Potensi Fraud di Tender Alat Kesehatan

Pendahuluan

Sektor kesehatan mendapat porsi anggaran yang besar dan strategis, apalagi sejak pengalaman pandemi ketika kebutuhan alat kesehatan (alkes) melonjak tajam. Pemerintah pusat dan daerah menempatkan pengadaan alkes sebagai prioritas untuk menjaga kesiapsiagaan layanan kesehatan, ketersediaan rumah sakit, dan keselamatan pasien. Namun, kombinasi nilai kontrak yang tinggi, spesifikasi teknis yang kompleks, rantai pasokan internasional, serta urgensi pengadaan dalam situasi darurat membuat tender alkes sangat rentan terhadap praktik fraud.

Fraud di pengadaan alkes bukan sekadar soal kerugian fiskal—akibatnya langsung menyentuh keselamatan manusia: alat yang tidak berfungsi, mutu yang di bawah standar, atau ketersediaan yang berkurang dapat mengancam nyawa pasien. Oleh karena itu upaya pencegahan dan mitigasi fraud di sektor ini tidak hanya menyangkut kepentingan publik dari sisi ekonomi, tetapi juga tanggung jawab etis dan profesional. Artikel ini menguraikan mengapa tender alkes rentan fraud, variasi modus yang sering muncul, akar penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta strategi pencegahan praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah, penyedia, auditor, dan masyarakat sipil. Tujuannya praktis: membantu pembuat kebijakan dan pelaksana pengadaan merancang mekanisme yang membuat pengadaan alkes lebih transparan, akuntabel, dan aman bagi pasien.

1. Mengapa Tender Alat Kesehatan Rentan Fraud?

Tender alat kesehatan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari pengadaan barang umum dan menjadikannya sasaran empuk bagi pelaku fraud.

Alkes seringkali teknologi tinggi dan teknisnya kompleks—dari ventilator, mesin PCR, hingga imaging equipment—sehingga hanya segelintir pihak yang memahami spesifikasi detail. Ketidaktahuan panitia pengadaan mengenai detail teknis membuka kesempatan bagi vendor untuk “menyusun” spesifikasi yang menguntungkan mereka, atau menjual produk yang klaimnya melebih kenyataan.
Proporsi komponen impor dalam alkes cukup besar. Ketergantungan pada pemasok asing dan fluktuasi mata uang menambah kompleksitas penilaian harga, membuat mark-up harga menjadi lebih mudah disamarkan melalui biaya impor, freight, dan asuransi.
Urgensi kebutuhan—terutama dalam situasi pandemi atau bencana—mendorong penggunaan mekanisme emergency procurement atau penunjukan langsung, yang memperpendek waktu verifikasi dan mengurangi opportunity untuk pengecekan komprehensif. Pelaku jahat dapat memanfaatkan proses yang dipercepat untuk menyorongkan barang substandar atau mengatur pemenang.
Pasar alkes seringkali oligopolistik pada segmen tertentu—beberapa merek global mendominasi—sehingga keterbatasan kompetisi mempermudah kolusi atau pembentukan jaringan harga.
Nilai kontrak relatif tinggi sehingga potensi keuntungan dari manipulasi menjadi signifikan.
Asimetri informasi antara penyedia (yang paham seluk-beluk teknis dan rantai pasok) dan pembeli (yang terkadang hanya mengandalkan panitia administratif) menciptakan ketidakseimbangan yang rentan untuk dieksploitasi.

Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan tender alkes area berisiko tinggi yang menuntut desain pengamanan khusus.

2. Bentuk-Bentuk Potensi Fraud dalam Tender Alkes

Fraud dalam tender alkes dapat muncul dalam berbagai bentuk, seringkali saling terkait. Berikut bentuk-bentuk yang paling umum dan berbahaya:

1. Mark-up harga (price inflation).
Karena komponen impor, biaya logistik, dan kelangkaan produk saat krisis, pelaku dapat menaikkan harga jauh di atas harga pasar. Mark-up bisa disamarkan melalui item biaya yang legit-semlich (mis. handling fee, jasa impor), atau melalui penetapan HPS yang lemah sehingga ruang markup besar. Ketika nilai kontrak besar, mark-up kecil persentasenya bisa menghasilkan keuntungan besar absolut.

