Humas

Humas

Mengenal Batasan Kewenangan Antara PA KPA Dan PPK Dalam Pengadaan

Dalam ekosistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah, pengelolaan anggaran negara menuntut adanya kejelasan struktur organisasi, pembagian kerja, dan pembatasan tanggung jawab yang tegas. Uang rakyat yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)…

Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Sektor Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah merupakan salah satu penggerak utama roda perekonomian nasional. Melalui belanja sektor publik, pemerintah membangun infrastruktur strategis, menyediakan fasilitas kesehatan, mendistribusikan sarana pendidikan, hingga menggerakkan geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Kendati memegang peran…

Tips Menyusun KAK Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Yang Profesional

Dalam ekosistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah, Jasa Konsultansi menempati posisi yang sangat unik sekaligus menantang. Berbeda dengan pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi yang hasilnya dapat dilihat, disentuh, dan diukur secara fisik (seperti laptop atau gedung), output dari jasa konsultansi adalah…

Potensi Risiko Yang Harus Dihindari Saat Menggunakan E-Purchasing

Digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem e-Purchasing di e-Katalog telah mengubah wajah belanja negara secara revolusioner. Kita telah beralih dari era tender konvensional yang panjang, penuh kertas, dan administratif, menuju era “klik dan beli” yang instan. Kemudahan ini memang menjadi…

Mengenal Konsep Mini Kompetisi Di Dalam Sistem E-Katalog Pemerintah

Transformasi digital dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah telah mengubah lanskap belanja negara secara drastis. Hadirnya sistem e-Katalog membawa angin segar bagi efisiensi birokrasi, di mana instansi pemerintah kini dapat membeli kebutuhan dinas layaknya berbelanja di marketplace komersial melalui metode e-Purchasing.…

Mengapa HPS Tidak Diperlukan Lagi Dalam Proses E-Purchasing

Dalam rekam jejak pengadaan barang/jasa pemerintah konvensional, istilah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau owner’s estimate adalah instrumen yang sangat sakral. HPS berfungsi sebagai kompas harga yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menilai kewajaran penawaran vendor, sekaligus menjadi batas…

Mengenal Pengadaan Internasional Dan Kapan Pemerintah Perlu Melakukannya

Dalam ekosistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah, prioritas utama belanja negara selalu diarahkan pada pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan pelaku usaha domestik. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional untuk menggerakkan roda perekonomian lokal dan mencapai kemandirian industri. Kendati demikian,…

Mengapa Daerah Perlu Memiliki Pusat Konsultasi Hukum PBJ Mandiri?

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian di tingkat daerah. Miliaran bahkan triliunan rupiah dialokasikan setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas kesehatan, hingga penyediaan layanan publik dasar.…