Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Beberapa hari lalu, saya sempat melamun di depan sebuah baliho raksasa di perempatan jalan. Di sana terpampang wajah seorang pejabat daerah yang tersenyum sangat lebar—begitu lebar sampai-sampai deretan giginya terlihat lebih putih dari masa depan aspal di jalanan yang dia pimpin. Di bawah foto itu, tertulis jargon gagah: “Membangun untuk Rakyat”.
Saya lantas teringat sebuah percakapan di grup WhatsApp alumni SMA saya yang isinya penuh dengan keluhan soal susahnya cari kerja dan susahnya menang tender bagi pengusaha “pemula”. Salah satu kawan saya, yang kebetulan punya CV kecil-kecilan di bidang pengadaan alat tulis kantor, nyeletuk pendek tapi pedas: “Rakyat mana dulu yang dibangun? Kalau di kantor dinas sana, yang ‘dibangun’ rumahnya ya kerabat si Bapak semua.”
Jederrr. Kalimat itu seperti sambaran petir di siang bolong, tapi ironisnya, tidak ada yang kaget. Semua anggota grup cuma membalas dengan stiker “tertawa sambil menangis”. Kita sudah sampai pada titik di mana nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa bukan lagi skandal, melainkan dianggap sebagai “kearifan lokal”.
Pohon Keluarga di Daftar Vendor
Mari kita telusuri anatomi “Proyek Kerabat” ini. Di atas kertas, sistem pengadaan kita sekarang sudah sangat modern. Ada sistem akreditasi, ada verifikasi berkas, ada syarat pengalaman. Tapi bagi mereka yang punya “darah biru” birokrasi, semua aturan itu hanyalah kerikil kecil yang bisa disingkirkan dengan sekali jentik jari.
Pernahkah Anda iseng-iseng mengecek siapa pemilik perusahaan yang menang proyek renovasi pagar puskesmas atau pengadaan komputer di sekolah-sekolah? Seringkali, kalau ditarik garis lurus—atau garis miring sedikit—ujungnya akan ketemu pada satu nama belakang yang sama dengan si pengambil kebijakan.
Kalau bukan anak kandung, ya keponakan. Kalau bukan keponakan, ya sepupu dari istri kedua. Kalau tidak ada hubungan darah, minimal dia adalah mantan tim sukses yang waktu pilkada kemarin habis-habisan menyumbang nasi bungkus dan kaus oblong.
Inilah fenomena “Pohon Keluarga” dalam daftar vendor pemerintah. Uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak keringat buruh, pedagang pasar, hingga pegawai rendahan, dialirkan melalui pipa-pipa birokrasi yang ujungnya bermuara di kolam renang pribadi kerabat pejabat.
“Pinjam Bendera” sebagai Alibi
Tentu saja, mereka tidak bodoh-bodoh amat dengan memakai nama asli di akta perusahaan. Itu terlalu berisiko. Zaman sekarang, ada teknik yang lebih canggih bernama “pinjam bendera” atau menggunakan nama sopir, tukang kebun, atau staf honorer sebagai direktur di atas kertas.
Si Pejabat punya kuasa, si Kerabat punya akses, dan si Pemilik Nama punya KTP. Kolaborasi ini menghasilkan sebuah perusahaan “boneka” yang tiba-tiba punya kemampuan teknis luar biasa dalam memenangkan proyek miliaran rupiah, padahal kantornya mungkin cuma satu ruangan sempit di atas ruko laundry.
Dampaknya? Persaingan usaha yang sehat mati berdiri. Pengusaha muda yang benar-benar punya kompetensi, yang punya visi inovatif, dan yang bekerja keras menyusun dokumen teknis dengan jujur, akhirnya layu sebelum berkembang. Mereka kalah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak punya “jalur DNA” yang tepat.
Etika yang Tergadaikan oleh “Rasa Kekeluargaan”
Di Indonesia, kita punya budaya “tolong-menolong” yang sangat kuat. Sayangnya, budaya luhur ini sering disalahgunakan dalam konteks pengadaan. Si Pejabat sering berkilah, “Ya masa saudara sendiri butuh kerjaan nggak dibantu? Lebih baik kasih ke orang yang kita kenal daripada kasih ke orang luar yang belum tentu jelas.”