2. Spesifikasi diarahkan (specification tailoring).
Panitia yang tidak cukup teknis atau dibantu “konsultan” berpihak dapat menyusun spesifikasi yang hanya bisa dipenuhi oleh satu merek/model. Penyusunan spesifikasi spesifik merek atau fitur non-standar yang tidak beralasan teknis adalah taktik umum untuk mengunci kompetisi.

3. Kolusi antar vendor (bid rigging).
Dalam bentuk horizontal collusion, sejumlah vendor bersepakat membagi pasar, menempatkan penawaran yang tampak kompetitif namun didesain agar salah satu menang. Praktiknya bisa berupa «cover bidding» atau pembagian paket. Dalam pengadaan alkes, kolusi ini memanfaatkan sedikitnya pemain yang memiliki kapasitas untuk memasok peralatan canggih.

4. Manipulasi dokumen dan sertifikat palsu.
Vendor atau perantara dapat memalsukan sertifikat mutu, hasil uji klinis, atau dokumen registrasi (mis. izin edar/sertifikat alat medis). Dokumen palsu membuat alat beredar meski belum teruji, sangat berbahaya bagi keselamatan pasien.

5. Suap dan gratifikasi.
Pemberian suap kepada panitia, pejabat pengadaan, atau auditor untuk memenangkan tender atau meloloskan dokumen sering terjadi. Ini bisa berbentuk uang, perjalanan, atau keuntungan lain yang disamarkan secara komersial.

6. Penggunaan perantara/broker yang tidak transparan.
Pialang impor atau perantara dapat bertindak sebagai topeng untuk hubungan yang lebih jauh—mengaburkan rantai kepemilikan dan memfasilitasi transfer keuntungan ilegal.

7. Penyedia fiktif atau pengalaman fiktif.
Dalam beberapa kasus, perusahaan baru tanpa kapasitas nyata didaftarkan sebagai pemenang, sementara pihak lain bertindak sebagai subkontraktor rahasia. Pengalaman proyek fiktif atau referensi palsu dipakai untuk memenuhi syarat administrasi.

8. Split contracting (pemecahan paket).
Mengurangi nilai paket agar masuk kelas yang lebih mudah (penunjukan langsung) sering dipakai untuk menghindari proses persaingan. Ini kerap terjadi bila ada tekanan untuk “sebar anggaran” cepat.

Bentuk-bentuk fraud ini menuntut strategi mitigasi multi-layer: perbaikan desain tender, verifikasi teknis yang ketat, penggunaan e-procurement dengan jejak audit, dan keterlibatan ahli yang independen.

3. Modus Operandi yang Sering Terjadi

Memahami modus operandi membantu merancang deteksi dan pencegahan yang efektif. Beberapa modus umum di tender alkes adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan jadwal pengumuman dan tenggat waktu yang singkat.
Dengan mengeluarkan dokumen tender mendekati deadline atau memberikan masa klarifikasi yang sangat singkat, panitia membatasi kesempatan calon penyedia lain untuk menyiapkan penawaran kompetitif. Modus ini mempermudah vendor yang sudah diberi sinyal—mis. oleh “konsultan” internal—untuk menang.

2. Syarat administrasi yang eksklusif.
Menambahkan persyaratan administratif yang tampak teknis namun sebenarnya hanya dapat dipenuhi oleh vendor tertentu—misalnya surat keterangan pengalaman pada proyek dengan kombinasi spesifik atau sertifikasi pabrikan tertentu—memblokir pesaing.

3. Pengaturan harga melalui persekongkolan horizontal.
Vendor berkoordinasi menentukan angka penawaran sedemikian rupa sehingga pemenang ditentukan lewat pola numerik (mis. dua vendor mengajukan harga tinggi sehingga hanya satu yang murah). Analitik data pengadaan sering mengungkap pola penawaran yang tidak wajar—mis. perbedaan harga konsisten antar vendor.

4. Penempatan «cover bid» dan rotasi pemenang.
Dalam beberapa jaringan, vendor bergiliran menjadi pemenang untuk menutupi pola kolusi. Di wilayah-wilayah tertentu, perusahaan “cover” diajukan untuk “mengamankan” bentuk persaingan visual, namun kontrak dikerjakan oleh pihak yang sebenarnya.

