Humas

Humas

Mengapa HPS Tidak Diperlukan Lagi Dalam Proses E-Purchasing

Dalam rekam jejak pengadaan barang/jasa pemerintah konvensional, istilah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau owner’s estimate adalah instrumen yang sangat sakral. HPS berfungsi sebagai kompas harga yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menilai kewajaran penawaran vendor, sekaligus menjadi batas…

Mengenal Pengadaan Internasional Dan Kapan Pemerintah Perlu Melakukannya

Dalam ekosistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah, prioritas utama belanja negara selalu diarahkan pada pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan pelaku usaha domestik. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional untuk menggerakkan roda perekonomian lokal dan mencapai kemandirian industri. Kendati demikian,…

Mengapa Daerah Perlu Memiliki Pusat Konsultasi Hukum PBJ Mandiri?

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian di tingkat daerah. Miliaran bahkan triliunan rupiah dialokasikan setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas kesehatan, hingga penyediaan layanan publik dasar.…

Ketika Vendor Merasa Dijebak oleh Spesifikasi ‘Kunci’ Milik PPK

Di dalam arena pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah, penyusunan spesifikasi teknis adalah salah satu tahapan paling krusial sekaligus paling sensitif. Secara normatif, dokumen spesifikasi teknis yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah panduan objektif untuk mendefinisikan kebutuhan negara. Aturan mainnya…

Sertifikat PBJ Level 1, Jimat Sakti yang Penuh Air Mata

Di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, ada sebuah lembar dokumen digital yang kedudukannya hampir menyerupai sebuah jimat sakti. Lembaran itu tidak berhias tinta emas, tidak pula bertuliskan mantra-mantra kuno, melainkan selembar kertas berlogo Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah…