Saat PPTK dan PPK Beda Pandangan: Siapa Sebenarnya Pemegang Kendali?

Di ruang kerja dinas-dinas pemerintah daerah, dinamika antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kerap menghadirkan suasana yang unik. Di satu sisi, keduanya tampak seperti rekan duet yang kompak menandatangani setumpuk berkas pencairan anggaran proyek. Namun di sisi lain, saat terjadi ketidaksepakatan teknis di lapangan—mulai dari urusan perubahan gambar desain, kelayakan pembayaran uang muka, hingga denda keterlambatan rekanan—ketegangan dingin sering kali menyelimuti meja rapat.

Perselisihan pandangan antara PPTK dan PPK bukan sekadar adu gengsi personal antar-pejabat di lingkungan birokrasi daerah. Friksi ini berakar dari pertemuan dua rezim regulasi yang berbeda haluan: aturan pengelolaan keuangan daerah di satu sisi, dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah di sisi lain. Ketika dua pejabat ini saling bertahan pada argumen hukum masing-masing, pertanyaan klasik pun mengemuka di kalangan aparatur sipil negara: jika terjadi silang pendapat, siapa sebenarnya yang memegang kendali tertinggi atas nasib sebuah paket pekerjaan?

Dua Rezim Regulasi: Pertemuan Jalur Keuangan dan Jalur Pengadaan

Akar kerumitan hubungan kerja antara PPTK dan PPK bersumber dari dualisme payung hukum yang menaungi struktur birokrasi pemerintah daerah. Jalur pertama adalah tata kelola keuangan daerah yang dipayungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan turunannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jalur kedua adalah tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berinduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juncto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang dikawal oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam kacamata regulasi keuangan daerah, Pengguna Anggaran (PA) mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional, memantau jadwal, dan memverifikasi dokumen pertanggungjawaban anggaran. Sementara dalam rezim pengadaan, PPK merupakan figur sentral yang diberi wewenang absolut untuk mengikatkan diri dalam kontrak perdata dengan pihak penyedia, menyusun spesifikasi, hingga mengesahkan serah terima hasil pekerjaan.

Parameter Penilaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dasar Hukum Utama	PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri Keuangan Daerah	Perpres PBJ (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021)
Jalur Pelimpahan Mandat	Didelegasikan langsung oleh Pengguna Anggaran (PA/KPA)	Ditetapkan oleh PA/KPA berdasarkan kompetensi PBJ
Orientasi Tanggung Jawab	Output kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Kepatuhan klausul kontrak dan mutu hasil pengadaan
Hubungan dengan Vendor	Tidak memiliki ikatan perdata langsung dengan rekanan	Pihak pertama yang menandatangani kontrak perikatan hukum

Masalah mulai meruncing manakala batas-batas kewenangan operasional tersebut saling bersinggungan di lapangan. PPTK merasa paling memahami detail ketersediaan kas dinas dan target penyerapan DPA, sementara PPK merasa memegang otoritas legal formal atas segala konsekuensi hukum yang tertuang di dalam lembar perjanjian kontrak.

Titik-Titik Friksi yang Kerap Memicu Silang Pendapat

Gesekan antara PPTK dan PPK jarang dipicu oleh urusan teori administrasi, melainkan meledak pada saat-saat kritis pelaksanaan pekerjaan fisik atau batas akhir tahun anggaran. Salah satu skenario paling jamak adalah ketika progres fisik kontraktor pelaksana di lapangan meleset dari kurva rencana kerja, sementara batas waktu pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tinggal menghitung hari.

Dalam kondisi terdesak seperti itu, sudut pandang kedua pejabat ini kerap bertolak belakang. PPTK sering kali berada di bawah tekanan pimpinan instansi untuk memastikan anggaran kegiatan terserap maksimal agar indikator kinerja dinas tidak anjlok. Sebaliknya, PPK dihantui oleh risiko audit kepatuhan fisik dari auditor BPK jika menyetujui dokumen pembayaran yang mendahului volume pekerjaan riil di lapangan.

Area Masalah	Sikap Tipikal PPTK	Sikap Tipikal PPK	Titik Benturan Kepentingan
Penagihan Termin Fisik	Ingin memproses berkas cepat demi mengejar target serapan anggaran	Menolak tanda tangan sebelum pengujian mutu material keluar	Kecepatan penyerapan anggaran vs akuntabilitas teknis fisik
Addendum Perpanjangan Waktu	Khawatir kegiatan menyeberang tahun dan menjadi beban sisa anggaran	Menolak perpanjangan jika rekanan dinilai lalai tanpa alasan kahar	Fleksibilitas penyelesaian kegiatan vs risiko pelanggaran hukum kontrak
Pengenaan Denda Rekanan	Mengusulkan denda minimal agar hubungan kemitraan tetap terjaga	Menuntut denda maksimal sesuai hitungan mil per hari keterlambatan	Harmonisasi relasi lokal vs ketegasan sanksi perdata
Evaluasi Mutu Lapangan	Berorientasi pada fungsi umum bangunan agar bisa segera dipakai	Berpatokan kaku pada spesifikasi teknis dan uji laboratorium	Aspek kemanfaatan praktis vs kepatuhan absolut terhadap KAK

Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu pihak menolak membubuhkan tanda tangan verifikasi pada berkas pembayaran. Jika PPTK menolak memverifikasi bukti pengeluaran, bendahara dinas tidak dapat menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Sebaliknya, jika PPK menolak mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST), seluruh proses penagihan rekanan otomatis terhenti total.

Mengurai Otoritas Hukum: Siapa yang Memegang Kendali Tertinggi?

Untuk menjawab siapa pemegang kendali sesungguhnya saat terjadi kebuntuan (deadlock), aparatur sipil negara harus melihat hierarki hubungan perikatan perdata antara pemerintah daerah dan pihak ketiga. Dalam sengketa pengadaan, hukum perdata memandang bahwa subjek hukum yang mengikat janji dan memikul hak serta kewajiban timbal balik dengan rekanan penyedia adalah Pejabat Pembuat Komitmen, bukan PPTK.

Meskipun PPTK diberi mandat oleh aturan keuangan daerah untuk mengendalikan kegiatan, peran tersebut pada hakikatnya bersifat administratif-operasional internal instansi pemerintah (internal management). Hubungan hukum eksternal yang diakui secara legal dalam ranah hukum kontrak perdata tetap berada di pundak PPK. Dengan demikian, mengenai keputusan apakah suatu pekerjaan diterima, ditolak, diputus kontrak, atau dikenakan penalti keterlambatan, kendali hukum substansial mutlak berada di tangan PPK.

Ranah Keputusan Proyek	Pihak Pemegang Otoritas Mutlak	Dasar Pertimbangan Hukum
Penerbitan SPK dan Kontrak	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	PPK merupakan pihak berwenang penandatangan kontrak pengadaan
Pengendalian Jadwal DPA Dinas	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Mandat pelaksanaan program kerja dinas berdasarkan DPA
Persetujuan Perubahan Kontrak	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Addendum merupakan perubahan perjanjian perikatan hukum para pihak
Verifikasi Kelengkapan SPJ Kas	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Persyaratan kelayakan administrasi pencairan dana dari kas daerah
Pemutusan Kontrak Sepihak	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Sanksi perdata yang melekat pada kedudukan penandatangan kontrak

Konstruksi hukum ini menegaskan bahwa PPTK tidak memiliki kewenangan hukum untuk memaksa PPK menandatangani dokumen penerimaan barang atau addendum kontrak yang dinilai melanggar ketentuan spesifikasi teknis. Jika PPK meyakini secara teknis bahwa mutu pekerjaan rekanan tidak memenuhi standar kontrak, PPK berhak menolak pengesahan tersebut, sekalipun PPTK mendesak demi pemenuhan target administratif keuangan instansi.

Fenomena Perangkapan Jabatan dan Dilema Pengguna Anggaran

Kerumitan tata kelola antara PPTK dan PPK di daerah kerap diwarnai anomali struktural akibat keterbatasan jumlah personel yang memenuhi kualifikasi bersertifikat. Salah satu fenomena yang lazim dijumpai di pemerintah kabupaten dan kota adalah penunjukan satu pejabat yang merangkap dua peran sekaligus: seorang Kepala Bidang yang ditugaskan menjadi PPTK kegiatan sekaligus ditetapkan sebagai PPK untuk paket pekerjaan yang sama.

Perangkapan peran ini di satu sisi memangkas birokrasi dan menghilangkan potensi friksi pendapat karena kedua fungsi dipegang oleh satu individu. Namun di sisi lain, kondisi ini menghapus sistem pengawasan berimbang (checks and balances) internal yang semestinya berjalan. Pejabat yang bersangkutan harus memverifikasi dokumen yang dibuat oleh dirinya sendiri, yang memperbesar risiko kelalaian administrasi lolos tanpa saringan memadai.