5. Penggunaan broker/pialang impor yang menambah margin sembunyi-sembunyi.
Broker ini mengatur impor, dokumen pabean, dan logistik; mark-up biaya atau komisi diberikan di luar dokumen tender formal. Mereka juga bisa memanipulasi asal barang sehingga sertifikasi tidak cocok namun dijual dengan harga premium.

6. Pemalsuan sertifikasi/sertifikat uji.
Beberapa alat dimasukkan ke pasar dengan sertifikat palsu yang mengklaim lulus standardisasi atau registrasi. Hal ini sering terjadi saat ada tekanan cepat untuk pengadaan—pemasok mengambil jalan pintas untuk memasok barang cepat.

7. Manipulasi spesifikasi teknis oleh pihak ketiga.
Kadang terdapat konsultan teknis yang seharusnya independen namun berpihak pada vendor. Mereka menulis RKS (Rencana Kerja dan Syarat) sehingga produk vendor tertentu cocok sempurna. Konsultan semacam ini bisa mendapat kompensasi tersembunyi.

8. Penempatan personel yang memfasilitasi akses.
Relasi dekat antara staf procurement, pejabat rumah sakit, atau pejabat dinas kesehatan dengan penyedia kadang membuka pintu bagi informasi internal dan akses untuk memanipulasi proses.

Modus-modus ini berulang dalam sejumlah kasus yang pernah ditangani aparat pengawas; deteksi memerlukan kombinasi analitik data pengadaan, audit dokumen, pemeriksaan substansi teknis, serta sumber informasi eksternal (pasokan, pabrikan, dan sertifikasi internasional).

4. Dampak Fraud dalam Tender Alkes

Fraud di pengadaan alat kesehatan menghasilkan dampak multi-dimensi yang serius—finansial, layanan kesehatan, dan sosial:

Dampak finansial.
Fraud menyebabkan pemborosan anggaran publik: alokasi besar untuk alat yang over-priced, biaya perbaikan/penggantian alat rusak, serta biaya litigasi dan audit setelah kasus terungkap. Dalam skala nasional, akumulasi mark-up dan kontrak fiktif menggerus alokasi layanan kesehatan lain.
Dampak pada kualitas layanan dan keselamatan pasien.
Alkes yang dibeli lewat proses curang seringkali berkurang mutu: tidak sesuai spesifikasi, mudah rusak, atau tidak ada after-sales support. Pada alat kritis (ventilator, monitor jantung), kegagalan alat dapat berakibat fatal. Selain itu, distribusi alat yang tidak tepat atau tidak merata karena korupsi mengganggu kesiapan fasilitas layanan di daerah terpencil.
Dampak pada sistem kesehatan dan kepercayaan publik.
Terungkapnya fraud merusak reputasi institusi kesehatan dan pemerintah. Kepercayaan publik terhadap layanan menurun; pasien ragu mencari layanan publik, yang pada akhirnya memperburuk akses kesehatan dan meningkatkan ketidaksetaraan.
Dampak hukum dan tata kelola.
Fraud mengarah pada proses hukum yang panjang—penjeratan pejabat publik, audit temuan, pemecatan ASN, dan gugatan terhadap penyedia. Sementara itu, proses ini menyita sumber daya institusi yang seharusnya dipakai untuk peningkatan layanan.
Dampak pada rantai pasok.
Fraud mengganggu ekosistem pemasok yang jujur: pemasok kecil yang mematuhi aturan kalah bersaing; praktik tidak sehat menurunkan kepatuhan pasar. Akibat jangka panjangnya adalah distorsi pasar dan berkurangnya partisipasi pemain berkualitas.

Karena itu, pencegahan fraud bukan sekadar tindakan administratif tetapi perlindungan terhadap nyawa, sumber daya publik, dan kelangsungan sistem kesehatan.

5. Faktor Penyebab Fraud

Untuk merancang solusi efektif, penting mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang memungkinkan fraud terjadi:

1. Keterbatasan kompetensi panitia pengadaan.
Ketidakmampuan menilai aspek teknis alkes—misalnya sertifikasi internasional, parameter performa, atau kebutuhan klinis—memudahkan manipulasi spesifikasi. Bila panitia mengandalkan dokumen formal daripada verifikasi teknis, peluang fraud meningkat.

