Belanja Dulu, Cari Kebutuhan Belakangan: Masih Terjadi?

Pernahkah kamu masuk ke gudang sebuah instansi pemerintah atau BUMN dan menemukan tumpukan kardus berisi perangkat elektronik canggih, mesin-mesin industri, atau perangkat lunak bernilai miliaran rupiah yang masih bersegel rapi, tebal bertumpuk debu, dan tidak pernah disentuh sejak hari pertama diantarkan? Bagi masyarakat awam, pemandangan ini mungkin terasa absurd dan memicu geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin barang mewah yang dibeli menggunakan uang pajak rakyat dibiarkan mangkrak begitu saja? Namun, jika kamu melayangkan pertanyaan ini ke meja diskusi para praktisi pengadaan, mereka akan menyambutnya dengan desahan napas panjang dan sebuah pengakuan jujur: fenomena “belanja dulu, cari kebutuhan belakangan” bukan sekadar cerita lama, melainkan paradoks sistemik yang hingga hari ini masih diam-diam terjadi di berbagai sudut birokrasi kita.

Secara teori, siklus pengadaan barang dan jasa yang ideal selalu diawali dari analisis kebutuhan yang matang (need assessment). Logika sederhananya sangat mendasar: tentukan dulu masalah atau kebutuhan organisasinya, kaji solusi terbaiknya, susun spesifikasi teknisnya, alokasikan anggarannya, baru kemudian lakukan proses pembelian. Namun, di dunia nyata belanja publik, logika ini sering kali terbalik seratus delapan puluh derajat. Yang terjadi di lapangan kerap kali adalah anggaran sudah dialokasikan di awal tahun, daftar belanja sudah dikunci, proses pengadaan dipaksakan berjalan, dan baru setelah barang tiba di lokasi, para pejabat sibuk garuk-garuk kepala memikirkan: “Barang ini sebenarnya mau dipakai buat apa dan siapa yang mengoperasikannya?”

Lantas, kenapa pola pikir yang tidak masuk akal ini bisa terus berulang dan sulit dihilangkan? Untuk memahaminya, kita harus membedah akar masalahnya yang bersumber dari budaya perencanaan anggaran dan indikator kinerja birokrasi kita yang masih sangat kaku.

Dimensi Perencanaan	Pendekatan Ideal (Need-Driven Procurement)	Realitas Lapangan (Budget-Driven Procurement)
Titik Awal	Identifikasi masalah riil dan analisis kebutuhan pengguna	ketersediaan pagu anggaran dan batas waktu pencairan
Urutan Proses	Masalah → Solusi → Spesifikasi → Anggaran → Beli	Anggaran → Beli → Barang Datang → Cari Kegunaan
Ukuran Keberhasilan	Barang berfungsi penuh dan masalah pelayanan teratasi	Anggaran terserap 100 persen tepat waktu sebelum akhir tahun
Risiko Utama	Proses perencanaan membutuhkan waktu lebih lama	Barang mangkrak, tidak relevan, dan pemborosan uang negara

Tabel perbandingan di atas memperlihatkan pergeseran paradigma yang sangat mendasar. Salah satu biang kerok utama dari fenomena ini adalah budaya budget-driven procurement atau pengadaan yang semata-mata didorong oleh desakan penyerapan anggaran. Dalam sistem pengelolaan keuangan negara kita, keberhasilan sebuah instansi masih sering diukur dari seberapa tinggi persentase penyerapan anggarannya di akhir tahun. Jika sebuah unit kerja tidak berhasil menghabiskan anggaran yang dialokasikan, maka pada tahun anggaran berikutnya alokasi dana mereka terancam dipotong.

Kondisi ini menciptakan kepanikan sistemik, terutama ketika memasuki triwulan ketiga dan keempat. Para pengelola anggaran akan terdesak untuk segera membelanjakan sisa dana yang ada sebelum tenggat waktu penutupan kas negara berakhir. Dalam situasi terjepit seperti ini, tahap analisis kebutuhan yang mendalam dan survei lapangan yang komprehensif dianggap sebagai kemewahan yang membuang-buang waktu. Yang penting bagi mereka adalah mencari barang apa saja yang nilainya besar, proses pembeliannya cepat—misalnya tinggal mengeklik produk di e-katalog—dan anggarannya bisa segera dicairkan. Masalah apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan oleh unit kerja penerima, atau apakah infrastruktur pendukung di lapangan sudah siap, menjadi urusan nomor sekian.

