Vendor Lokal Selalu Kalah, Sistemnya atau Orangnya?

Keluhan yang Terus Berulang dari Daerah

Di banyak daerah, keluhan vendor lokal terdengar hampir seragam dari tahun ke tahun. Mereka merasa sudah melengkapi semua persyaratan, mengikuti proses tender sesuai aturan, bahkan menawarkan harga yang kompetitif, namun tetap saja kalah. Pemenang tender sering kali berasal dari luar daerah, perusahaan besar, atau vendor yang sudah berulang kali menang proyek di instansi yang sama. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar yang tidak pernah benar-benar tuntas dijawab, apakah vendor lokal kalah karena sistem pengadaan yang tidak berpihak, atau karena kualitas dan kesiapan vendor lokal itu sendiri masih belum memadai.

Pertanyaan ini penting karena menyangkut keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan keberlangsungan usaha kecil dan menengah di daerah. Vendor lokal sejatinya memiliki peran strategis dalam pembangunan wilayah, karena mereka lebih memahami kondisi lapangan, menyerap tenaga kerja lokal, dan menggerakkan ekonomi setempat. Ketika mereka terus-menerus kalah, muncul rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap sistem. Artikel ini mencoba mengurai persoalan tersebut secara mendalam, dengan melihat kedua sisi, baik dari aspek sistem pengadaan maupun dari kapasitas sumber daya manusia vendor lokal itu sendiri.

Posisi Vendor Lokal dalam Sistem Pengadaan

Secara normatif, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia tidak membedakan antara vendor lokal dan non-lokal. Semua penyedia dianggap setara selama memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi yang ditetapkan. Prinsip persaingan sehat dan non-diskriminasi menjadi landasan utama. Namun dalam praktiknya, posisi vendor lokal sering kali berada pada titik yang kurang menguntungkan. Mereka harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya, pengalaman, dan jaringan yang jauh lebih kuat.

Vendor lokal umumnya berangkat dari skala usaha yang lebih kecil, dengan modal terbatas dan pengalaman proyek yang tidak sebanyak perusahaan nasional. Dalam sistem pengadaan yang sangat menekankan kelengkapan dokumen, pengalaman sejenis, dan kemampuan keuangan, vendor lokal sering kali tertinggal sejak awal. Meskipun aturan terlihat netral, dampaknya tidak selalu netral. Kondisi ini membuat vendor lokal merasa sistem pengadaan belum sepenuhnya memberikan ruang yang adil bagi mereka untuk berkembang.

Sistem Pengadaan yang Seragam untuk Kondisi yang Berbeda

Salah satu persoalan mendasar adalah penerapan sistem pengadaan yang seragam untuk kondisi penyedia yang sangat beragam. Aturan yang sama diterapkan untuk perusahaan besar di kota metropolitan dan usaha kecil di daerah. Dari sisi prinsip hukum, hal ini dianggap adil. Namun dari sisi keadilan substantif, kondisi ini justru menciptakan ketimpangan. Vendor lokal harus memenuhi persyaratan yang sama beratnya, padahal kapasitas awal mereka jauh lebih terbatas.

Persyaratan seperti nilai pengalaman pekerjaan, laporan keuangan, dukungan peralatan, hingga tenaga ahli bersertifikat sering menjadi batu sandungan. Vendor lokal mungkin mampu mengerjakan pekerjaan tersebut secara teknis, tetapi gagal membuktikannya secara administratif. Sistem pengadaan akhirnya lebih menghargai dokumen daripada potensi riil di lapangan. Dalam konteks ini, vendor lokal kalah bukan karena tidak mampu bekerja, melainkan karena tidak mampu “berbicara” dalam bahasa sistem pengadaan yang sangat formal dan teknokratis.

Spesifikasi dan Kualifikasi yang Kurang Akomodatif

Spesifikasi teknis dan kualifikasi penyedia memiliki peran besar dalam menentukan siapa yang bisa bersaing. Dalam banyak kasus, spesifikasi disusun dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, bahkan untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat sederhana dan rutin. Persyaratan pengalaman sering kali ditetapkan dengan nilai atau karakteristik yang sulit dipenuhi vendor lokal. Akibatnya, sejak tahap kualifikasi, banyak vendor lokal sudah tersingkir.

Masalahnya bukan semata pada aturan, tetapi pada cara aturan tersebut diterjemahkan ke dalam dokumen pemilihan. Ketika penyusunan kualifikasi tidak mempertimbangkan kondisi pasar lokal, vendor lokal secara otomatis kalah. Di sinilah muncul persepsi bahwa sistem seolah tidak dirancang untuk mereka. Padahal, jika spesifikasi dan kualifikasi disusun lebih proporsional, vendor lokal sebenarnya memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bersaing secara sehat.

Evaluasi Penawaran dan Subjektivitas yang Tak Terlihat

Tahap evaluasi sering dianggap sebagai proses yang objektif karena berbasis kriteria yang tertulis. Namun dalam praktiknya, evaluasi teknis dan kualifikasi menyimpan ruang subjektivitas yang cukup besar. Aspek seperti metode pelaksanaan, pemahaman terhadap pekerjaan, dan pengalaman sejenis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Dalam situasi ini, vendor lokal sering merasa dirugikan karena penilaiannya cenderung lebih ketat terhadap mereka.

Perusahaan besar atau vendor yang sudah sering menang biasanya lebih piawai menyusun dokumen penawaran yang “berbicara” sesuai selera evaluator. Vendor lokal, meskipun memahami pekerjaan secara nyata, sering gagal menuangkannya dalam narasi teknis yang meyakinkan. Akibatnya, evaluasi yang seharusnya menilai kemampuan justru berubah menjadi penilaian atas kemampuan menyusun dokumen. Dalam kondisi seperti ini, vendor lokal kembali kalah bukan karena kualitas pekerjaan, melainkan karena keterbatasan administratif dan komunikasi teknis.

Faktor Mentalitas dan Kesiapan Vendor Lokal

Di sisi lain, tidak adil jika seluruh kesalahan dibebankan pada sistem. Faktor sumber daya manusia dan mentalitas vendor lokal juga berperan besar. Sebagian vendor lokal masih memandang tender sebagai sesuatu yang rumit dan menakutkan. Mereka mengikuti tender dengan persiapan seadanya, dokumen tidak diperbarui, dan pemahaman regulasi yang minim. Ketika kalah, kekecewaan lebih dominan daripada evaluasi diri.

Ada pula vendor lokal yang terlalu mengandalkan kedekatan wilayah atau hubungan informal, tanpa meningkatkan kapasitas usaha. Dalam sistem yang semakin transparan dan berbasis elektronik, pendekatan semacam ini semakin tidak relevan. Vendor lokal yang tidak mau belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas administrasi akan terus tertinggal. Dalam konteks ini, kekalahan vendor lokal bukan sepenuhnya karena sistem, tetapi juga karena kurangnya kesiapan internal.

Keterbatasan Akses Informasi dan Pembinaan

Vendor lokal sering menghadapi keterbatasan akses informasi terkait peluang tender, perubahan regulasi, dan peningkatan kapasitas. Sosialisasi pengadaan sering terpusat di kota besar, sementara vendor di daerah tertinggal jarang mendapatkan pembinaan yang memadai. Akibatnya, mereka terlambat mengetahui peluang atau tidak memahami persyaratan terbaru.

Keterbatasan pembinaan ini berdampak langsung pada kualitas partisipasi vendor lokal. Dokumen yang disusun tidak sesuai ketentuan, unggahan salah, atau persyaratan terlewat. Kesalahan-kesalahan administratif ini terlihat sepele, tetapi berakibat fatal dalam sistem pengadaan yang sangat ketat. Dalam banyak kasus, vendor lokal kalah bukan karena penawaran buruk, melainkan karena kesalahan teknis yang sebenarnya bisa dihindari jika ada pendampingan yang memadai.

Contoh Ilustrasi Kasus

Bayangkan sebuah tender pengadaan barang di sebuah kabupaten dengan nilai menengah. Vendor lokal yang sudah lama beroperasi merasa sangat mampu menyediakan barang tersebut karena sudah memahami kebutuhan instansi dan kondisi distribusi di daerah. Mereka mengikuti tender dengan penuh harapan. Namun dalam proses evaluasi, vendor tersebut gugur karena pengalaman sejenisnya dianggap tidak memenuhi nilai kontrak minimal yang dipersyaratkan.

Pemenang tender justru perusahaan dari luar daerah yang memiliki pengalaman proyek bernilai besar di kota lain. Secara teknis, perusahaan tersebut memang memenuhi syarat, tetapi dalam pelaksanaan, mereka menghadapi kendala distribusi dan adaptasi dengan kondisi lokal. Proyek akhirnya berjalan tidak optimal. Vendor lokal merasa kecewa dan bertanya-tanya, apakah sistem benar-benar mempertimbangkan efektivitas pekerjaan, atau hanya terpaku pada angka dan dokumen semata.

