Gedung Pemerintah Megah, tetapi Apakah Pemeliharaannya Sudah Dipikirkan?

Ada sebuah pemandangan kontras yang sangat ganjil namun kerap kita jumpai saat bertandang ke kantor-kantor dinas atau gedung instalasi pemerintah daerah di berbagai penjuru negeri.

Dari pinggir jalan protokol, fasad gedungnya tampak luar biasa gagah. Arsitekturnya mengadopsi gaya futuristik berpadu ornamen kearifan lokal yang dipaksakan: dinding luarnya diselimuti lembaran Aluminium Composite Panel (ACP) berwarna perak mengilap, kaca jendelanya lebar membentang dari lantai hingga plafon ala gedung pencakar langit di kawasan bisnis Sudirman, serta pilar-pilar betonnya menjulang tinggi berbalut marmer poles. Di halaman depan, prasasti peresmian dari batu granit hitam berukir tinta emas masih tampak berkilau, memamerkan nama bupati atau menteri yang menggunting pita dua tahun silam.

Namun, marilah kita melangkah masuk melewati pintu kaca otomatisnya yang kebetulan hari itu sedang macet dan diganjal memakai potongan kayu bekas.

Begitu kaki melangkah ke lobi utama, sambutan pertama bukanlah hawa sejuk menenangkan, melainkan aroma apek berpadu bau pesing samar dari lorong toilet ujung. Di langit-langit lobi yang tingginya mencapai delapan meter, lembaran plafon gipsum tampak melengkung ke bawah dengan noda cokelat melingkar bekas rembesan air pipa AC sentral yang bocor. Di beberapa sudut lantai, ember-ember cat plastik bekas diletakkan berjejer untuk menampung tetesan air hujan dari atap dak beton yang retak rambut.

Lebih tragis lagi jika Anda berniat naik ke lantai tiga. Lift penumpang buatan Eropa yang dulu dibangga-banggakan di brosur lelang kini mati suri, ditempeli selembar kertas HVS lecek bertuliskan spidol hitam: “Rusak, Sedang Menunggu Suku Cadang”. Ketika Anda menengok ke dalam toilet pria, dari empat kloset duduk yang tersedia, tiga di antaranya ditutup rapat dengan lakban cokelat bertuliskan kalimat sakti yang sama: “Mati, Jangan Dipakai!”.

Di titik ini, kekaguman visual yang sempat terbangun di pinggir jalan raya tadi mendadak runtuh menjadi rasa geli bercampur dongkol.

Gedung yang menelan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah uang rakyat itu tampak persis seperti seseorang yang memaksakan diri membeli setelan jas wol mahal dari penjahit Paris, namun tidak punya uang sepeser pun untuk membeli sabun cuci, apalagi membayar biaya binatu cuci kering (dry clean). Setelan jas itu akhirnya dibiarkan kusam, kusut, dan berjamur di gantungan lemari yang lembap.

Pemandangan memalukan semacam ini adalah buah dari sebuah penyakit kejiwaan massal yang mengidap birokrasi pembangunan kita selama berpuluh-puluh tahun: nafsu berahi yang luar biasa besar untuk membangun fisik yang megah, namun impoten total saat harus merawat dan memeliharanya.

Kita adalah bangsa yang sangat mahir memotong pita peresmian, tetapi bebal setengah mati dalam memikirkan bagaimana cara mengganti lampu bohlam di ketinggian sepuluh meter.

Dosa Pemisahan Belanja Modal

Untuk memahami mengapa gedung-gedung pelat merah kita begitu cepat menua dan jorok sebelum waktunya, kita harus membedah cara pandang politik anggaran para pengambil kebijakan.

Dalam panggung perpolitikan lokal maupun nasional, membangun gedung baru adalah komoditas elektoral yang paling renyah. Sebuah gedung pusat seni, balai konvensi megah, atau kantor bupati berlantai tujuh adalah artefak fisik yang bisa difoto dari udara memakai pesawat nirawak (drone), dicetak di lembar laporan pertanggungjawaban tahunan bupati, dan dijadikan materi kampanye pemilukada lima tahunan. Di mata publik awam, bupati yang sanggup mendirikan gedung kaca megah adalah bupati yang “terbukti bekerja membangun daerah”.