Tahapan Siklus	Praktik “Belanja Dulu” di Lapangan	Dampak Substantif yang Timbul
Perencanaan	Menyalin (copy-paste) Rencana Kerja dan Anggaran dari tahun lalu tanpa verifikasi	Pembelian barang yang sudah kadaluarsa atau tidak relevan lagi
Penganggaran	Memasukkan usulan paket belanja tanpa kajian teknis dan ketersediaan SDM	Barang dibeli tetapi tidak ada anggaran untuk biaya operasional
Pengadaan	Memaksa transaksi cepat e-purchasing demi kejar tayang penyerapan dana	Verifikasi kualifikasi dan spesifikasi barang dilakukan asal-asalan
Pasca-Pengadaan	Barang diserahterimakan ke unit penerima tanpa pelatihan penggunaan	Barang disimpan di gudang hingga masa garansi dan umur pakainya habis

Matriks di atas menggambarkan bagaimana penyakit “belanja dulu” ini menggerogoti setiap tahap pengadaan secara perlahan. Faktor penyebab kedua yang tidak kalah krusial adalah kebiasaan buruk menyalin atau copy-paste dokumen perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak Pejabat Pembuat Komitmen dan tim perencana anggaran yang enggan melakukan riset pasar dan verifikasi kebutuhan riil pengguna akhir karena alasan keterbatasan waktu dan personel. Mereka hanya mengambil dokumen rencana belanja tahun lalu, mengubah tahun anggarannya, lalu menaikkan nilainya sebesar sepuluh persen untuk mengantisipasi inflasi.

Akibat dari praktik serba gampang ini sangat tragis. Sebuah dinas kesehatan, misalnya, bisa kembali menganggarkan pembelian alat kesehatan laboratorium berteknologi tinggi untuk puskesmas-puskesmas di daerah, hanya karena tahun lalu anggaran tersebut ada. Padahal, jika mereka mau turun ke lapangan, mereka akan mendapati bahwa alat kesehatan yang dibeli tahun lalu pun masih tersimpan rapi di dalam dus. Penyebabnya sangat sederhana: puskesmas di daerah tidak memiliki tenaga analis laboratorium yang tersertifikasi untuk menjalankan alat tersebut, dan daya listrik di bangunan puskesmas tidak cukup untuk menyalakan mesin tersebut.

Fenomena ini makin diperparah oleh minimnya keterlibatan pengguna akhir (end-user) dalam proses penyusunan spesifikasi teknis dan perencanaan pengadaan. Di banyak instansi, tim pengadaan atau bagian perlengkapan bekerja secara terisolasi di balik meja mereka. Mereka membeli ribuan unit laptop, mebel kantor, atau sistem aplikasi atas nama efisiensi terpusat, tanpa pernah berdiskusi dengan para pegawai yang kelak akan menggunakan barang tersebut sehari-hari.

Ketika barang hasil pengadaan terpusat itu tiba di unit kerja lapangan, ketidaksesuaian pun terjadi. Laptop yang dibeli ternyata memiliki spesifikasi grafis yang terlalu rendah untuk tim desain, mebel yang datang ukurannya terlalu besar untuk ruangan kantor yang sempit, atau aplikasi yang dibangun ternyata sangat rumit dan tidak ramah pengguna sehingga para pegawai memilih kembali menggunakan cara manual. Pada akhirnya, barang-barang tersebut ditolak secara halus oleh pengguna akhir dan berakhir menjadi penghuni tetap gudang penyimpanan.

Lantas, apakah kehadiran sistem pengadaan secara elektronik dan katalog elektronik (e-katalog) yang belakangan ini makin masif telah berhasil menghapus praktik “belanja dulu, cari kebutuhan belakangan” ini? Jawabannya bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi e-procurement berhasil memangkas durasi pemilihan penyedia dan meningkatkan transparansi harga secara luar biasa. Namun, di sisi lain, kemudahan bertransaksi di e-katalog yang kini sesederhana berbelanja di marketplace swasta justru bisa menjadi pendorong maraknya praktik belanja impulsif di sektor publik jika tidak dibentengi oleh perencanaan yang kuat.