2. Lemahnya sistem pengendalian internal.
Ketiadaan review independen, rotasi panitia, jejak audit yang rapuh, atau SOP yang tidak dipatuhi membuka celah administratif. Kurang adanya single-window submission atau e-procurement dengan audit log membuat verifikasi pasca-factum sulit.

3. Asimetri informasi.
Vendor sering punya akses lebih banyak ke informasi teknis dan pemasok; hal ini membuat mereka dapat mengarahkan kebutuhan dan memanfaatkan kelemahan pembeli.

4. Konflik kepentingan.
Pejabat pengadaan atau konsultan yang memiliki hubungan bisnis dengan penyedia (langsung atau tidak langsung) cenderung menyebabkan keputusan yang berpihak. Konflik ini sering tidak diungkap karena struktur kelembagaan yang lemah.

5. Tekanan kebutuhan mendesak.
Emergency procurement mengurangi waktu verifikasi, menjadikan proses rentan dimanipulasi. Pelaku fraud memanfaatkan kondisi darurat untuk mendorong barang cepat masuk tanpa pemeriksaan detil.

6. Struktur pasar dan rantai pasok.
Ketergantungan pada pemasok tertentu atau oligopoli merk membuat kompetisi tergerus dan mempermudah kolusi.

7. Tuntutan target serapan anggaran.
Tekanan internal untuk menyerap anggaran akhir tahun dapat menimbulkan pengadaan tergesa-gesa tanpa quality control.

8. Kelemahan penegakan hukum dan pengawasan.
Jika risiko tertangkap dan dihukum rendah, atau proses penegakan lama, efek jera berkurang sehingga fraud dapat berulang.

Memetakan faktor-faktor ini membantu merancang intervensi yang tepat: dari capacity building teknis, perbaikan SOP, pembatasan emergency procurement, hingga penguatan integritas dan penegakan hukum.

6. Mekanisme Pencegahan Fraud di Tender Alkes

Pencegahan fraud pada tender alat kesehatan butuh pendekatan berlapis—teknis, administratif, dan kebijakan. Berikut langkah-langkah kunci:

A. Penguatan regulasi dan SOP pengadaan alkes.
Regulasi harus mengatur standar minimum spesifikasi teknis, persyaratan registrasi alat (BPOM/CE/FDA), dan prosedur verifikasi vendor. SOP yang jelas untuk setiap tahap—perencanaan, market sounding, evaluasi teknis, dan pasca-kontrak—mengurangi ruang diskresi.

B. Pemanfaatan e-procurement dan jejak audit digital.
Sistem elektronik yang menyimpan log waktu, versi dokumen, dan komunikasi memudahkan audit forensik. E-procurement juga memungkinkan publikasi dokumen tender secara transparan sehingga pemantauan eksternal lebih efektif.

C. Melibatkan tenaga ahli independen.
Pembentukan panel ahli klinis/teknis independen yang ikut menyusun spesifikasi dan melakukan verifikasi teknis sangat penting. Ahli ini dapat berperan dalam review pra-tender, evaluasi sampel alat, dan uji kinerja sebelum pembayaran. Untuk menghindari konflik kepentingan, panel harus dikelola dengan aturan transparansi dan rotasi.

D. Cross-check harga melalui e-katalog dan HPS berbasis data pasar.
Pemerintah bisa menggunakan e-catalog nasional untuk alkes standar sehingga harga acuan tersedia. HPS harus dibuat dengan survei pasar dan disertai rentang harga (band) untuk mengurangi manipulasi. Transparansi HPS memungkinkan penyedia mengkritisi angka sebelum tender.

E. Verifikasi sertifikasi dan traceability.
Membangun sistem verifikasi sertifikat (mis. registrasi BPOM, CE, FDA) dan kemampuan tracing asal (supply chain traceability) membantu memastikan alat adalah produk yang sah. Kerjasama dengan pabrikan resmi untuk memvalidasi distributor di negara target diperlukan.

F. Audit internal berkala dan risk-based review.
APIP harus melakukan review sejak tahap perencanaan untuk paket high-risk. Audit berbasis risiko memungkinkan prioritas pada tender bernilai besar atau kategori rawan. Selain itu, audit pasca-lelang cepat (quick audit) dapat menahan eksekusi kontrak bila terdapat indikasi red flags.

