Humas

Untuk menjawab tantangan membangun kemandirian industri nasional sekaligus memenuhi kewajiban regulasi, pemerintah Indonesia semakin menekankan pentingnya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Melalui kebijakan afirmatif, pemberian insentif, dan penyempurnaan regulasi, pelaku PBJ didorong untuk mengutamakan…

Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan fondasi penting bagi kelancaran proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. RUP yang disusun dengan baik tidak hanya mempermudah alur administrasi, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk menjamin prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Artikel ini…

Pendahuluan Perubahan batasan nilai pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam Peraturan Presiden (Perpres) terbaru adalah langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan publik. Dengan merevisi ambang batas nilai untuk berbagai metode pemilihan—tender, e-purchasing,…

Dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir telah mendorong digitalisasi proses pengadaan melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah e-Katalog. e-Katalog atau katalog elektronik merupakan platform digital yang memuat daftar…

Pendahuluan Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, metode penunjukan langsung (direct appointment) sering kali dipandang sebagai jalan pintas untuk mempercepat pelaksanaan proyek. Prosedur ini memberikan keleluasaan bagi pejabat pengadaan untuk menetapkan penyedia tertentu tanpa melalui proses lelang terbuka. Di…

Pendahuluan Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemilihan metode pelaksanaan—apakah akan menggunakan mekanisme swakelola atau melalui proses tender—merupakan keputusan strategis yang memengaruhi efisiensi anggaran, kualitas hasil, serta tingkat akuntabilitas penyelenggaraan. Keputusan ini tidak bisa diambil secara sembarangan atau hanya…

Pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (“Perpres 46/2025”) ditetapkan pada tanggal 30 April 2025 dan mulai berlaku sejak saat itu. Perpres ini merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebelumnya telah diubah oleh…

Total Cost of Ownership (TCO) merupakan konsep manajemen biaya yang melampaui harga pembelian awal suatu produk atau layanan. Dengan mengukur TCO, organisasi dapat merencanakan dan memprediksi seluruh biaya—baik langsung maupun tidak langsung—yang akan muncul sepanjang siklus hidup aset tersebut. 1.…

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, biaya yang terlihat (harga unit, biaya kirim, pajak) seringkali hanya sebagian dari total pengeluaran yang akan ditanggung organisasi. “Hidden costs” atau biaya tersembunyi dapat muncul dari berbagai sumber—mulai administrasi internal, kualitas yang tidak memenuhi…

Negosiasi adalah seni dan ilmu dalam menjalankan kegiatan bisnis—dari pengadaan barang hingga kontrak jasa. Bagi vendor maupun buyer, kemampuan negosiasi menentukan apakah Anda akan mendapatkan harga terbaik, syarat pembayaran menguntungkan, atau nilai tambah lain yang meningkatkan profitabilitas dan efisiensi. Artikel…