Kalimat ini terdengar sangat manusiawi, sangat “kekeluargaan”. Tapi di dalam birokrasi, ini adalah racun.
Membantu kerabat dengan uang pribadi itu sedekah. Membantu kerabat dengan uang negara itu penjarahan. Titik. Tidak ada koma.
Ketika proyek diberikan berdasarkan kedekatan, maka fungsi kontrol otomatis lumpuh. Bayangkan seorang pengawas proyek dari dinas harus menegur kontraktor yang pekerjaannya amburadul, padahal dia tahu si kontraktor itu adalah adik kandung bosnya. Apakah dia berani teriak? Tentu tidak. Dia akan memilih pura-pura buta, menandatangani berita acara pemeriksaan barang, dan membiarkan rakyat menikmati fasilitas yang kualitasnya jauh di bawah standar.
Nepotisme adalah ibu kandung dari inefisiensi. Karena “orang dalam” merasa posisinya aman, mereka tidak merasa perlu bekerja keras untuk memberikan kualitas terbaik. “Toh, tahun depan saya pasti dapat proyek lagi,” pikir mereka.
Lingkaran Setan Pengadaan Daerah
Fenomena ini paling terasa di tingkat daerah. Di sana, lingkaran kekuasaan jauh lebih sempit dan pengawasannya seringkali lebih “jinak”. Di banyak kabupaten atau kota, kita bisa melihat satu keluarga besar menguasai berbagai lini bisnis yang sumber dananya 90 persen berasal dari APBD.
Ayahnya jadi Kepala Dinas, anaknya punya perusahaan konstruksi, istrinya punya katering yang memasok makan siang kantor, dan menantunya punya percetakan yang mencetak semua brosur dinas. Ini bukan lagi pemerintahan, ini sudah seperti manajemen perusahaan keluarga (Family Business) yang kebetulan berkantor di gedung milik negara.
Lalu, apa sisanya buat rakyat? Ya itu tadi, baliho senyum lebar yang biaya cetaknya pun mungkin dikerjakan oleh perusahaan si menantu.
Menggugat Nurani di Meja Lelang
Kita sering berteriak soal korupsi besar-besaran di Jakarta, tapi kita sering luput melihat “korupsi kecil-kecilan” bernama nepotisme yang terjadi setiap hari di depan mata kita. Padahal, akumulasi dari proyek-proyek kerabat ini nilainya triliunan rupiah secara nasional.
Dampaknya bukan cuma soal materi. Dampak yang paling mengerikan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Ketika orang-orang jujur mulai merasa bahwa “bekerja keras itu percuma kalau nggak punya orang dalam”, maka saat itulah mentalitas bangsa kita runtuh.
Kita butuh sistem audit yang tidak hanya mengecek kelengkapan administrasi, tapi juga melacak siapa sebenarnya “penerima manfaat” (beneficial ownership) dari setiap vendor yang menang. Kita butuh aturan yang lebih ketat soal benturan kepentingan (conflict of interest). Jika ada hubungan darah atau kekerabatan hingga derajat tertentu, perusahaan tersebut harus dilarang keras ikut tender di instansi yang bersangkutan.
Rakyat Bukan Penonton
Kopi saya sudah tandas, menyisakan pahit yang sama dengan rasa hati saya setiap kali membaca berita soal proyek mangkrak milik keluarga pejabat.
Uang rakyat itu bukan harta warisan nenek moyang yang bisa dibagikan seenaknya di meja makan keluarga. Setiap rupiah yang ada di dalam APBN atau APBD punya mandat suci: untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kemakmuran sepupu.
Jika kita terus diam melihat praktik “Uang Rakyat, Proyek Kerabat” ini, maka jargon “Membangun untuk Rakyat” di baliho-baliho itu harusnya diganti dengan jujur menjadi: “Membangun untuk Keluarga, Rakyat Silakan Menonton”.
Tapi ya sudah, siapa lah saya ini. Cuma orang yang hobi melamun di perempatan jalan sambil menghitung berapa banyak lubang di aspal yang belum diperbaiki, sementara rumah dinas pejabat di ujung jalan sana baru saja ganti pagar mewah hasil “proyek keponakan”.
Selamat membayar pajak, kawan-kawan. Semoga uang kita setidaknya dipakai untuk membeli semen yang benar, bukan cuma untuk menambah koleksi tas mewah istri para pemenang tender titipan.