Namun, adakah politisi yang berkampanye sambil berteriak di atas panggung: “Pilihlah saya kembali, karena selama lima tahun saya sukses menyervis kompresor pendingin udara sentral di kantor dinas kesehatan dan rutin menyedot tangki septik di kantor Bappeda!”?

Tentu saja tidak ada. Merawat gedung adalah pekerjaan sunyi yang tidak ada panggung seremonialnya. Tidak ada gunting pita untuk penggantian pipa paralon yang tersumbat lemak kantin, tidak ada sorotan kamera televisi lokal untuk pekerjaan pelapisan ulang cairan anti bocor (waterproofing) di atas atap seng.

Akibatnya, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita selalu mengidap ketimpangan yang luar biasa timpang antara Belanja Modal (capital expenditure) dan Belanja Pemeliharaan (operational and maintenance expenditure).

Pemerintah daerah rela mengalokasikan anggaran Rp80 miliar untuk membiayai konstruksi fisik gedung baru bertaraf internasional. Namun di saat yang sama, alokasi anggaran pemeliharaan rutin tahunan untuk gedung raksasa tersebut di dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas terkait hanya dipatok sekadar Rp100 juta atau Rp150 juta per tahun.

Angka seratus lima puluh juta rupiah itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik daya ratusan ribu volt-ampere selama dua bulan, apalagi untuk menyewa tenaga pembersih kaca gantung (rope access) yang membersihkan debu di panel fasad gedung lantai empat.

Sejak menit pertama prasasti batu granit ditandatangani, gedung itu sesungguhnya sudah divonis menuju kebangkrutan operasional. Gedung megah dirancang dengan standar kemewahan hotel bintang lima, tetapi diberi anggaran perawatan dengan standar operasional pos ronda desa.

Dosa Perencana

Kekacauan ini tentu saja tidak boleh hanya ditimpakan kepada para pejabat pemegang anggaran. Dosa peradaban ini separuhnya dipikul oleh para konsultan arsitek dan perencana perancang gedung yang mabuk pada estetika visual di layar monitor, namun buta terhadap kepraktisan keteknikan di bumi nyata (design for maintainability).

Di era pemodelan digital modern, banyak arsitek muda merancang gedung pemerintah dengan ambisi artistik yang kelewat liar. Mereka ingin menciptakan karya adiluhung yang monumental agar fotonya bisa dipamerkan di majalah arsitektur atau akun media sosial asosiasi profesi.

Maka lahirlah gedung-gedung dengan geometri rumit: atap dak beton datar tanpa kemiringan talang air yang memadai, fasad kaca miring bersudut empat puluh lima derajat yang menangkap debu jalanan setiap detik, atap atrium terbuka (skylight) setinggi lima belas meter di atas lobi utama, hingga ornamen kisi-kisi besi dekoratif yang celahnya sangat sempit.

Semua itu tampak sangat memukau di atas gambar animasi tiga dimensi. Namun sang arsitek sering kali lupa menanyakan pertanyaan paling elementer: bagaimana caranya petugas kebersihan membersihkan kaca miring itu kelak saat sudah berlumut?

Di negara-negara maju, sebuah gedung tinggi yang dibungkus kaca akan selalu dirancang terintegrasi dengan sistem gondola permanen di atapnya (building maintenance unit), lengkap dengan jalur rel derek dan akses mekanik yang aman bagi operator pembersih.

Namun dalam banyak proyek gedung pemerintah di daerah kita, perangkat gondola permanen itu sering kali dipotong dari dokumen penawaran tender demi menghemat biaya lelang fisik.

Hasilnya menggelikan sekaligus mengenaskan. Enam bulan setelah gedung diresmikan, kaca-kaca megah di bagian luar itu mulai buram tertutup debu vulkanik dan jelaga knalpot truk tronton. Bagian dalam atap kaca atrium mulai dihiasi sarang laba-laba raksasa dan bangkai burung gereja.

Petugas kebersihan dinas—yang gajinya pas-pasan dan alat kerjanya cuma sapu lidi serta kain pel bergagang bambu—hanya bisa memandang sarang laba-laba di ketinggian lima belas meter itu dengan perasaan pasrah. Tidak ada tangga yang cukup tinggi, tidak ada jalur pengait tali keselamatan (lifeline), dan tidak ada anggaran untuk menyewa mobil hidrolik berkran (sky lift).

