasi memenuhi kriteria penunjukan sesuai aturan. Biasanya juga diperlukan minimal dua atau tiga penawaran pembanding jika tersedia untuk menunjukkan harga wajar, kecuali benar-benar hanya ada satu penyedia. Dokumen persetujuan oleh PPK atau pejabat pengadaan harus tertulis, dan semua lampiran dimasukkan dalam file kontrak. Mengabaikan syarat administratif membuka pintu bagi temuan audit dan persoalan pertanggungjawaban di masa depan.

Kapan Penunjukan Langsung Diizinkan Secara Nilai?

Regulasi pengadaan biasanya menetapkan batasan nilai untuk metode sederhana, termasuk penunjukan langsung. Ambang nilai ini berbeda di tiap yurisdiksi dan antar jenis barang/jasa. Untuk BLU, aturan internal sering menyesuaikan dengan pedoman pusat: misalnya paket di bawah nilai tertentu dapat dilakukan secara penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Namun penting dicatat bahwa nilai kecil bukan alasan otomatis untuk penunjukan jika karakter pekerjaan memerlukan kompetisi untuk menjamin kualitas. Sebaliknya, meski nilai besar, penunjukan bisa dibenarkan dalam kondisi sangat khusus seperti monopoli pasokan atau urgensi keselamatan. Oleh karena itu BLU harus menegaskan batas nilai dalam pedoman internal yang konsisten dengan aturan nasional/daerah.

Kondisi Mendesak dan Darurat yang Membenarkan Penunjukan Langsung

Salah satu alasan paling umum dan dapat dibenarkan untuk penunjukan langsung adalah kondisi darurat yang mengancam operasional atau keselamatan publik, misalnya bencana alam, gangguan layanan kritis, atau kebutuhan obat mendesak di rumah sakit BLU. Dalam situasi semacam itu, proses tender yang memakan waktu bisa memperburuk dampak. Namun darurat harus benar-benar bersifat tak terduga dan membutuhkan respons cepat. BLU harus menilai dengan hati-hati dan mencatat unsur ketidakpastian serta urgensi sebagai dasar. Setelah penunjukan dilakukan, BLU tetap berkewajiban melakukan evaluasi pasca-keadaan darurat dan melaporkan seluruh proses untuk memastikan tindakan darurat tidak menjadi alasan abusif di luar konteks nyata.

Ketika Hanya Ada Satu Penyedia

Ada situasi di mana hanya satu penyedia yang memiliki hak eksklusif atau kapasitas teknis tertentu—misalnya pemegang lisensi perangkat lunak, pabrikan alat medis tertentu, atau pemilik paten. Dalam kondisi seperti ini penunjukan langsung dapat dibenarkan karena tidak ada alternatif ekonomis yang setara. Namun BLU harus membuktikan bahwa benar tidak ada alternatif, misalnya dengan riset pasar yang terdokumentasi, konfirmasi dari pabrikan lain, atau pernyataan distributor resmi. Selain itu, harga dan klausul kontrak harus diawasi ketat agar tidak merugikan publik. Bila realitas pasar berubah—misalnya muncul kompetitor—BLU harus beralih ke mekanisme pengadaan terbuka pada kesempatan berikutnya.

Jasa Khusus dan Keahlian Langka yang Memungkinkan Penunjukan Langsung

Beberapa pekerjaan membutuhkan keahlian langka—sebuah tim konsultan dengan pengalaman unik, spesialis teknologi tertentu, atau seniman dengan karya khusus. Untuk pekerjaan semacam ini, penunjukan langsung bisa menjadi opsi yang efisien. Namun alasan keahlian harus jelas: apakah pekerjaan memerlukan pengalaman yang tidak umum; apakah ada bukti bahwa penyedia tersebut memang unggul; apakah hasilnya bersifat sangat spesifik sehingga kompetisi tidak relevan. BLU harus menyiapkan dokumen yang menjelaskan kriteria keahlian, mengapa kompetisi tidak akan menghasilkan nilai lebih, dan bagaimana hasilnya akan diverifikasi. Selektivitas ini harus tetap diimbangi dengan kehati-hatian agar keunikan keahlian tidak menjadi alasan menyembunyikan favoritisme.

Kepentingan Publik dan Pertimbangan Keamanan Nasional atau Kesehatan

Ada proyek yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, keamanan, atau keselamatan jiwa—misalnya perlengkapan medis kritis, pengamanan fasilitas layanan, atau sistem informasi yang menyangkut data kesehatan. Dalam kasus tersebut, BLU mungkin diperkenankan menunjuk langsung penyedia yang telah teruji keamanannya untuk menghindari risiko. Namun justifikasi harus kuat dan dilandasi kajian risiko serta persetujuan pimpinan tertinggi BLU. Dokumen pendukung termasuk assessment risiko, rekomendasi teknis, dan rencana mitigasi kelemahan harus tersedia. Keterbatasan dalam akses terhadap penyedia alternatif harus dicatat agar keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan saat dilakukan audit.

Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Risiko Saat Menunjuk Langsung

Agar penunjukan langsung tidak berubah menjadi praktik yang disalahgunakan, BLU wajib menerapkan mekanisme pengendalian risiko: misalnya persetujuan berjenjang, pembandingan harga minimal, audit internal, serta publikasi hasil penunjukan. PPK harus menyertakan analisis pasar, perbandingan harga bila memungkinkan, serta justifikasi teknis. Penggunaan klausul kontrak untuk mengatur penalti, jaminan mutu, dan syarat pelaporan berkala juga penting. Pengawasan internal dan eksternal harus diberi akses dokumen yang relevan agar transparansi tetap terjaga. Dengan mekanisme ini, penunjukan langsung dapat dilaksanakan cepat ketika perlu, tetapi tetap dalam koridor akuntabilitas yang ketat.

