Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Beberapa waktu lalu, saya duduk melingkar di sebuah warung soto yang uap kuahnya cukup untuk menghangatkan hati yang sedang gundah. Di sebelah saya, ada seorang staf rendahan dari sebuah instansi pemerintah yang nampaknya baru saja “kena semprot” atau baru saja menelan pil pahit birokrasi. Sambil mengaduk teh panasnya, ia bergumam lirih yang sarat akan keputusasaan: “Ah, mau gimana lagi, Mas. Pokoknya kalau si Bapak sudah bilang ‘A’, ya tugas kami cuma gimana caranya ‘A’ itu jadi kenyataan, biarpun aturannya bilang ‘Z’.”
Saya tersedak sedikit. Kalimat itu adalah intisari dari sebuah penyakit kronis yang sudah bermetastasis di urat nadi pengadaan kita: Mentalitas “Asal Bapak Senang” atau yang sering disingkat ABS.
Dalam dunia pengadaan barang dan jasa, ABS ini bukan sekadar sikap sopan santun kepada atasan. Ini adalah sebuah sistem operasional tak tertulis yang sanggup melumpuhkan algoritma komputer tercanggih sekalipun. Di atas kertas, kita punya sistem lelang elektronik yang dingin dan objektif. Tapi di lapangan, sistem itu harus bertekuk lutut di depan satu kalimat sakti: “Bapak maunya vendor yang itu.”
Pokja yang Berubah Jadi “Penjahit” Dokumen
Mari kita bedah posisi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan atau panitia pengadaan dalam skema ABS ini. Sejatinya, mereka adalah wasit. Tugasnya meniup peluit kalau ada pelanggaran dan menunjuk pemenang berdasarkan skor murni. Tapi dalam budaya ABS, wasit ini seringkali dipaksa merangkap jadi “penjahit”.
Si “Bapak”—bisa Kepala Dinas, Kepala Daerah, atau oknum pejabat tinggi lainnya—sudah punya “calon pengantin” (vendor titipan). Tugas Pokja kemudian adalah “menjahit” dokumen lelang agar pas dengan ukuran badan si vendor titipan tadi. Spesifikasi dikunci, persyaratan teknis dibuat sangat spesifik sampai ke titik komanya, dan kriteria penilaian dimodifikasi sedemikian rupa.
Kalau vendor lain yang lebih hebat dan lebih murah datang menawarkan diri, Pokja akan sibuk mencari-cari kesalahan administratif sekecil lubang jarum: “Wah, ini scan KTP-nya agak miring 2 derajat, gugurkan!” atau “Ini materainya keluaran tahun kemarin, tidak sah!” Semua dilakukan demi satu tujuan mulia: Agar si Bapak senang karena permintaannya terpenuhi.
Ketakutan sebagai Bahan Bakar Utama
Kenapa Pokja mau melakukan itu? Apakah mereka semua dapat bagian uang “pelicin”? Belum tentu. Banyak dari mereka yang sebenarnya orang baik-baik, rajin salat, dan sayang keluarga. Masalahnya adalah ketakutan.
Di birokrasi kita, membantah perintah atasan soal proyek itu sama saja dengan melakukan bunuh diri karier. “Kalau saya lurus, besok saya dimutasi ke kecamatan pelosok yang sinyal HP saja susah,” curhat seorang kawan. Atau yang lebih ngeri, mereka takut “dibuang” dari lingkungan pergaulan kantor karena dianggap tidak solider alias tidak bisa diajak “kerja sama”.
Mentalitas ABS ini menciptakan lingkungan kerja yang paranoid. Integritas dianggap sebagai hambatan, dan kepatuhan buta dianggap sebagai prestasi. Akibatnya, orang-orang pintar di birokrasi kita tidak lagi memutar otak untuk mencari cara menghemat uang negara, tapi memutar otak untuk mencari cara agar penggarongan terlihat legal dan prosedural di depan auditor.
Pemenang yang “Manja” dan Proyek yang “Merana”
Dampak paling nyata dari penentuan pemenang berbasis ABS adalah munculnya vendor-vendor “manja”. Karena mereka menang bukan karena kompetensi tapi karena “jalur langit” (baca: restu si Bapak), mereka merasa tidak perlu bekerja dengan sungguh-sungguh.
Mereka tahu, seburuk apa pun kualitas beton yang mereka tuangkan, atau selemot apa pun software yang mereka kirim, si Bapak akan tetap melindungi mereka. Pengawas lapangan pun akan segan menegur karena tahu siapa di belakang si vendor tersebut. Akhirnya, rakyatlah yang harus menanggung beban: jalanan cepat rusak, gedung sekolah bocor, atau jembatan yang ambruk sebelum sempat difoto buat laporan.
Budaya ABS ini adalah pembunuh inovasi. Vendor-vendor jujur yang punya teknologi hebat akhirnya malas ikut tender pemerintah. Mereka tahu, sehebat apa pun produk mereka, mereka akan kalah oleh vendor “anak emas” yang punya akses ke ruang kerja si Bapak sambil membawa upeti atau janji manis dukungan politik.
Merdeka dari Perasaan Takut
Kita sering merayakan kemerdekaan setiap tahun dengan balap karung dan makan kerupuk, tapi di meja-meja pengadaan, kita belum benar-benar merdeka dari mentalitas ABS. Kita masih dijajah oleh rasa takut kepada atasan dan rasa sungkan yang salah tempat.
Membenahi pengadaan bukan cuma soal mengganti sistem aplikasi dari versi 4.0 ke 5.0. Tapi soal mengganti mentalitas “pengabdian kepada atasan” menjadi “pengabdian kepada rakyat”. Kita butuh perlindungan nyata bagi para ASN yang berani berkata “Tidak!” pada instruksi yang menyimpang. Kita butuh pemimpin yang lebih senang melihat rakyatnya tersenyum karena jalanan bagus, ketimbang melihat vendornya tersenyum karena menang tender titipan.
Saya menghabiskan soto saya yang sudah mulai dingin. Si staf tadi pamit, kembali ke kantornya dengan bahu yang tampak berat. Saya cuma bisa berharap, semoga suatu saat nanti, dia bisa bekerja dengan kepala tegak, memilih pemenang tender berdasarkan nurani dan aturan, tanpa perlu lagi merasa gemetar saat si Bapak memanggilnya ke ruang kerja.
Mari kita ngopi lagi. Setidaknya di warung kopi, kita semua sama: tidak ada bapak, tidak ada anak buah, yang ada cuma kejujuran rasa pahit dan manis yang apa adanya.