G. Mekanisme whistleblower dan proteksi pelapor.
Saluran pelaporan anonim yang terproteksi dan prosedur tindak lanjut cepat membantu mengungkap praktik curang. Berikan insentif dan perlindungan hukum bagi pelapor internal atau pihak ketiga.

H. Kebijakan procurement alternatif untuk masa darurat.
Atur prosedur emergency procurement yang tetap mencakup verifikasi minimum—mis. persetujuan tingkat tinggi, review independen setelah pembelian, serta penetapan batas harga wajar.

I. Pengaturan penggunaan perantara.
Jika perantara dipakai, wajibkan disclosure lengkap—perjanjian distribusi, hak eksklusif, dan komponen harga. Hindari pembayaran langsung ke pihak yang tidak jelas kepemilikannya.

Implementasi pencegahan efektif harus dikombinasikan: e-procurement canggih + panel teknis independen + auditing proaktif + regulasi yang kuat. Hal ini mengurangi peluang fraud dan memperkuat kepercayaan publik pada pengadaan alkes.

7. Peran ASN, Auditor, dan Masyarakat

Pencegahan fraud tidak mungkin berhasil tanpa keterlibatan aktif ASN yang berkualitas, pengawas independen, dan masyarakat sipil.

ASN (Aparatur Sipil Negara)/Panitia Pengadaan: ASN yang berada pada garis depan pengadaan harus dilatih secara reguler—bukan hanya kompetensi administratif, tetapi juga aspek teknis alkes, etika, dan manajemen risiko. ASN harus menolak intervensi pihak luar, mengisi deklarasi konflik kepentingan, dan patuhi SOP. Sistem rotasi panitia membantu mengurangi peluang relasi jangka panjang yang dapat melahirkan kolusi.
Auditor/Internal Control (APIP dan eksternal): Auditor harus bergerak dari fungsi reaktif (audit pasca) ke proaktif: melakukan review sejak perencanaan, menilai HPS, verifikasi spesifikasi, dan audit quick-check saat tender berjalan. Audit forensik kapabel untuk memeriksa jaringan vendor, pola penawaran, dan rekam jejak pemasok. Hasil audit harus ditindaklanjuti cepat oleh manajemen dan menjadi dasar tindakan penegakan.
Masyarakat Sipil, LSM, dan Media: Publikasi data tender dalam format yang dapat diolah (open data) memungkinkan LSM dan jurnalis investigatif melakukan pemantauan independen. Peran watchdog efektif mengungkap kasus yang luput dari perhatian internal. Selain itu, komunitas profesional kesehatan (dokter, perawat) dapat memberikan input teknis terhadap spesifikasi sehingga penyusunan menjadi lebih kredibel.

Kolaborasi antar aktor ini memperkuat tiga pilar: kompetensi (ASN), pengawasan (auditor), dan kontrol sosial (masyarakat). Ketiganya harus didukung oleh perlindungan hukum bagi whistleblower dan mekanisme respons cepat dari lembaga terkait.

8. Studi Kasus dan Pelajaran yang Bisa Dipetik

Beberapa kasus pengadaan alkes yang mencuat di berbagai negara menunjukkan pola umum dan pelajaran praktis. Misalnya kasus pengadaan ventilator atau alat tes di masa pandemi yang terungkap memiliki harga sangat tinggi dibanding harga pasar dan sertifikat mutu yang meragukan. Investigasi biasanya mengungkap kombinasi: tender darurat, vendor baru tanpa kapasitas logistik, dan perantara yang menambah margin besar. Dalam banyak kejadian, lemahnya verifikasi sertifikat dan tidak adanya uji fungsi alat menjadi titik lemah.

Dari kasus-kasus tersebut muncul pelajaran penting: pertama, segera lakukan verifikasi teknis independen sebelum pembayaran atau pengiriman massal; uji coba sampel di laboratorium atau rumah sakit rujukan dapat mengungkap mismatch klaim vs kenyataan. Kedua, publikasi data harga dan kontrak memungkinkan perbandingan harga oleh pihak eksternal sehingga mark-up terdeteksi lebih cepat. Ketiga, penanganan pasca-pengadaan harus ada: jika alat terbukti cacat, ada mekanisme recall, ganti rugi, dan penegakan hukum terhadap pihak yang curang.

