Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Beberapa waktu lalu, saya iseng melakukan sebuah eksperimen kecil yang sebenarnya agak berbahaya bagi kesehatan jantung. Saya membuka dua tab di laptop saya. Tab sebelah kiri menampilkan sebuah marketplace berwarna oranye yang iklannya ada di mana-mana itu. Tab sebelah kanan menampilkan laman E-Katalog milik pemerintah.
Barang yang saya cari sama persis: sebuah printer laser jet sejuta umat yang warnanya putih bersih. Di tab sebelah kiri, harganya terpampang nyata: 2,5 juta rupiah. Sudah termasuk garansi resmi, bonus toner satu buah, dan kalau beruntung dapat cashback koin yang bisa buat beli pulsa.
Lalu saya tengok tab sebelah kanan, si E-Katalog kebanggaan kita itu. Jeng jeng! Harganya tertulis: 3,8 juta rupiah.
Saya mengucek mata. Saya pikir saya salah lihat digit. Tapi tidak, angkanya tetap di situ, menatap saya dengan angkuh. Selisihnya 1,3 juta rupiah. Untuk satu unit printer! Bayangkan kalau sebuah dinas memesan 100 unit. Selisihnya bisa buat beli mobil LCGC satu biji, atau buat traktir bakso satu kecamatan sampai kenyang bego.
Inilah yang saya sebut sebagai “Anomali Harga E-Katalog”. Sebuah sistem yang katanya diciptakan untuk memotong birokrasi dan memberantas korupsi, tapi entah kenapa malah seringkali menyajikan harga yang membuat kita bertanya-tanya: ini kita sedang belanja atau sedang sedekah massal kepada vendor?
“Ongkos” Menjadi Vendor Pemerintah
Kalau Anda protes ke para penyedia barang di E-Katalog, mereka punya pembelaan yang kedengarannya sangat heroik. “Mas Iqbal,” kata mereka dengan nada prihatin, “Jualan ke pemerintah itu nggak sama dengan jualan ke rakyat jelata di Tokopedia.”
Pertama, ada urusan pajak yang sangat rigid. Oke, kita terima. Kedua, ada urusan biaya pengiriman ke titik-titik yang kadang namanya saja tidak ada di Google Maps. Oke, kita maklumi. Tapi alasan ketiga ini yang biasanya paling “ngeri-ngeri sedap”: biaya administrasi dan risiko pembayaran.
Menjadi vendor pemerintah itu butuh nafas panjang dan tabungan yang tebal. Barang dikirim sekarang, bayaran mungkin baru cair tiga atau enam bulan lagi—itu pun kalau dokumennya tidak “hilang” atau “terselip” di bawah tumpukan berkas lain. Selama menunggu itu, si vendor harus membayar bunga bank. Maka, bunga bank itu pun “dititipkan” ke dalam harga barang.
Jadi, rakyat sebenarnya sedang membayar mahal bukan untuk kecanggihan printernya, melainkan untuk membayar inefisiensi sistem pembayaran kita yang lambatnya minta ampun.
Mitos Perbandingan Harga
Harusnya, E-Katalog itu seperti mal besar yang isinya banyak toko berkompetisi. Teori ekonominya: semakin banyak penjual, harga semakin kompetitif. Tapi di E-Katalog kita, seringkali terjadi fenomena “kompetisi semu”.
Ada banyak vendor, tapi harganya seragam tinggi. Kenapa? Karena mereka tahu pagu anggarannya berapa. Kalau pemerintah punya anggaran (pagu) 4 juta untuk satu printer, maka vendor tidak akan bodoh dengan menjualnya seharga 2,5 juta. Mereka akan memasang harga 3,9 juta. Lumayan, masih di bawah pagu, terlihat “hemat” di mata auditor, padahal mereka sedang berpesta pora di atas selisih harga pasar.
Inilah bedanya E-Katalog dengan marketplace biasa. Di marketplace biasa, yang dikejar adalah volume penjualan ke masyarakat luas, jadi harga harus murah. Di E-Katalog, yang dikejar adalah bagaimana menghabiskan anggaran yang sudah terlanjur diketok di palu sidang dewan.
Spesifikasi yang “Dikunci” Secara Halus
Kadang, anomali harga ini terjadi karena permainan spesifikasi. Di marketplace biasa, kita beli laptop ya laptop saja. Di E-Katalog, ada embel-embel “Paket Edukasi” atau “Layanan Purna Jual Premium”.
Apa itu layanan premium? Seringkali itu cuma istilah keren agar vendor bisa menaikkan harga. Isinya mungkin cuma instalasi software gratisan atau garansi yang sebenarnya sudah include dari pabriknya. Tapi dengan label “Layanan Tambahan”, harga yang tadinya 5 juta bisa melesat jadi 8 juta.
Dan karena aturannya mewajibkan pejabat untuk membeli lewat E-Katalog, maka pejabat tersebut tidak punya pilihan. “Ya mau bagaimana lagi, Mas. Di katalog harganya segitu, ya kita klik saja. Kalau beli di toko sebelah malah nanti kita diperiksa BPK karena menyalahi prosedur,” curhat seorang kawan PPK dengan wajah melas.
Sistem digital yang harusnya jadi solusi, malah seringkali jadi “penjara” yang melegalkan pemborosan uang negara.
Digitalisasi Tanpa Hati Nurani
Digitalisasi pengadaan lewat E-Katalog adalah langkah maju, itu kita akui. Kita tidak perlu lagi melihat drama tender berdarah-darah untuk sekadar beli alat tulis kantor. Tapi, kalau harganya masih jauh di atas pasar, ya sama saja bohong. Itu namanya cuma memindahkan lokasi penggarongan dari lobi hotel ke dalam sistem aplikasi.
Kita butuh tim pemantau harga yang kerjanya bukan cuma duduk di depan komputer, tapi benar-benar membandingkan harga dengan realitas pasar setiap hari. Vendor yang pasang harga nggak masuk akal harusnya langsung di-kick dari sistem, bukannya malah dipelihara.
Uang rakyat itu dikumpulkan dari pajak yang dibayar dengan susah payah. Jangan sampai uang itu menguap hanya karena kita terlalu malas untuk menawar atau terlalu takut untuk jujur bahwa sistem kita memang masih bolong-bolong.
Saya menutup tab E-Katalog itu dengan perasaan masygul. Saya membayangkan, kalau saja selisih harga printer tadi dipakai untuk membeli buku bacaan anak-anak di pelosok, mungkin pendidikan kita sudah lebih maju setingkat. Tapi ya sudahlah, di negeri ini, “prosedur” memang seringkali lebih mahal harganya ketimbang “kebenaran”.
Mari kita ngopi lagi, sambil berharap semoga printer-printer mahal itu setidaknya tidak cepat rusak saat dipakai mencetak laporan-laporan yang isinya mungkin cuma fiktif belaka.
