Mengapa HPS Tidak Diperlukan Lagi Dalam Proses E-Purchasing

Dalam rekam jejak pengadaan barang/jasa pemerintah konvensional, istilah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau owner’s estimate adalah instrumen yang sangat sakral. HPS berfungsi sebagai kompas harga yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menilai kewajaran penawaran vendor, sekaligus menjadi batas atas pagu anggaran yang tidak boleh dilewati dalam proses tender atau seleksi. Selama berdekade-dekade, tiada pengadaan tanpa HPS; setiap proyek fisik maupun pengadaan barang massal wajib memiliki kalkulasi HPS yang rigid, lengkap dengan tanda tangan basah dan nota perhitungan yang mendetail.

Namun, lanskap pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini telah mengalami disrupsi digital yang masif. Seiring dengan diperketatnya implementasi digitalisasi birokrasi dan e-Government, metode belanja pemerintah bergeser secara agresif dari tender konvensional menuju E-Purchasing (belanja daring pemerintah) melalui sistem e-Katalog nasional, sektoral, maupun lokal.

Satu hal yang paling menarik sekaligus memicu perdebatan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) adalah perubahan regulasi yang menyatakan bahwa dalam proses E-Purchasing, PPK tidak lagi diwajibkan menyusun HPS. Bagi sebagian pelaku pengadaan lama, aturan ini terdengar ekstrem dan berisiko. Mengapa instrumen pengaman harga sesakral HPS bisa dipangkas dalam ekosistem digital? Artikel ini akan mengupas tuntas alasan filosofis, teknis, dan yuridis mengapa HPS tidak diperlukan lagi dalam proses E-Purchasing, serta bagaimana negara tetap menjamin efisiensi anggaran tanpa keberadaan instrumen tersebut.

1. Dari Pasar Tertutup Menuju Pasar Terbuka

Untuk memahami mengapa HPS ditinggalkan dalam e-Purchasing, kita harus melihat perbedaan mendasar antara ekosistem tender konvensional dengan ekosistem pasar digital (marketplace) pemerintah.

Sifat Tender Konvensional (Asimetri Informasi)

Pada sistem tender lama, pasar bersifat tertutup dan terbatas. Kontraktor atau vendor memasukkan dokumen penawaran harga di dalam “amplop rahasia” yang tidak diketahui oleh kompetitornya. Karena adanya risiko asimetri informasi—di mana pemerintah tidak tahu berapa harga pasar riil dan vendor cenderung menawar setinggi mungkin mendekati pagu—maka pemerintah membutuhkan HPS sebagai benteng pertahanan untuk membatasi keliaran harga penawaran vendor.

Sifat E-Purchasing (Simetri Informasi dan Transparansi)

E-Katalog mengadopsi mekanisme pasar retail modern yang transparan. Ketika sebuah perusahaan menayangkan produknya di e-Katalog, harga produk tersebut dapat dilihat secara terbuka oleh seluruh instansi pemerintah di Indonesia, pelaku usaha saingannya, bahkan oleh masyarakat umum.

Dampak Kompetisi Nyata: Transparansi ini menciptakan iklim kompetisi yang sehat secara sempurna (perfect competition). Jika Vendor A memasang harga laptop terlalu mahal, secara otomatis sistem akan mempermudah PPK untuk beralih memilih Vendor B atau Vendor C yang menawarkan spesifikasi serupa dengan harga lebih rasional. Di dalam pasar yang transparan seperti ini, harga akan mengonsolidasi dirinya sendiri menuju titik keseimbangan pasar yang wajar tanpa perlu diintervensi oleh instrumen buatan seperti HPS.

2. Struktur Harga di E-Katalog Sudah Melalui Proses Kurasi dan Validasi

Banyak kekhawatiran bahwa tanpa HPS, vendor di e-Katalog akan menaikkan harga (markup) sesuka hati. Tuduhan ini keliru karena mengabaikan proses hulu pencantuman produk di e-Katalog itu sendiri.

Sebelum sebuah produk berhasil tayang dan siap diklik oleh PPK dalam sistem e-Purchasing, penyedia barang harus melewati proses penapisan yang ketat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Vendor diwajibkan menginput struktur pembentuk harga yang transparan, meliputi:

Harga dasar pabrikan atau distributor utama.
Komponen biaya pengiriman (ongkos kirim) per wilayah.
Komponen pajak resmi (PPN/PPh).
Margin keuntungan yang wajar.

Bahkan, sistem e-Katalog memiliki klausul pengikat yang menyatakan bahwa harga yang ditayangkan untuk pemerintah tidak boleh lebih mahal daripada harga produk yang mereka jual di pasar retail komersial umum (seperti di Tokopedia, Shopee, atau gerai offline mereka). Jika terbukti melanggar, vendor terancam sanksi penurunan paksa produk (take down) hingga pembekuan akun. Dengan demikian, harga tayang di e-Katalog sejatinya adalah “HPS hidup” yang divalidasi langsung oleh realitas pasar.