Ketika seorang Pejabat Pembuat Komitmen merasa dikejar tenggat waktu penyerapan anggaran di bulan November, kemudahan mengeklik produk di e-katalog dalam hitungan menit sering kali dimanfaatkan sebagai jalan pintas. Mereka bisa dengan sangat mudah membelanjakan anggaran miliaran rupiah untuk membeli barang-barang standar dalam jumlah besar tanpa perlu melalui proses lelang yang memakan waktu. Namun, karena pembelian tersebut dilakukan tanpa kajian kebutuhan yang matang di awal, barang-barang hasil klik cepat di e-katalog itu pun bernasib sama: tiba di lokasi hanya untuk menumpuk debu di gudang.

Kondisi ini membuktikan satu hal fundamental dalam dunia belanja negara: secanggih apa pun teknologi pengadaan yang kita bangun dan selengkap apa pun aplikasi yang kita sediakan, semua itu hanyalah alat bantu. Teknologi tidak bisa menggantikan fungsi akal sehat, kearifan profesional, dan kedisiplinan dalam merencanakan kebutuhan.

Untuk menghentikan lingkaran setan pemborosan anggaran ini, harus ada keberanian politik dan pembenahan sistemik dari skala makro hingga mikro. Pertama, kita harus mereformasi tolok ukur kinerja keuangan pemerintah. Indikator keberhasilan pengelolaan anggaran tidak boleh lagi dinilai secara tunggal dari persentase penyerapan dana di akhir tahun (disbursement rate), melainkan harus digeser pada pencapaian kinerja dan dampak nyata dari belanja tersebut (outcome-based budgeting). Ketika sebuah instansi tidak lagi dikejar-kejar oleh ketakutan akan pemotongan anggaran akibat tidak mampu menyerap dana secara membabi buta, mereka akan memiliki ruang bernapas untuk merencanakan belanja secara lebih rasional dan terukur.

Kedua, tahap perencanaan pengadaan harus diperkuat dan dijadikan titik krusial yang tidak boleh dilewati secara formalitas belaka. Proses need assessment wajib melampirkan kajian teknis yang mendalam, riset ketersediaan SDM pengoperasional, keterhubungan dengan infrastruktur lokal, serta komitmen kesiapan dari pengguna akhir sebelum dokumen anggaran disahkan. Jika sebuah unit kerja mengajukan pembelian peralatan berat, mereka wajib membuktikan terlebih dahulu bahwa mereka telah memiliki anggaran untuk biaya pemeliharaan, tenaga operator yang terlatih, serta lokasi penyimpanan yang layak.

Ketiga, penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan tim auditor harus digeser ke tahap hulu. Audit pengadaan barang dan jasa tidak boleh hanya datang di tahap akhir saat barang sudah dibeli dan uang sudah dicairkan untuk mencari kesalahan administrasi. APIP harus melakukan probity audit atau pengawalan sejak tahap perencanaan anggaran. Auditor internal harus berani mempertanyakan relevansi dan urgensi dari sebuah usulan paket belanja sebelum tender dimulai: “Apakah barang ini benar-benar dibutuhkan? Di mana barang ini akan diletakkan? Siapa yang akan bertanggung jawab menggunakannya?”.

Pada akhirnya, menghentikan praktik “belanja dulu, cari kebutuhan belakangan” adalah soal menjaga integritas dan rasa hormat kita terhadap uang rakyat. Setiap rupiah yang ada di dalam APBN dan APBD dikumpulkan dari keringat dan pajak masyarakat yang mengharapkan kualitas jalan yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang memadai, serta pelayanan publik yang prima. Menghamburkan uang tersebut hanya demi mengejar target persentase penyerapan anggaran adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanat publik. Saatnya para praktisi dan pengambil kebijakan pengadaan di seluruh Indonesia kembali ke fitrah dasar belanja yang bijak: kenali masalahnya, hitung kebutuhannya, baru belanjakan uangnya dengan penuh tanggung jawab.