Pola Hubungan PPK dan PPTK	Kelebihan Operasional	Kelemahan dan Risiko Tata Kelola
Pejabat Terpisah (Ideal)	Sistem saringan ganda berjalan; dokumen diuji silang dari dua sudut pandang	Rawan memicu perselisihan pandangan dan memperlambat pencairan berkas
Merangkap Jabatan (Satu Orang)	Pengambilan keputusan sangat cepat dan minim konflik internal dinas	Hilangnya mekanisme kontrol internal; beban kerja pejabat menumpuk ekstrem
KPA Merangkap PPK	Otoritas anggaran dan kontrak terpusat pada pemegang komando bidang	Tekanan struktural pada staf pelaksana teknis di bawahnya menjadi sangat dominan
PPK Berbantu dari Dinas Lain	Memenuhi syarat sertifikasi tanpa benturan kepentingan internal dinas	Pejabat pinjaman kerap tidak menguasai riwayat perencanaan awal dinas peminjam

Situasi lain yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian eselon struktural antara kedua pejabat tersebut. Tidak jarang terjadi seorang fungsional muda yang ditunjuk sebagai PPK karena memegang sertifikat pengadaan harus berhadapan dengan pejabat eselon tiga senior yang bertindak sebagai PPTK atau KPA. Beban hierarki senioritas birokrasi ini kerap membuat PPK muda merasa gamang mempertahankan prinsip regulasi pengadaan saat berhadapan dengan arahan atasan strukturalnya di dinas.

Menjaga Keseimbangan: Mekanisme Eskalasi Masalah ke Pengguna Anggaran

Ketika perbedaan pandangan antara PPTK dan PPK mencapai titik kebuntuan yang berpotensi menghentikan kelangsungan proyek pelayanan publik, mekanisme penyelesaian tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dalam debat kusir. Sistem birokrasi pemerintahan telah menyediakan jalur eskalasi resmi yang bertumpu pada peran Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA).

Pengguna Anggaran adalah pemilik mandat tertinggi atas anggaran dinas sekaligus pihak yang menetapkan SK penunjukan PPK dan PPTK. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran teknis yang tidak dapat didamaikan di tingkat bawah, persoalan tersebut wajib dilaporkan secara tertulis kepada PA disertai telaah staf resmi dari masing-masing sudut pandang regulasi. Pengguna Anggaran kemudian dapat memanggil kedua pejabat bersama tim pendukung untuk mengambil keputusan manajerial akhir.

Tahapan Eskalasi	Pihak yang Terlibat	Langkah Konkret yang Ditempuh
1. Rapat Rekonsiliasi Teknis	PPK, PPTK, dan Konsultan Pengawas	Membedah ulang kontrak fisik dan dokumen DPA untuk mencari titik temu
2. Telaah Staf Tertulis	Masing-masing pejabat yang berselisih	Menuangkan dasar regulasi penolakan atau persetujuan secara hitam di atas putih
3. Konsultasi APIP Daerah	PPK, PPTK, dan Auditor Inspektorat	Meminta telaah kepatuhan (probity) untuk menguji risiko hukum dari opsi yang ada
4. Keputusan Pengguna Anggaran	Kepala Dinas (PA) bersama KPA	Mengeluarkan instruksi tertulis definitif sebagai pedoman penyelesaian paket

Keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Daerah dalam tahapan eskalasi ini sangat krusial. Pendapat profesional dari auditor internal pemda dapat menjadi penengah yang objektif untuk menilai apakah penolakan PPK memiliki landasan teknis yang valid, ataukah kekhawatiran PPTK terhadap target serapan anggaran memiliki jalan keluar administratif yang sah tanpa menabrak rambu pengadaan.

Menatap Pengadaan Daerah dengan Sinergi, Bukan Rivalitas

Memandang hubungan PPTK dan PPK sebagai arena perebutan kekuasaan adalah kekeliruan mendasar yang merugikan tata kelola pemerintahan daerah. Proyek pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang publik tidak akan pernah berjalan sukses jika kedua pengelola ini saling mengunci kewenangan dan mencari pembenaran sektoral. Pembangunan daerah membutuhkan ketepatan penyerapan anggaran yang dijaga oleh PPTK, sekaligus membutuhkan benteng akuntabilitas mutu kontrak yang dikawal ketat oleh PPK.

PPK memegang kendali penuh atas koridor kepatuhan hukum kontrak dan kualitas barang/jasa di hadapan pihak ketiga. Namun, kendali tersebut tidak akan bermakna tanpa dukungan kelancaran arus kas, tata tertib dokumen pendukung, dan koordinasi program yang disiapkan secara rapi oleh PPTK.

Ketika kedua pejabat ini menyadari bahwa fungsi kontrol ganda yang mereka jalankan adalah instrumen saling melindungi dari ancaman jeratan hukum di kemudian hari, silang pendapat tidak lagi dilihat sebagai ajang pembuktian siapa pemegang kendali terkuat. Perbedaan pandangan justru bertransformasi menjadi ruang dialog teknis yang sehat guna memastikan setiap rupiah uang rakyat di daerah dibelanjakan secara tepat volume, tepat mutu, dan tepat pertanggungjawabannya.