Transparansi dan Keterbukaan Informasi Setelah Penunjukan

Walau proses pemilihan tidak terbuka, BLU tetap harus mengumumkan hasil penunjukan secara memadai setelah kontrak disepakati. Pengumuman publik berupa ringkasan alasan penunjukan, nilai kontrak, identitas penyedia, dan ringkasan ruang lingkup pekerjaan membantu menegakkan prinsip keterbukaan. Publikasi ini mengurangi kesan kolusi dan memberi kesempatan bagi pihak berkepentingan untuk mengajukan klarifikasi jika ada indikasi tidak wajar. Selain itu, BLU harus menyimpan seluruh dokumen pendukung sebagai bagian dari audit trail: kajian kebutuhan, data pasar, notulen persetujuan internal, dan kontrak. Keterbukaan setelah penunjukan adalah bentuk kompromi antara kecepatan tindakan dan kebutuhan akuntabilitas.

Peran PPK, Tim Pengadaan, dan Pimpinan dalam Proses Penunjukan

Pelaksanaan penunjukan harus melewati rangkaian persetujuan yang jelas. PPK bertanggung jawab menyiapkan kajian, memilih calon penyedia, dan mengajukan rekomendasi. Tim pengadaan harus memverifikasi kepatuhan administratif penyedia dan melakukan pengecekan harga pasar. Pimpinan BLU atau pejabat berwenang memberi persetujuan akhir, terutama untuk paket bernilai besar atau dengan implikasi strategis. Peran pengawasan internal juga penting untuk menilai proses setelah penunjukan. Pembagian tugas ini memastikan tidak ada satu pihak yang memiliki wewenang absolut sehingga mencegah penyalahgunaan. Fungsi pengambilan keputusan yang terdistribusi menjaga checks and balances dalam penunjukan langsung.

Dokumentasi, Pelaporan dan Audit Pasca-Penunjukan

Dokumentasi adalah kunci untuk mempertanggungjawabkan penunjukan langsung. Semua dokumen yang mendasari keputusan—kajian kebutuhan, analisis pasar, perbandingan harga, pernyataan urgensi, persetujuan pimpinan, dan kontrak—harus tersimpan rapi. BLU wajib memasukkan ringkasan rencana penunjukan ke sistem informasi pengadaan publik (SIRUP atau portal lokal) jika diatur, sehingga informasi tersedia untuk pengawasan. Audit internal dan eksternal perlu dilaksanakan setelah proyek selesai untuk mengevaluasi apakah penunjukan benar-benar diperlukan dan apakah hasilnya sesuai standar. Laporan evaluasi ini menjadi bahan pembelajaran untuk kebijakan penunjukan berikutnya dan meningkatkan kepercayaan publik.

Alternatif terhadap Penunjukan Langsung yang Perlu Dipertimbangkan

Sebelum memilih penunjukan langsung, BLU harus mempertimbangkan alternatif lain yang tetap memberi kecepatan tetapi menjaga kompetisi: misalnya pemilihan langsung dengan proses cepat (request for quotation), tender terbatas dengan undangan terbatas, atau penggunaan katalog elektronik (e-catalog) bila tersedia. Alternatif ini sering kali lebih cocok untuk paket bernilai menengah yang memerlukan waktu cepat namun masih memungkinkan kompetisi. BLU juga dapat mengembangkan daftar penyedia terverifikasi (prequalified suppliers) sehingga pemilihan dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengabaikan prinsip persaingan. Memiliki opsi alternatif memberi ruang kebijakan yang lebih proporsional sesuai kondisi riil.

Rekomendasi Praktis untuk BLU agar Penunjukan Tetap Akuntabel

Sebelum melakukan penunjukan langsung BLU sebaiknya menyusun SOP internal yang jelas: kriteria darurat, ambang nilai, dokumen pendukung wajib, proses persetujuan, dan mekanisme pelaporan. BLU juga harus meningkatkan kapasitas SDM pengadaan agar dapat melakukan kajian pasar yang akurat dan dokumentasi yang baik. Pembentukan fungsi pengawasan internal yang independen serta penggunaan teknologi untuk publikasi rencana pengadaan meningkatkan keterbukaan. Selain itu, BLU disarankan melakukan evaluasi rutin atas praktik penunjukan untuk memastikan penyalahgunaan tidak terjadi. Dengan kebijakan internal yang kuat dan praktik transparan, penunjukan langsung bisa menjadi alat yang sah dan efektif tanpa mengorbankan tata kelola.

Penunjukan Langsung sebagai Pengecualian yang Terkendali

Penunjukan langsung untuk BLU adalah mekanisme yang sah bila digunakan dalam kondisi terbatas: darurat, keterbatasan penyedia, keahlian khusus, atau kepentingan kritis publik. Namun penggunaannya harus diiringi prinsip transparansi, dokumentasi kuat, pengawasan internal, dan persetujuan yang tepat. BLU tidak boleh menggunakan penunjukan sebagai jalan pintas administratif; sebaliknya penunjukan harus menjadi opsi terakhir setelah alternatif lain dipertimbangkan. Dengan SOP yang jelas, kapasitas SDM yang memadai, dan budaya akuntabilitas, penunjukan langsung dapat membantu BLU menjalankan fungsi layanan publik secara responsif tanpa mengabaikan prinsip pengelolaan dana publik yang baik.