Kategori Artikel

Kapan Pengadaan BLU Tetap Harus Pakai Perpres 46/2025?

Bicara tentang pengadaan di lingkungan Badan Layanan Umum atau BLU seringkali membuat orang bertanya-tanya: kapan aturan umum pengadaan pemerintah seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 harus diterapkan, dan kapan BLU boleh menggunakan aturan internalnya sendiri? Untuk menjawab itu dengan…

Apa Perbedaan Pengadaan BLU dan Non-BLU?

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan bukanlah hal tunggal yang sama antara satu unit dengan unit lain. Di antara bentuk-bentuk organisasi pemerintahan terdapat perbedaan signifikan, salah satunya adalah antara Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)…

Pengadaan Berbasis Tarif: Contoh dan Mekanismenya

Pengadaan berbasis tarif adalah salah satu pendekatan pengadaan barang dan jasa di mana pembayaran atau kompensasi kepada penyedia ditetapkan berdasarkan tarif yang telah disepakati atau diatur sebelumnya. Pendekatan ini berbeda dengan pengadaan berdasarkan unit harga pasar yang fluktuatif atau lelang…

Prinsip Pengadaan BLU/BLUD yang Berbeda dari PBJ Umum

Pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menempati posisi khusus dalam tata kelola publik. Meski tujuan akhirnya serupa — yaitu memenuhi kebutuhan organisasi agar layanan bisa berjalan — prinsip dan kerangka pelaksanaannya…

Mengapa Pengadaan di BLU/BLUD Masuk Kategori Khusus?

Memahami Keunikan Pengadaan di BLU/BLUD Pengadaan barang dan jasa merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memperoleh barang atau jasa dengan mekanisme yang sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Namun di tengah berbagai jenis instansi…

Empat Jenis Pengadaan yang Termasuk Pengecualian

Mengapa Perlu Memahami Jenis Pengecualian ? Dalam tata kelola publik, konsep pengadaan barang dan jasa selalu menjadi topik penting karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat. Namun tidak semua pengadaan harus melalui mekanisme kompetitif seperti lelang atau…

Apa Itu PBJ yang Dikecualikan?

Mengapa Pembahasan Ini Penting ? Pembahasan tentang PBJ yang dikecualikan menjadi sangat relevan di lingkungan administrasi publik karena berkaitan langsung dengan bagaimana pemerintah dan badan publik mengakses barang, jasa, dan pekerjaan tanpa melalui mekanisme pengadaan umum yang kompetitif. Istilah PBJ…

Cara Menentukan Margin Risiko dalam RAB

Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi ketidakpastian. Proyek pengadaan barang dan jasa selalu memiliki faktor risiko, mulai dari fluktuasi harga material, keterlambatan pengiriman, perubahan desain, hingga kondisi cuaca yang tidak terduga. Risiko-risiko ini dapat…

Cara Menghindari Mark Up dalam Penyusunan RAB

Dalam setiap proses pengadaan, penyusunan Rencana Anggaran Biaya atau RAB merupakan tahap krusial yang menentukan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kegiatan. RAB bukan hanya daftar angka yang disusun untuk memenuhi syarat administrasi, melainkan representasi kebutuhan riil, volume pekerjaan, dan harga pasar…

Mengintegrasikan Pajak dalam RAB

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya atau RAB. Setiap proyek pengadaan barang atau jasa, baik di sektor pemerintah maupun swasta, wajib memperhitungkan pajak agar anggaran yang disusun realistis dan sesuai ketentuan. Mengabaikan pajak dapat menyebabkan…