3. Adanya Fitur Negosiasi Harga Berbasis Data dalam SPSE

Tidak adanya kewajiban membuat HPS bukan berarti PPK harus bersikap pasif dan menerima begitu saja harga yang tertera di layar e-Katalog. Aturan pengadaan memberikan senjata pengganti HPS yang jauh lebih kuat dan dinamis, yaitu Fitur Negosiasi Elektronik dan Mini Kompetisi.

Ketika PPK memilih suatu produk di e-Katalog dalam volume yang cukup besar, PPK memiliki hak digital untuk mengajukan penawaran harga yang lebih rendah (negosiasi) melalui sistem. Proses negosiasi ini tidak dilakukan dengan tebak-tebakan, melainkan berbasis data seketika (real-time data):

PPK dapat membandingkan harga historis (transaksi instansi lain sebelumnya untuk produk yang sama).
PPK bisa melampirkan bukti tangkapan layar jika menemukan produk sejenis dengan harga lebih murah di marketplace komersial sebagai posisi tawar.

Jika penyedia tidak menyetujui harga hasil negosiasi yang diajukan PPK, transaksi bisa dibatalkan secara instan tanpa perlu melewati proses administrasi “gagal tender” yang memakan waktu berminggu-minggu. Fleksibilitas transaksi digital inilah yang membuat keberadaan dokumen HPS yang statis menjadi usang dan tidak relevan lagi.

4. Efisiensi Waktu dan Pemangkasan Birokrasi Belanja Negara

Salah satu keluhan terbesar dalam birokrasi pengadaan lama adalah lamanya waktu yang habis hanya untuk mengurusi dokumen perencanaan. Menyusun satu dokumen HPS yang valid membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, karena PPK harus mencari minimal tiga vendor pembanding, mengirimkan surat permintaan penawaran resmi, melakukan survei harga pasar lokal, hingga menghitung komponen inflasi secara manual.

Proses birokrasi yang berbelit-belit ini sering kali menyebabkan penyerapan anggaran pemerintah menumpuk di akhir tahun (triwulan keempat), sehingga menghambat akselerasi pembangunan ekonomi daerah.

Dengan dihapuskannya kewajiban HPS dalam e-Purchasing, rantai birokrasi tersebut dipangkas secara ekstrem:

[Mekanisme Lama]
Butuh Barang ──► Survei 3 Vendor ──► Susun Dokumen HPS ──► Tender/Lelang ──► Kontrak (Total 30-45 Hari)

[Mekanisme E-Purchasing]
Butuh Barang ──► Buka e-Katalog ──► Bandingkan Harga ──► Klik & Beli ──► Kontrak (Total 1-3 Hari)

Pemangkasan ini memberikan ruang bagi ASN untuk fokus pada substansi pemanfaatan barang dan pengawasan kualitas hasil pekerjaan, alih-alih habis energinya untuk urusan administrasi kertas.

5. Pertanggungjawaban Hukum yang Lebih Aman bagi Aparatur Pemerintah

Dari sudut pandang hukum dan mitigasi risiko fraud, HPS konvensional sering kali menjadi lubang jebakan yang menyeret banyak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke ranah pidana korupsi. Tuduhan kemahalan harga (markup) akibat salah menghitung HPS atau akibat adanya kongkalikong survei harga fiktif dengan vendor terafiliasi adalah kasus yang paling mendominasi lingkaran peradilan tipikor.

Dalam e-Purchasing, titik berat pertanggungjawaban hukum bergeser secara proporsional:

Harga adalah Produk Sistem: Karena harga ditetapkan secara terbuka oleh penyedia dalam sistem nasional yang diawasi LKPP, maka PPK terbebas dari tuduhan “mendesain harga” atau merekayasa nilai proyek.
Audit Berbasis Sistem (E-Audit): Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini melakukan audit pengadaan secara digital (e-audit). Mereka cukup menarik data log transaksi e-Katalog untuk melihat apakah PPK memilih harga terbaik di kelasnya.

Selama PPK melakukan proses klik produk secara jujur, memilih produk yang memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan melakukan negosiasi harga sewajarnya jika membeli dalam volume besar, maka posisi hukum PPK menjadi jauh lebih aman dan terlindungi dari kriminalisasi kebijakan belanja.

Kesimpulan

Penghapusan kewajiban Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses e-Purchasing merupakan buah dari keberhasilan transformasi digital pengadaan nasional. HPS tidak lagi diperlukan bukan karena pemerintah melonggarkan pengawasan anggaran, melainkan karena perannya telah digantikan secara sempurna oleh sistem pasar e-Katalog yang transparan, kompetitif, dan akuntabel.

Melalui integrasi data harga yang terkurasi, fitur negosiasi digital, serta pengawasan harga retail yang ketat, e-Purchasing mampu menghadirkan nilai efisiensi belanja negara (value for money) yang jauh lebih tinggi daripada sistem tender berbasis HPS statis masa lalu. Paradigma baru ini membuktikan bahwa birokrasi yang modern tidak diukur dari seberapa tebal dokumen administrasi yang ditandatangani, melainkan dari seberapa cepat, tepat, dan bersihnya uang negara dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat luas.