Kasus juga mengajarkan pentingnya standardisasi: produk yang telah masuk e-katalog resmi dengan vendor terverifikasi meminimalkan risiko. Terakhir, keterlibatan komunitas profesional kesehatan dalam pengadaan memberi perspektif pasien-sentris dan mengurangi kemungkinan spesifikasi diarahkan secara tidak wajar. Semua pelajaran ini menegaskan bahwa pencegahan butuh langkah teknis, kebijakan, dan pengawasan publik sekaligus.

9. Rekomendasi Praktis

Berikut rekomendasi praktis untuk mengurangi potensi fraud di tender alkes:

Untuk Pemerintah / Pembuat Kebijakan:

Bangun e-catalog nasional untuk alkes standar dengan vendor terverifikasi dan harga acuan.
Atur standar teknis minimal berdasarkan pedoman WHO/ISO dan pastikan verifikasi independen sebelum kontrak besar.
Kembangkan pedoman emergency procurement yang tetap mengandung langkah verifikasi esensial dan audit ex-post.
Terapkan sanksi administratif dan pidana tegas untuk pelanggaran, serta mekanisme pemulihan aset/kerugian negara.

Untuk Panitia Pengadaan/ASN:

Libatkan panel ahli medis/teknis independen saat menyusun RKS dan saat evaluasi teknis.
Gunakan checklist verifikasi sertifikat dan uji fungsi minimal; lakukan sampling uji di fasilitas rujukan.
Terapkan rotasi panitia, deklarasi konflik kepentingan, dan simpan jejak audit elektronik.
Terapkan monitoring harga pasar dan bandingkan dengan HPS.

Untuk Penyedia dan Industri:

Tingkatkan kepatuhan terhadap standar internasional, transparansi rantai pasok, dan dokumentasi.
Hindari penggunaan perantara tak jelas; jika digunakan, ungkapkan secara penuh dalam dokumen tender.
Kembangkan after-sales support dan garansi yang jelas untuk mendukung klaim kualitas.

Untuk Auditor / Penegak Hukum / LSM:

Prioritaskan audit paket alkes bernilai tinggi dan lakukan pemeriksaan forensik bila diperlukan.
Kembangkan kapabilitas teknis untuk menilai klaim sertifikasi dan membongkar jaringan kolusi.
Perkuat kerjasama lintas-institusi untuk investigasi cepat.

Untuk Masyarakat dan Profesional Kesehatan:

Ikut memantau publikasi tender dan laporan pengadaan; laporkan indikasi kecurangan.
Beri masukan teknis pada perumusan spesifikasi agar berorientasi pada kebutuhan klinis nyata.

Pelaksanaan rekomendasi ini memerlukan komitmen politik, investasi dalam kapasitas teknis, dan keterbukaan data—tiga elemen yang bila terpenuhi akan signifikan mengurangi risiko fraud di pengadaan alkes.

Kesimpulan

Tender alat kesehatan adalah area berisiko tinggi untuk fraud karena nilai kontrak besar, spesifikasi teknis kompleks, urgensi kebutuhan, dan asimetri informasi antara pihak pembeli dan penyedia. Bentuk fraud bervariasi—mulai mark-up harga, spesifikasi yang diarahkan, kolusi antar vendor, hingga pemalsuan sertifikat—dan dampaknya tak hanya merugikan keuangan publik tetapi mengancam keselamatan pasien. Oleh karena itu pencegahan harus holistik: menggabungkan regulasi yang kuat, e-procurement dan data terbuka, keterlibatan ahli independen, audit proaktif, serta perlindungan bagi whistleblower.

Peran ASN yang kompeten dan etis, auditor yang proaktif, sektor swasta yang patuh, serta masyarakat yang mengawasi merupakan kunci keberhasilan. Implementasi langkah-langkah praktis—e-katalog alkes, verifikasi teknis sebelum pembayaran, panel review independen, dan mekanisme emergency procurement yang terkontrol—dapat secara signifikan menurunkan risiko. Pada akhirnya, menangkal fraud di tender alkes bukan sekadar soal menghemat anggaran, melainkan menjaga nyawa dan kualitas pelayanan kesehatan. Komitmen bersama untuk integritas dan transparansi adalah investasi terbaik bagi sistem kesehatan yang aman dan dipercaya publik.