Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Beberapa hari lalu, saya terjebak macet di sebuah perempatan jalan yang aspalnya lebih mirip parutan keju ketimbang sarana transportasi. Di sebelah kiri saya, seorang bapak tua sedang berjuang mengayuh sepeda butut yang keranjangnya penuh dengan tumpukan rongsok. Napasnya Senin-Kamis, peluhnya bercucuran deras menembus kaos oblongnya yang sudah tipis dan berlubang di sana-sini.
Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar bunyi sirine nguing-nguing yang sangat berwibawa. Sebuah mobil SUV bongsor bin mewah, hitam mengkilap sampai-sampai saya bisa bercermin untuk merapikan rambut di bodinya, meluncur membelah kemacetan. Kaca filmnya begitu gelap, seolah-olah orang di dalamnya tidak ingin sedikit pun tertular hawa panas dan aroma debu jalanan yang sedang kami hirup. Di plat nomornya, ada kode angka kecil dengan latar merah yang menegaskan statusnya: Mobil Dinas.
Saya tertegun. Di aspal yang hancur itu, dua dunia sedang berpapasan. Satu dunia yang berjuang menyambung nyawa dengan barang rongsok, dan satu dunia yang menikmati kemewahan dari pajak yang dipungut—salah satunya—dari sisa-sisa keringat si bapak tua tadi. Inilah drama pengadaan barang yang paling melukai nurani: Kendaraan Dinas Mewah.
Logika “Wibawa” yang Menguras Kantong Negara
Kalau kita tanya kepada para pejabat atau bagian pengadaan, mengapa harus beli mobil seharga satu miliar lebih? Jawabannya seringkali bersifat sosiologis ketimbang teknis: “Untuk menjaga kewibawaan pemerintah, Mas. Masak pejabat ketemu investor atau tamu agung naik mobil kaleng-kaleng? Nanti kita disepelekan.”
Lho, lho, lho. Sejak kapan wibawa seorang pelayan rakyat diukur dari berapa kapasitas mesin (cc) mobilnya atau seberapa empuk jok kulitnya? Bukankah wibawa sejati itu lahir dari seberapa cepat dia merespons keluhan warga atau seberapa mulus jalanan di wilayahnya?
Masalahnya, dalam dunia pengadaan, “kewibawaan” adalah alasan yang sangat lentur untuk melegalkan pembelian barang-barang premium. Spesifikasi disusun sedemikian rupa: “mobil harus memiliki penggerak empat roda, suspensi udara yang bisa naik-turun sendiri, dan sistem hiburan dengan sepuluh speaker”. Padahal, mobil itu paling-paling cuma dipakai dari rumah dinas ke kantor yang jaraknya cuma tiga kilometer dan jalannya sudah diaspal mulus (khusus jalan depan rumah dinas saja, tentu saja).
Pengadaan yang Menabrak Rasa Keadilan
Kita sering mendengar berita sebuah daerah yang angka kemiskinannya masih tinggi, atau jembatan desanya masih pakai bambu reyot, tapi di saat yang sama, anggaran untuk pembaruan mobil dinas pejabatnya mencapai miliaran rupiah. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal empati.
Pengadaan kendaraan dinas mewah adalah simbol nyata dari keterputusan hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Bagaimana mungkin seorang pejabat bisa merasakan penderitaan rakyat yang jalannya rusak, kalau dia sendiri duduk di dalam kabin mobil yang suspensinya sanggup meredam segala guncangan? Dia tidak akan pernah tahu kalau aspalnya berlubang, karena mobil mewahnya membuat dunia terasa selalu “halus-halus saja”.
Belum lagi urusan biaya pemeliharaan. Mobil mewah itu manja. Sekali ganti oli atau ganti ban, biayanya bisa buat makan satu panti asuhan selama sebulan. Semua itu dibayar pakai apa? Ya pakai APBD. Uang yang harusnya bisa dipakai buat beli bibit padi atau memperbaiki puskesmas, malah menguap untuk membayar gaya hidup “wah” di balik plat merah.
Kendaraan Dinas yang Berubah Jadi “Kendaraan Pribadi”
Rahasia umum lainnya adalah penyalahgunaan fungsi. Di atas kertas, itu kendaraan dinas untuk menunjang pekerjaan. Tapi faktanya? Sering kita lihat mobil plat merah (yang kadang diganti plat hitam secara ilegal) nangkring di mal di hari Minggu, atau dipakai mudik ke kampung halaman saat lebaran, atau malah dipakai antar-jemput anak sekolah.
Ini adalah penguasaan aset negara untuk kepentingan pribadi yang sudah dianggap lumrah. Rakyat seolah dipaksa membiayai fasilitas gaya hidup pejabat dan keluarganya. Jika pengadaannya saja sudah penuh dengan nafsu kemewahan, maka penggunaannya pun biasanya akan penuh dengan kesewenang-wenangan.
Kapan Kita Kembali ke Membumi?
Kita butuh aturan pengadaan yang lebih membumi. Batasan harga dan spesifikasi kendaraan dinas harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Jangan sampai ada daerah yang rakyatnya masih antre beras subsidi, tapi pejabatnya antre inden mobil SUV model terbaru.
Wibawa itu ada di hati rakyat, bukan di bawah kap mesin mobil. Seorang pemimpin yang naik mobil sederhana tapi dicintai rakyatnya jauh lebih terhormat ketimbang pemimpin yang naik mobil mewah tapi disumpah-serapahi setiap kali lewat di depan warga yang sedang kepanasan di pinggir jalan.
Saya meninggalkan perempatan itu dengan perasaan sesak. Si bapak tua pengayuh sepeda rongsok tadi sudah jauh di depan, sementara si mobil dinas mewah tadi sudah hilang di tikungan dengan raungan mesin yang halus. Saya cuma bisa berharap, semoga suatu saat nanti, anggaran negara kita lebih banyak dipakai untuk memperbaiki nasib sepeda-sepeda butut itu, ketimbang menambah koleksi kenyamanan di garasi rumah dinas.
Mari kita ngopi lagi. Setidaknya saya naik motor sendiri yang cicilannya sudah lunas, jadi saya tidak perlu merasa bersalah kalau berpapasan dengan rakyat yang sedang susah.
