Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Beberapa waktu lalu, saya iseng masuk ke sebuah toko komputer di mal pusat kota. Mata saya tertumbuk pada sebuah laptop kelas menengah. Harganya terpampang nyata: 7 juta rupiah. Sudah dapat tas, mouse kabel yang lampunya kelap-kelip, dan senyum manis mbak-mbak penjaganya.
Lalu, ingatan saya melayang pada sebuah dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) milik sebuah instansi yang pernah saya intip secara tidak sengaja. Di sana tertulis: “Pengadaan Laptop Administrasi, Satuan Harga: 15 Juta Rupiah.”
Lho, lho, lho. Saya kucek mata berkali-kali. Spesifikasinya sama, mereknya identik, bahkan mungkin prosesornya sepupu dekat. Tapi harganya? Selisih 8 juta! Itu selisihnya bisa buat beli motor bekas atau bayar cicilan pinjol tiga turunan.
Inilah fenomena yang kita sebut dengan istilah mentereng: Mark-up. Sebuah seni “mengelembungkan” harga yang membuat barang-barang milik pemerintah selalu terasa lebih premium harganya, meski kualitasnya seringkali lebih medioker dari gorengan kemarin sore.
Logika “Harga Pemerintah” yang Ajaib
Kenapa harga pengadaan bisa jauh di atas harga pasar? Kalau Anda tanya ke pejabat pengadaan, mereka punya seribu satu alasan yang kedengarannya sangat logis tapi sebenarnya bikin dahi berkerut.
“Mas, ini kan harga termasuk pajak (PPN),” kata mereka. Oke, tambah 11 persen. “Ini termasuk ongkos kirim ke pelosok.” Oke, tambah lagi. “Ini ada biaya instalasi dan pemeliharaan.” Sip, tambah lagi.
Tapi, sedalam apa pun Anda menggali alasan itu, angkanya tetap tidak ketemu. Pajak dan ongkos kirim tidak mungkin memakan biaya sampai 100 persen dari harga barang. Di sinilah letak rahasia umumnya: ada “biaya-biaya tak kasat mata” yang harus ditampung dalam satu harga satuan.
Dalam dunia proyek, harga yang kita lihat di kontrak itu ibarat sebuah bus antarkota. Di dalamnya bukan cuma ada harga barang (si sopir), tapi juga ada penumpang gelap bernama: Fee untuk oknum dinas, jatah untuk makelar proyek, biaya “pengamanan” biar tidak diganggu LSM abal-abal, sampai dana taktis untuk acara seremoni gunting pita.
Semua “penumpang” ini harus dibayar. Caranya? Ya dengan menaikkan harga satuan barang tadi. Laptop 7 juta pun “terpaksa” ganti baju jadi 15 juta agar semua mulut bisa kebagian sate.
HPS: Benteng yang Sering Bobol
Sebenarnya, pemerintah punya sistem pertahanan bernama HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Harusnya, HPS ini adalah survei harga pasar yang objektif sebagai batas atas penawaran vendor.
Tapi, ya itu tadi, manusia kita sangat kreatif. Survei harga seringkali dilakukan secara formalitas belaka. Si petugas survei menelepon tiga toko yang ternyata masih “satu lingkaran” dengan calon vendor pemenang. Mereka lalu memberikan penawaran harga yang kompak sudah dinaikkan.
Hasilnya? HPS yang tercipta pun sudah “HPS siluman”. Kalau pagunya sudah tinggi, maka vendor yang menawar sedikit di bawah pagu akan terlihat seperti pahlawan yang menghemat uang negara. Padahal, mereka hanya sedang membagi-bagi kue yang ukurannya sudah diperbesar lewat manipulasi data awal.
Risiko “Ganti Barang” dan Bayang-bayang Utang
Ada satu lagi alasan (yang ini agak menyedihkan) mengapa vendor sengaja me-mark-up harga tinggi-tinggi ke pemerintah: karena mereka tidak tahu kapan bayarannya cair.
Berbeda dengan kita yang beli barang di marketplace (bayar dulu baru kirim), vendor pemerintah seringkali harus “nombok” dulu. Barang dikirim Januari, bayaran mungkin baru cair Desember setelah proses administrasi yang berbelit-belit dan penuh drama “berkas kurang”.
Dalam kurun waktu setahun itu, vendor harus menanggung bunga bank dan inflasi. Maka, harga 7 juta tadi dinaikkan sebagai “asuransi” kalau-kalau pencairan dananya macet. Jadi, rakyat sebenarnya sedang membayar mahal untuk inefisiensi birokrasi kita sendiri.
Mark-up yang Membunuh Kualitas
Dampak paling ngeri dari mark-up gila-gilaan ini bukan cuma soal uang yang hilang. Tapi soal kualitas yang dikorbankan.
Bayangkan sebuah proyek pembangunan jalan. Anggarannya sudah di-mark-up untuk jatah sana-sini. Vendor yang menang akhirnya cuma punya sisa uang sedikit untuk beli aspal. Agar tetap untung (ya namanya juga pengusaha, mana mau rugi), si vendor akhirnya mengurangi ketebalan aspal atau mencampurnya dengan bahan yang lebih murah.
Jadilah kita punya jalan yang harganya selevel jalan tol di Jerman, tapi kualitasnya setara jalan setapak di pematang sawah. Hujan sedikit, lubang muncul. Lubang muncul, keluar lagi anggaran perbaikan. Begitu terus sampai kiamat kurang dua hari. Ini namanya ekonomi lingkaran setan: kita bayar mahal untuk sesuatu yang cepat rusak, agar kita bisa bayar lagi untuk memperbaikinya.
Penutup: Kapan Harga Pasar Jadi Standar?
Kita sering gembar-gembor soal E-Katalog yang katanya bakal menghapus mark-up. Tapi faktanya, harga di E-Katalog pun seringkali masih lebih mahal dari toko sebelah. Kenapa? Karena mentalitas “mumpung pakai uang negara” belum hilang.
Kita butuh pejabat pengadaan yang punya nyali untuk bilang “tidak” pada harga yang tidak masuk akal. Kita butuh sistem yang benar-benar membandingkan harga secara real-time dengan pasar ritel. Jangan sampai uang pajak yang kita bayar dengan darah dan air mata, malah menguap hanya untuk membiayai gaya hidup mewah segelintir orang lewat selisih harga laptop.
Saya keluar dari toko komputer itu dengan perasaan getir. Di depan toko, seorang kakek tua penjual kerupuk sedang menghitung uang recehnya. Saya membatin, butuh berapa bungkus kerupuk yang terjual hanya untuk menambal selisih harga satu laptop yang dikorupsi itu?
Tapi ya sudahlah, di negeri ini, logika pasar memang seringkali kalah oleh logika “kesepakatan bawah meja”. Mari kita terus pantau harga-harga itu, setidaknya biar mereka tahu kalau kita tidak bodoh-bodoh amat.
