Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Dalam khazanah birokrasi kita, ada sebuah istilah yang kedengarannya sangat solutif, praktis, dan bebas ribet: Penunjukan Langsung. Singkatannya PL. Kalau di telinga pejabat pengadaan yang sedang dikejar tenggat waktu akhir tahun, PL itu seperti oase di tengah gurun. Tapi di hidung rakyat yang kritis, PL seringkali memicu aroma yang lebih amis ketimbang tumpukan tongkol di pasar ikan subuh hari.
Secara aturan, PL ini sebenarnya niatnya mulia. Ia diciptakan untuk keadaan darurat, atau untuk pengadaan yang nilainya “receh” (biasanya di bawah 200 juta rupiah), atau jika barangnya memang cuma diproduksi oleh satu perusahaan sakti di muka bumi ini. Logikanya: kalau cuma mau beli gorden kantor atau benerin atap bocor yang nilainya cuma beberapa puluh juta, masa iya harus pakai tender nasional yang prosesnya sebulan suntuk? Ya tekor di ongkos administrasi, dong.
Namun, di tangan para maestro “pengolah” anggaran, celah PL ini berubah menjadi jalan tol menuju penggarongan yang rapi, jali, dan tentu saja: langsung cair.
Seni Memecah Paket: Satu Roti Jadi Seribu Remah
Trik paling klasik dalam dunia PL adalah seni “memecah paket”. Ini adalah kemampuan matematis yang luar biasa dari para oknum di dinas-dinas. Katakanlah ada proyek renovasi gedung kantor senilai 1 miliar rupiah. Kalau pakai angka 1 miliar, aturannya wajib tender. Artinya, semua orang boleh ikut, persaingan terbuka, dan harga bisa ditekan.
Tapi, si oknum ini punya “kontraktor kesayangan” yang harus dikasih makan. Maka, dipakailah ilmu belah bambu. Proyek 1 miliar itu dipecah menjadi lima paket terpisah: renovasi lantai (195 juta), pengecatan dinding (190 juta), perbaikan plafon (185 juta), instalasi listrik (190 juta), dan pengadaan furnitur (180 juta).
Simsalabim! Karena semua angkanya di bawah 200 juta, maka tidak perlu tender. Semuanya bisa pakai Penunjukan Langsung. Dan tebak siapa yang dapat kelima paket itu? Ya perusahaan si Anu, perusahaan istrinya si Anu, dan perusahaan iparnya si Anu. Orangnya itu-itu juga, tukangnya itu-itu juga, tapi di atas kertas, mereka adalah lima vendor yang berbeda.
Inilah penggarongan yang legal secara administratif, tapi busuk secara etika.
Kenapa Harus PL? Karena Lobi Lebih Manis dari Kompetisi
Kenapa banyak vendor sangat memuja proyek PL? Jawabannya sederhana: karena di sana tidak ada kompetisi. Anda tidak perlu pusing memikirkan harga terendah atau spesifikasi tercanggih. Anda cukup punya satu modal utama: Kedekatan.
Dalam proyek PL, kualitas pekerjaan seringkali nomor sekian. Yang nomor satu adalah seberapa besar “ucapan terima kasih” yang bisa dikembalikan ke kantong si pemberi kerja. Karena tidak ada pembanding harga dari vendor lain, maka harga proyek PL ini biasanya sudah di-mark-up mentok ke plafon tertinggi. Uang rakyat yang harusnya bisa dipakai buat renovasi dua sekolah, habis hanya untuk satu kantor dinas karena harganya sudah digelembungkan untuk menutupi biaya “koordinasi”.
Aroma amisnya tercium sampai ke mana-mana, tapi jejaknya sulit dilacak karena dokumennya lengkap. Ada undangan, ada penawaran, ada berita acara—semuanya disetting seolah-olah terjadi negosiasi yang alot antara pejabat dan vendor. Padahal, negosiasinya mungkin sudah selesai sambil makan durian di pinggir jalan seminggu sebelumnya.
Darurat yang Dibuat-buat
Lalu ada lagi modus “darurat yang direncanakan”. PL boleh dilakukan kalau ada kondisi mendesak. Nah, oknum yang cerdik akan sengaja menunda-nunda proses pengadaan dari awal tahun sampai mepet ke bulan Desember.
Ketika waktu sudah kritis dan pekerjaan harus segera selesai sebelum tutup buku, mereka akan berteriak, “Waduh, ini sudah darurat! Kalau tender nggak bakal keburu. Kita tunjuk langsung saja ya demi kepentingan masyarakat!”
Rakyat yang butuh fasilitas itu tentu saja setuju-setuju saja. Padahal, “kedaruratan” itu adalah desain besar agar proses pengadaan tidak terpantau oleh radar publik. Proyek yang dikerjakan terburu-buru dengan vendor pilihan sendiri biasanya menghasilkan bangunan yang umurnya seumur jagung. Begitu pejabatnya pindah tugas, bangunannya pun mulai rontok.
Nasib Vendor Kecil yang Jujur
Hal yang paling menyedihkan dari budaya PL yang amis ini adalah matinya harapan bagi pengusaha kecil yang jujur. Ada banyak anak muda kreatif yang mendirikan CV, ingin ikut berkontribusi membangun daerahnya. Mereka punya skill, punya semangat, tapi mereka tidak punya “akses”.
Setiap kali mereka datang ke dinas untuk menanyakan peluang pekerjaan kecil-kecilan, jawaban yang diterima selalu sama: “Oh, paket yang itu sudah ada orangnya, Mas.”
Lama-lama, pengusaha jujur ini sadar bahwa untuk dapat proyek PL, mereka tidak butuh sertifikasi keahlian, melainkan sertifikasi “pertemanan”. Akhirnya, mereka yang punya idealisme memilih mundur, dan yang tersisa hanyalah sekumpulan vendor “spesialis PL” yang tugas utamanya bukan bekerja, melainkan mengamankan setoran.
Penutup: Kapan Kita Berhenti Bersembunyi di Balik Aturan?
Saya sering membayangkan, apa jadinya kalau setiap proyek Penunjukan Langsung diumumkan di papan pengumuman desa atau kecamatan dengan sangat transparan: “Proyek Ini Diberikan Kepada CV. Anu, Milik Keponakan Bapak Anu, Dengan Harga 199 Juta.”
Mungkin dunia akan kiamat karena malu.
Masalahnya, kita terlalu sering bersembunyi di balik tameng “efisiensi birokrasi”. Kita membiarkan praktik amis ini terus terjadi karena kita menganggap nilai 200 juta itu kecil. Padahal, kalau ada seribu paket PL yang diselewengkan di seluruh Indonesia, nilainya jadi ratusan miliar. Itu uang yang cukup untuk membiayai sekolah ribuan anak yatim sampai sarjana.
Aroma amis di balik proyek PL ini tidak akan hilang hanya dengan menyemprotkan parfum regulasi baru. Ia hanya bisa hilang kalau para pemegang kuasa punya rasa takut pada Tuhan dan rasa malu pada rakyatnya.
Sudah, ah. Bicara soal amis-amisan begini bikin saya kangen bau laut, tapi bukan bau laut yang tercemar limbah korupsi. Mari kita ngopi lagi, sambil berharap semoga jembatan di depan gang rumah Anda tidak dikerjakan lewat jalur PL yang “spesifikasinya dikunci”.
