Celah Hukum dalam PBJ: Kenali untuk Hindari

Pendahuluan

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah merupakan tulang punggung pelaksanaan fungsi negara dalam pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dalam era transparansi dan akuntabilitas, setiap tahapan PBJ dituntut berjalan sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan—efisiensi, transparansi, persaingan sehat, serta pemerataan kesempatan. Namun pada praktiknya, masih terdapat berbagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan oknum untuk keuntungan pribadi atau golongan, sehingga mengancam integritas dan efektivitas proses pengadaan. Artikel ini akan mengulas secara mendalam enam aspek utama di mana celah hukum biasa muncul, dilengkapi dengan rekomendasi pencegahan dan perbaikan. Dengan memahami titik-titik rawan tersebut, pelaku PBJ—ASN, penyedia, dan pemangku kepentingan—dapat mengambil langkah proaktif untuk menghindari potensi maladministrasi, penyalahgunaan anggaran, dan risiko hukum yang merugikan negara.

I. Landasan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia diatur melalui beberapa instrumen utama, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menjadi payung utama pengelolaan anggaran negara.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menggantikan Perpres 16/2018, menegaskan tata cara, metode, serta alur proses PBJ mulai dari perencanaan hingga serah terima barang/jasa.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), termasuk pedoman teknis e-procurement (Sistem Pengadaan Secara Elektronik—SPSE) dan standar dokumen lelang.
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait klasifikasi dan nomenklatur barang/jasa serta tata cara pencairan anggaran.

Meskipun regulasi tersebut komprehensif, kompleksitas kerangka hukum kerap menciptakan interpretasi beragam, sehingga membuka peluang bagi pihak tak bertanggung jawab untuk memanipulasi prosedur. Misalnya, perbedaan penafsiran istilah “kebutuhan mendesak” atau “kriteria teknis” terkadang dijadikan alasan pelemahan persaingan. Untuk meminimalkan interpretasi keliru, setiap unit pengadaan dituntut memiliki tim ahli hukum dan pengadaan yang memahami seluk-beluk regulasi secara holistik.

II. Celah Hukum dalam Proses Perencanaan

1. Spesifikasi Teknis yang Terlalu Khusus

Dokumen Pengadaan (Rencana Umum Pengadaan/RUP atau dokumen tender) yang memuat spesifikasi teknis secara berlebihan atau dirancang agar hanya satu penyedia tertentu yang memenuhi syarat berpotensi melanggar prinsip persaingan sehat. Contohnya, menetapkan merek dagang spesifik atau parameter teknis eksklusif tanpa alasan teknis objektif.

2. Perencanaan Anggaran yang Tidak Realistis

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner’s Estimate yang tidak berdasarkan survei pasar terkini menimbulkan dua risiko: harga ditetapkan terlalu tinggi memberi ruang mark-up, atau terlalu rendah memicu pembatalan tender dan perpanjangan kontrak di luar mekanisme yang sah. HPS seharusnya disusun dengan kolaborasi antara tim tekhnik, anggaran, dan analis pasar, serta didukung data harga historis dan survei penawaran.

3. Jadwal Pengadaan yang Tak Memadai

Pemangkasan durasi tahapan lelang (misalnya waktu pengumuman undangan dan waktu penawaran) untuk kepentingan target waktu tertentu membuka peluang kurangnya partisipasi penyedia. Kurangnya waktu memadai akan mengurangi jumlah penawar potensial, sehingga mengarah pada proses yang kurang kompetitif. Sebaliknya, jadwal yang terlalu panjang tanpa pengawasan bisa menjadi celah sogokan untuk menunda proses.

Rekomendasi Pencegahan:

• Standarisasi template spesifikasi dengan ruang diskresi minimal.
• Validasi HPS oleh unit eksternal/inspektorat, serta review periodik atas harga pasar.
• Monitoring jadwal SPSE secara berkala dengan indikator kinerja (misalnya rasio waktu per tahap vs. benchmark nasional).

III. Celah Hukum dalam Tahap Pemilihan Penyedia

1. Konflik Kepentingan dan Kecurangan dalam Evaluasi

Pejabat Pengadaan atau panitia lelang yang memiliki hubungan keluarga, bisnis, atau politik dengan peserta tender berisiko memanipulasi hasil evaluasi teknis dan harga. Selain itu, penggunaan “nilai bobot kriteria” yang kurang transparan atau tidak diumumkan sebelumnya dapat menimbulkan tuduhan intervensi.

2. Penggunaan Metode Pemilihan yang Tidak Tepat

Perpres 12/2021 mengatur berbagai metode pemilihan: tender umum, seleksi langsung, penunjukan langsung, dan e-catalog. Namun, seringkali metode penunjukan langsung disalahgunakan untuk proyek bernilai di atas batas maksimal tanpa alasan urgensi yang dibuktikan. Hal ini memotong proses persaingan dan mengurangi akuntabilitas.

3. Penawaran Abnormally Low Price (ALP)

Penyedia yang menawarkan harga sangat jauh di bawah HPS kerap dicurigai akan melakukan penghematan kualitas atau menambah biaya di masa kontrak. Meskipun sistem SPSE mewajibkan klarifikasi terhadap ALP, praktik klarifikasi yang tidak tuntas atau dokumen pendukung yang setengah jadi masih terjadi.