Persepsi Ketidakadilan dan Dampaknya bagi Ekonomi Lokal

Ketika vendor lokal terus-menerus kalah, muncul persepsi ketidakadilan yang sulit dihilangkan. Persepsi ini berdampak pada menurunnya minat vendor lokal untuk berpartisipasi dalam tender pemerintah. Mereka merasa hanya menjadi pelengkap untuk memenuhi syarat jumlah peserta. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan ekosistem usaha lokal dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dampak lainnya adalah meningkatnya ketergantungan pemerintah daerah pada vendor luar. Uang yang seharusnya berputar di daerah justru keluar, sementara potensi penyerapan tenaga kerja lokal berkurang. Ketika proyek selesai dan vendor luar pergi, tidak ada transfer pengetahuan atau penguatan kapasitas lokal yang berarti. Semua ini berawal dari sistem pengadaan yang tidak secara sadar dirancang untuk mendorong pemberdayaan vendor lokal.

Apakah Sistem Benar-Benar Tidak Berpihak?

Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah apakah sistem pengadaan benar-benar tidak berpihak pada vendor lokal. Jika dilihat dari regulasi, sebenarnya terdapat berbagai kebijakan yang membuka ruang bagi usaha kecil dan lokal, seperti paket-paket tertentu yang diperuntukkan bagi usaha kecil. Namun masalahnya sering terletak pada implementasi dan konsistensi.

Di lapangan, pembagian paket sering tidak optimal, nilai pekerjaan digabung, dan persyaratan dibuat terlalu tinggi. Akibatnya, peluang yang seharusnya bisa diakses vendor lokal menjadi tertutup. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada sistem secara normatif, tetapi pada bagaimana sistem tersebut dijalankan oleh manusia. Di sinilah pertanyaan “sistemnya atau orangnya” menjadi sangat relevan.

Peran Aparat Pengadaan dalam Menentukan Arah

Aparat pengadaan memiliki peran strategis dalam menentukan apakah vendor lokal memiliki peluang yang adil. Cara menyusun spesifikasi, membagi paket pekerjaan, dan melakukan evaluasi sangat menentukan hasil akhir. Ketika aparat pengadaan lebih memilih zona aman dengan vendor besar, vendor lokal akan terus terpinggirkan.

Sebaliknya, ketika aparat pengadaan memiliki keberanian dan integritas untuk menyusun pengadaan yang proporsional, vendor lokal bisa tumbuh dan bersaing. Ini bukan berarti mengorbankan kualitas, tetapi menyeimbangkan antara kebutuhan teknis dan pemberdayaan ekonomi lokal. Aparat pengadaan pada akhirnya menjadi kunci, apakah sistem berjalan sebagai alat pemerataan atau justru memperlebar kesenjangan.

Mendorong Perubahan dari Dua Arah

Mengatasi persoalan vendor lokal yang selalu kalah tidak bisa dilakukan dari satu sisi saja. Sistem perlu diperbaiki agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal, sementara vendor lokal juga harus berbenah diri. Peningkatan kapasitas administrasi, pemahaman regulasi, dan profesionalisme menjadi keharusan. Vendor lokal tidak bisa terus berharap pada belas kasihan sistem, tetapi harus aktif meningkatkan daya saing.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan aparat pengadaan perlu lebih sadar akan dampak jangka panjang dari keputusan pengadaan. Memberikan ruang bagi vendor lokal bukanlah bentuk kompromi kualitas, melainkan investasi untuk kemandirian daerah. Ketika kedua sisi bergerak bersamaan, peluang terciptanya sistem pengadaan yang adil dan berkelanjutan akan semakin besar.

Penutup

Pertanyaan apakah vendor lokal selalu kalah karena sistem atau orangnya tidak memiliki jawaban tunggal. Dalam banyak kasus, kekalahan tersebut merupakan hasil dari interaksi kompleks antara sistem yang kaku dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap. Menyederhanakan masalah dengan menyalahkan satu pihak justru mengaburkan akar persoalan.

Yang dibutuhkan adalah kejujuran untuk melihat kekurangan dari kedua sisi dan keberanian untuk melakukan perubahan. Sistem pengadaan harus dijalankan dengan semangat keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal. Vendor lokal harus terus belajar dan meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing secara profesional. Ketika sistem dan orang-orang di dalamnya sama-sama berbenah, vendor lokal tidak lagi sekadar bertanya mengapa selalu kalah, tetapi mulai merasakan bahwa persaingan benar-benar terbuka dan bermakna.