Kemegahan arsitektur yang dirancang tanpa memikirkan metode perawatannya pada akhirnya bermutasi menjadi museum debu yang memamerkan kenaifan sang perencana.

Ketergantungan Komponen Impor

Penyakit ketiga yang kerap melumpuhkan gedung-gedung publik kita adalah snobisme teknologi atau kegemaran memasang spesifikasi sistem mekanikal, elektrikal, dan plambing (MEP) yang kelewat canggih dan eksotis, tanpa memedulikan ketersediaan rantai pasok suku cadang di tingkat lokal.

Banyak dokumen perencanaan gedung dinas yang dengan gagahnya mensyaratkan sistem pengelolaan gedung pintar (Smart Building Management System), pendingin udara sentral berbasis frekuensi variabel (Variable Refrigerant Volume/Flow atau VRV/VRF), hingga sensor gerak otomatis pada kran air dan lampu toilet.

Di atas kertas spesifikasi lelang, hal itu tampak sangat bergengsi dan ramah lingkungan. Namun di kabupaten yang letaknya terpisah ratusan kilometer atau berbeda pulau dari kota metropolitan, teknologi canggih semacam itu adalah bom waktu yang mematikan.

Ketika satu modul kartu sirkuit elektronik (printed circuit board atau PCB) pada unit pendingin udara sentral itu rusak terkena lonjakan voltase listrik PLN yang sering berkedip, sistem pendingin satu lantai gedung langsung mati total.

Ketika dinas memanggil teknisi lokal setempat, sang teknisi hanya bisa geleng-geleng kepala karena tidak memiliki perangkat pemindai lunak (software) untuk mendiagnosis kerusakan. Pihak dinas kemudian menghubungi kantor distributor resmi di ibu kota negara. Jawabannya seragam: modul tersebut harus diimpor dari pabriknya di Jerman atau Jepang dengan masa inden enam bulan, dan biaya perbaikannya menembus angka seratus lima puluh juta rupiah.

Di mana dinas bisa mencari uang seratus lima puluh juta rupiah di pertengahan tahun anggaran berjalan? Tidak ada pos anggarannya.

Akhirnya, ruangan kantor yang megah dan kedap udara itu dibiarkan panas memanggang layaknya oven roti selama berbulan-bulan. Para aparatur sipil negara yang berkantor di dalamnya terpaksa membawa kipas angin putar pribadi dari rumah masing-masing, atau membuka paksa jendela kaca mati memakai linggis agar ada angin sepoi-sepoi yang masuk.

Gedung “pintar” yang dibiayai miliaran rupiah uang pajak rakyat seketika lumpuh dan takluk oleh satu komponen elektronik kecil yang gagal dipasok perawatannya.

Paradigma “Biaya Total Kepemilikan” yang Terabaikan

Kekacauan pemeliharaan ini sesungguhnya berakar dari satu kelemahan konseptual dalam tata kelola manajemen aset negara kita: ketiadaan pemahaman mengenai konsep Total Cost of Ownership (TCO) atau Biaya Total Kepemilikan.

Dalam standar manajemen aset modern yang diterapkan secara universal di dunia industri maju, biaya konstruksi awal untuk mendirikan sebuah gedung hanyalah puncak dari sebuah gunung es (iceberg). Biaya pembangunan fisik (capital cost) sejatinya hanya memakan porsi sekitar dua puluh hingga tiga puluh persen dari total uang yang akan dihabiskan oleh gedung tersebut sepanjang masa pakainya (lifecycle cost).

Tujuh puluh hingga delapan puluh persen sisa biaya lainnya sesungguhnya terserap dalam pos-pos operasional yang panjang dan membosankan: biaya energi listrik, konsumsi air bersih, premi asuransi kebakaran, biaya pemeliharaan rutin harian, penggantian suku cadang periodik, hingga renovasi besar setiap sepuluh tahunan.

Memutuskan untuk membangun gedung megah tanpa menghitung kemampuan keuangan operasional tahunannya sama persis dengan tindakan seorang pemuda pengangguran yang nekat membeli mobil sedan sport mewah Eropa bekas hanya bermodalkan uang pinjaman, tanpa pernah menghitung bahwa satu liter bahan bakarnya menuntut oktan tertinggi, pajak tahunannya setara harga sepeda motor baru, dan sekali mengganti satu set kampas remnya bisa menghabiskan seluruh jatah makan keluarganya selama tiga bulan.