Rekomendasi Pencegahan:

• Penerapan sistem rotasi pejabat pengadaan antardepartemen untuk mengurangi risiko persekongkolan.
• Audit rutin oleh Inspektorat Jenderal terhadap pemilihan metode dan penunjukan langsung.
• Penetapan alur klarifikasi ALP yang lebih detail, meliputi studi banding harga dan penilaian kelayakan teknis oleh pihak ketiga independen.

IV. Celah Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak

1. Perubahan Lingkup Pekerjaan (Addendum)

Addendum kontrak sering menjadi pintu masuk penambahan nilai kontrak di luar persetujuan awal. Tanpa perencanaan matang, perubahan ini dapat digunakan untuk memperbesar anggaran tanpa prosedur pengadaan ulang.

2. Serah Terima Pekerjaan yang Lemah

Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang tidak dilengkapi Laporan Hasil Uji (LHU) atau laporan uji kinerja menciptakan peluang penyelesaian barang/jasa yang tidak sesuai spesifikasi. Tanda tangan langsung tanpa inspeksi lapangan oleh tim teknis berkontribusi pada kualitas pekerjaan yang buruk.

3. Penundaan Pembayaran untuk Tekanan Negosiasi

Penyedia terkadang mengeluhkan lambatnya proses pencairan termin sebagai taktik memaksa penurunan harga post-contract atau pemangkasan volume. Hal ini tidak hanya merugikan soliditas keuangan penyedia, tetapi juga potensi klaim denda dan arbitrase yang memakan waktu dan biaya.

Rekomendasi Pencegahan:

• Batas maksimum addendum, misalnya 10% nilai kontrak, serta kewajiban re-tender jika melebihi.
• SOP serah terima terpadu: BAST, LHU, dan dokumentasi lapangan wajib lengkap untuk pembayaran.
• Sistem pembayaran elektronik terintegrasi (e-payment) dengan waktu standar (misalnya 14 hari kerja) yang diatur dalam PMK.

V. Celah Hukum dalam Pengawasan dan Penanganan Sengketa

1. Kelemahan Lembaga Pengawas

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, dan Kejaksaan memiliki kewenangan berbeda dalam pengawasan PBJ. Kelemahan kolaborasi dan tumpang tindih kewenangan sering menyebabkan kasus korupsi atau maladministrasi tidak ditindaklanjuti secara tuntas.

2. Peran Lelang Berbasis Pengaduan (Whistleblowing)

Meski mekanisme whistleblowing telah diatur dalam Peraturan LKPP, perlindungan saksi dan kejelasan proses tindak lanjut masih minim, sehingga banyak pelapor enggan menggunakan saluran resmi.

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perpres 12/2021 membuka opsi penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Badan Arbitrase. Namun, biaya dan waktu arbitrase cenderung tinggi, sehingga pihak terdampak sering mengalah dan tidak menuntut haknya.

Rekomendasi Pencegahan:

• Pembentukan task force lintas lembaga pengawas dengan sistem pelaporan tersentralisasi.
• Peningkatan insentif dan perlindungan saksi bagi pelapor korupsi atau maladministrasi.
• Subsidi biaya arbitrase untuk kasus kecil (nilai kontrak di bawah threshold) agar penyedia berani menuntut.

VI. Upaya Perbaikan dan Pencegahan Jangka Panjang

1. Digitalisasi Menyeluruh dan Pemanfaatan Data Analytics

Implementasi SPSE telah meningkatkan transparansi, namun pemanfaatan big data untuk mendeteksi anomali harga, pola kolusi, dan risiko fraud masih terbatas. Penerapan algoritma machine learning dapat menganalisis ratusan ribu transaksi PBJ dan memberikan peringatan dini.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelatihan berkelanjutan bagi pejabat pengadaan, inspektur internal, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memperbarui pengetahuan regulasi, metode investigasi digital, dan etika profesi. Sertifikasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan LKPP harus diintegrasikan ke dalam kriteria jabatan.

3. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Dunia Usaha

Masyarakat sipil, asosiasi usaha, serta akademisi dapat membentuk forum independen yang memantau jalannya PBJ, meneliti tren korupsi, dan menyusun rekomendasi kebijakan. Dialog reguler antara pemerintah dan sektor swasta meminimalkan miskomunikasi spesifikasi dan kriteria teknis.

4. Pembaharuan Regulasi Berbasis Evaluasi

Regulasi PBJ harus dievaluasi setiap dua tahun untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar, perkembangan teknologi, dan temuan praktik terbaik (best practices) internasional. Uji publik dan konsultasi lintas sektor menjadi prasyarat sebelum perubahan diundangkan.

Kesimpulan

Celah hukum dalam PBJ tumbuh subur akibat tumpang tindih regulasi, kelemahan pengawasan, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Dari perencanaan hingga penyelesaian sengketa, terdapat titik-titik rawan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Untuk menutup celah tersebut, diperlukan pendekatan terpadu: penyederhanaan dan harmonisasi regulasi, digitalisasi proses, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas lembaga dan sektor. Dengan langkah-langkah preventif dan inovatif, kita tidak hanya menghindari penyimpangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi, kualitas, dan akuntabilitas PBJ, demi tercapainya layanan publik yang unggul dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.