Negara kita hari ini dipenuhi oleh “sedan sport mewah” pelat merah yang mangkrak berdebu di garasi dinas: stadion-stadion olahraga megah bekas Pekan Olahraga Nasional (PON) yang rumputnya kini menjadi tempat penggembalaan kambing warga, gedung sentra promosi kerajinan daerah yang pintunya digembok berkarat karena tidak ada biaya listrik, serta terminal penumpang tipe A yang sunyi senyap ditinggal armada bus karena perawatannya telantar.

Kita adalah kolektor monumen beton yang sangat bangga saat meletakkan batu pertama, namun langsung lupa ingatan saat cat dindingnya mulai mengelupas disiram air hujan.

Menanamkan Nurani Perawatan

Jika kita sungguh-sungguh ingin menyelamatkan aset-aset fisik peradaban publik ini dari kehancuran dini yang sia-sia, cara pandang seluruh ekosistem pembangunan kita harus diubah secara mendasar dan radikal.

Pertama, kementerian teknis dan instansi perencana pembangunan nasional (Bappenas) harus mulai mewajibkan penyusunan Dokumen Rencana Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung (Building Maintenance Plan) sebagai syarat mutlak persetujuan dokumen perencanaan teknis (DED).

Sebelum sebuah gambar gedung disahkan dan dilelangkan, sang arsitek dan konsultan perencana wajib memaparkan secara gamblang: berapa estimasi biaya operasional tahunan gedung ini, bagaimana metode pembersihan fasad luarnya, dari mana suku cadang mekanikalnya bisa didapatkan dalam radius terdekat, dan alat bantu apa yang dibutuhkan untuk menjangkau setiap jengkal plafon dan saluran pipa di dalamnya.

Jika sang perencana tidak mampu membuktikan kemudahan perawatan rancangannya (maintainability), gambar itu harus ditolak mentah-mentah tanpa memandang seberapa indah animasinya di layar proyektor.

Kedua, sistem penganggaran pemerintah daerah dan kementerian harus mengubah formula alokasi anggarannya. Alokasi Belanja Pemeliharaan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai sisa buangan anggaran yang nominalnya ditentukan secara serampangan. Alokasi pemeliharaan gedung harus dikunci secara otomatis (mandatory spending) berdasarkan persentase baku terhadap nilai aset bangunan gedung tersebut—misalnya minimal dua hingga tiga persen dari nilai perolehan aset fisik per tahun.

Ketiga, keberhasilan kepemimpinan seorang kepala dinas atau kepala daerah tidak boleh lagi diukur dari seberapa banyak gedung baru yang berhasil ia bangun selama masa jabatannya. Indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) aparatur negara harus mencakup keandalan fungsi dan indeks kelaikan fungsi (Certificate of Occupancy) dari gedung-gedung yang sudah ada di bawah pengelolaannya.

Mengganti unit AC yang rusak tepat waktu, memastikan toilet dinas selalu wangi dan airnya mengalir deras bagi masyarakat pembayar pajak, serta menjaga dinding gedung tetap bersih bebas jamur adalah bentuk pelayanan publik yang jauh lebih mulia dan nyata dampaknya daripada membangun gedung serbaguna baru yang kelak hanya akan menjadi sarang kelelawar.

Kemegahan sebuah peradaban fisik bangsa tidak pernah dinilai dari seberapa tinggi menara kaca yang sanggup ia tegakkan di tengah kemiskinan kotanya, melainkan dari seberapa tekun, bertanggung jawab, dan bermartabatnya ia merawat setiap jengkal fasilitas yang telah didanai dari keringat dan air mata rakyatnya sendiri.

Sudah saatnya kita berhenti menjadi bangsa pemburu seremonial gunting pita yang kekanak-kanakan, dan mulai belajar menjadi pengelola aset publik yang dewasa: yang sadar sepenuhnya bahwa merawat apa yang sudah berdiri dengan setia adalah puncak tertinggi dari sebuah ikhtiar pembangunan yang berjiwa.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *