Prinsip Pengadaan BLU/BLUD yang Berbeda dari PBJ Umum

Pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menempati posisi khusus dalam tata kelola publik. Meski tujuan akhirnya serupa — yaitu memenuhi kebutuhan organisasi agar layanan bisa berjalan — prinsip dan kerangka pelaksanaannya tidak selalu sama dengan pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya. Perbedaan ini muncul karena BLU/BLUD memiliki karakteristik keuangan dan operasional yang memberikan fleksibilitas, seperti kemampuan mengelola pendapatan sendiri, menerapkan praktik bisnis, dan menyesuaikan mekanisme pengadaan menurut kebutuhan layanan. Dalam tulisan ini kita akan membahas secara naratif dan deskriptif prinsip-prinsip pengadaan pada BLU/BLUD yang membedakannya dari pengadaan barang/jasa (PBJ) umum, dengan penjelasan yang sederhana agar mudah dipahami oleh pejabat, staf teknis, maupun masyarakat yang tertarik memahami tata kelola layanan publik yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel.

Apa itu BLU dan BLUD serta mengapa pengadaannya istimewa

BLU dan BLUD dibentuk untuk menyelenggarakan layanan publik dengan pola pengelolaan keuangan yang berbeda dari unit pemerintah biasa. Ciri khasnya adalah kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pendapatan dari layanan yang diberikan sehingga pelaksanaan kegiatan bisa lebih cepat dan lebih menyesuaikan kebutuhan operasional. Karena karakter keuangan inilah, BLU/BLUD kerap diberi ruang untuk mengatur sebagian mekanisme pengadaan sendiri, khususnya ketika penggunaan mekanisme umum dirasa tidak efisien atau menghambat pelayanan. Ruang fleksibilitas inilah yang menimbulkan prinsip-prinsip pengadaan BLU/BLUD berbeda dari PBJ umum, sekaligus menuntut adanya pengaturan tata kelola yang kuat agar fleksibilitas tersebut tidak mengorbankan akuntabilitas dan transparansi.

Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagai dasar pengadaan

Salah satu prinsip pokok yang menonjol pada pengadaan BLU/BLUD adalah penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik ini berarti BLU/BLUD didorong untuk mengelola pengadaan sebagaimana praktik bisnis pada umumnya: efisien, kompetitif saat mungkin, orientasi pada kualitas layanan, serta pengelolaan biaya yang rasional. Prinsip ini tidak sekadar meniru dunia usaha, tetapi bertujuan untuk menjamin BLU/BLUD bisa menyediakan layanan bermutu dan berkelanjutan. Konsekuensinya, aspek seperti kecepatan pengadaan, pemilihan penyedia yang mampu menjaga kontinuitas layanan, dan pembelian yang menitikberatkan pada value for money menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pengadaan di lingkungan BLU/BLUD.

Fleksibilitas aturan pengadaan: ruang untuk pengecualian dan penyesuaian

Berbeda dengan PBJ umum yang terikat ketat pada peraturan pengadaan nasional, BLU/BLUD memperoleh fleksibilitas tertentu melalui ketentuan perundang-undangan yang memungkinkan pengecualian sebagian atau seluruhnya dari aturan PBJ, terutama bila pembiayaan berasal dari pendapatan sendiri atau sumber yang tidak terikat pada APBN/APBD. Fleksibilitas ini artinya kepala BLU/BLUD atau pemimpin organisasi dapat merumuskan tata cara pengadaan yang lebih sesuai dengan karakter layanan selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan fiskal. Namun demikian, apabila sumber dana pengadaan dibebankan pada APBN/APBD, pada umumnya ketentuan PBJ umum tetap berlaku. Ruang pengecualian ini memberatkan BLU/BLUD untuk menyusun kebijakan internal yang jelas dan terdokumentasi.

Fokus pada efisiensi dan kontinuitas layanan

Prinsip utama lain yang membedakan pengadaan pada BLU/BLUD adalah penekanan pada efisiensi untuk memastikan kontinuitas layanan. Di banyak kasus, menunggu proses lelang panjang bisa merugikan keberlangsungan layanan yang memberi pendapatan. Oleh karena itu, BLU/BLUD cenderung mengutamakan mekanisme pengadaan yang bisa memastikan ketersediaan barang dan jasa tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan operasional harian dan kontinuitas layanan sebagai salah satu pengukur utama keputusan pengadaan, sehingga pilihan metode pengadaan lebih sering dipandang dari sisi dampaknya terhadap layanan daripada sekadar kepatuhan terhadap prosedur formal semata.

Pengelolaan anggaran dan perhitungan biaya yang berorientasi bisnis

Salah satu perbedaan mendasar adalah cara BLU/BLUD memandang anggaran. Di lingkungan PBJ umum, anggaran biasanya dikaitkan dengan belanja publik yang diprogramkan dan dibatasi aturan anggaran negara. BLU/BLUD di sisi lain sering bekerja dengan anggaran yang mengandung unsur pendapatan layanan sendiri sehingga perencanaan biaya dapat mengadopsi prinsip business case: menilai total cost, margin, dan return on service. Pengadaan di BLU/BLUD cenderung memasukkan perhitungan jangka panjang, seperti biaya pemeliharaan dan lifecycle cost, karena dampak terhadap keberlanjutan layanan menjadi penting. Perencanaan anggaran yang demikian menuntut kompetensi pengelolaan keuangan yang lebih mirip pada manajemen unit usaha, namun tetap harus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik.

Tata kelola internal yang harus lebih kuat

Fleksibilitas yang diberikan kepada BLU/BLUD menuntut penguatan tata kelola internal. Karena mekanisme pengadaan kadang disesuaikan dengan kebutuhan layanan, maka diperlukan struktur pengawasan internal yang lebih matang: kebijakan tata kelola pengadaan internal, standar operasional prosedur, peran pengendalian intern, serta transparansi dalam pelaporan. Tanpa tata kelola yang kuat, kebebasan pengadaan berisiko menimbulkan konflik kepentingan, inefisiensi, atau temuan audit. Oleh karena itu, salah satu prinsip utama adalah bahwa fleksibilitas harus dibarengi dengan peningkatan akuntabilitas, dokumentasi yang lengkap, dan proses audit internal yang rutin.

Keseimbangan antara kecepatan dan prinsip persaingan

Meski BLU/BLUD dapat memilih mekanisme pengadaan yang lebih cepat, prinsip persaingan tetap menjadi referensi penting dalam banyak kasus. Persaingan membantu menjaga kualitas dan harga wajar; namun BLU/BLUD harus mencari keseimbangan antara membuka proses untuk banyak penyedia dan kebutuhan akan kecepatan serta kontinuitas. Pada praktiknya, BLU/BLUD sering menetapkan mekanisme seleksi yang memungkinkan kompetisi terkontrol atau penunjukan langsung untuk penyedia tertentu yang terbukti andal dalam menjaga kontinuitas layanan. Pilihan seperti itu harus didasarkan pada evaluasi risiko dan bukti kinerja penyedia, serta terdokumentasi secara jelas agar tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari.

Penerapan standar mutu dan keselamatan setara dengan sektor publik

Walaupun BLU/BLUD diberikan fleksibilitas dalam mekanisme, standar mutu dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Barang dan jasa yang melibatkan keselamatan publik, mutu teknis, atau kepatuhan regulasi harus memenuhi standar yang sama dengan pengadaan pemerintah pada umumnya. Prinsip ini menegaskan bahwa fleksibilitas tata cara tidak berarti relaksasi terhadap kualitas layanan. BLU/BLUD harus menetapkan parameter mutu yang ketat, prosedur pengujian, dan mekanisme verifikasi agar layanan yang dihasilkan aman dan memenuhi kebutuhan publik.

Pengaturan kontrak yang lebih adaptif dan fokus hasil

Di lingkungan BLU/BLUD, kontrak pengadaan cenderung disusun dengan pendekatan hasil (output/outcome) dan fleksibilitas dalam pengaturan teknis. Kontrak yang berfokus pada hasil memungkinkan BLU/BLUD memastikan bahwa layanan yang disediakan sesuai kebutuhan tanpa mengatur setiap detail teknis yang bisa menghambat inovasi dari penyedia. Namun demikian, aspek pengukuran kinerja dan ketentuan sanksi tetap harus jelas agar akuntabilitas terpenuhi. Pendekatan kontrak ini mendorong hubungan kemitraan yang lebih pragmatis antara BLU/BLUD dan penyedia, dengan orientasi pada keberlanjutan layanan.

Pengadaan berbasis pendanaan: perbedaan aturan bila menggunakan APBN/APBD

Salah satu poin krusial adalah sumber pendanaan. Jika pengadaan BLU/BLUD dibiayai dari APBN atau APBD, ketentuan PBJ umum biasanya tetap berlaku sehingga fleksibilitas terbatas. Sebaliknya, bila pembiayaan dari pendapatan sendiri atau sumber yang tidak terikat, BLU/BLUD dapat menerapkan mekanisme pengadaan internal sesuai pedoman pimpinan BLU/BLUD dan peraturan daerah terkait. Perbedaan ini menjadikan pencantuman sumber pendanaan dalam perencanaan pengadaan sebagai langkah penting agar mekanisme yang dipilih jelas dan sesuai aturan yang berlaku.

Dokumentasi dan keterbukaan informasi sebagai kompensasi fleksibilitas

Karena BLU/BLUD memiliki ruang untuk menyesuaikan tata cara pengadaan, mereka diwajibkan menjaga dokumentasi yang baik dan keterbukaan informasi sebagai kompensasi atas pengecualian prosedural. Setiap keputusan yang mengarah pada mekanisme khusus harus memiliki justifikasi tertulis, kajian teknis, dan rekam jejak pelaksanaannya. Keterbukaan informasi memastikan bahwa publik dan auditor dapat menelusuri alasan di balik pemilihan metode pengadaan tertentu. Prinsip ini membantu menyeimbangkan fleksibilitas operasional dengan tuntutan transparansi publik.

Peran evaluasi dan monitoring yang kontinu

Monitoring dan evaluasi memiliki peran sentral pada pengadaan BLU/BLUD. Karena keputusan pengadaan sering dimotivasi oleh kebutuhan operasional, BLU/BLUD harus menerapkan sistem monev yang mampu menangkap dampak pembelian terhadap layanan, efisiensi biaya, serta kepuasan pengguna layanan. Evaluasi berkala membantu menilai apakah metode pengadaan yang diambil memang memberikan nilai tambah atau justru menimbulkan pemborosan. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan kebijakan internal dan referensi untuk pengadaan selanjutnya.

Pengembangan kapasitas internal dan profesionalisasi tim pengadaan

Dalam prakteknya, keberhasilan penerapan prinsip pengadaan BLU/BLUD sangat bergantung pada kualitas tim pengadaan internal. Karena mekanisme dapat fleksibel dan cenderung memerlukan penilaian kontekstual, kapasitas SDM perlu ditingkatkan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengalaman praktis. Profesionalisasi tim pengadaan akan memungkinkan BLU/BLUD membuat keputusan yang lebih matang, menilai risiko dengan baik, dan menyusun kontrak yang menjamin layanan berkualitas. Pengembangan kapasitas adalah investasi jangka panjang untuk menjaga integritas dan efektivitas pengadaan.

Konflik kepentingan dan etika sebagai perhatian utama

Fleksibilitas tata cara pengadaan meningkatkan risiko konflik kepentingan apabila tidak diimbangi dengan kode etik dan mekanisme pengendalian. BLU/BLUD harus memiliki aturan internal yang jelas mengenai larangan dan pengelolaan konflik kepentingan, termasuk mekanisme pelaporan serta sanksi bagi pelanggaran. Etika pengadaan bukan sekadar formalitas; ia menjaga kepercayaan publik terhadap layanan yang dikelola BLU/BLUD. Oleh karena itu prinsip-prinsip integritas dan etika merupakan elemen tak terpisahkan dari kerangka pengadaan di lingkungan BLU/BLUD.

Harmonisasi dengan kebijakan pengadaan nasional dan pedoman LKPP

Walau memiliki fleksibilitas, BLU/BLUD tidak beroperasi sepenuhnya terlepas dari kebijakan pengadaan nasional. Pedoman dan surat edaran dari lembaga pengadaan pusat berfungsi sebagai rujukan untuk menyusun peraturan internal yang konsisten dengan prinsip nasional. Harmonisasi ini penting agar pengecualian yang diberlakukan tetap dalam koridor prinsip umum seperti persaingan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Mengacu pada pedoman pusat membantu BLU/BLUD menjaga kesesuaian praktik lokal dengan standar nasional serta memudahkan proses evaluasi eksternal.

Contoh ilustratif: rumah sakit BLUD dan pengadaan obat

Untuk menggambarkan perbedaan prinsip dalam praktik, bayangkan sebuah rumah sakit BLUD yang membutuhkan pasokan obat-obatan esensial. Jika proses lelang formal memerlukan waktu yang memengaruhi ketersediaan obat dan berisiko mengganggu layanan pasien, rumah sakit dapat menerapkan mekanisme pengadaan yang lebih cepat dengan tetap mengacu pada standar kualitas obat. Keputusan ini didukung oleh analisis kebutuhan, dokumentasi alasan, dan mekanisme seleksi penyedia yang memastikan kontinuitas. Setelah layanan pulih stabil, rumah sakit melakukan evaluasi untuk menentukan apakah mekanisme tersebut memberikan efisiensi dan keamanan biaya yang lebih baik dibandingkan proses lelang formal. Ilustrasi ini memperlihatkan bagaimana prinsip kontinuitas layanan dan efisiensi dapat menjustifikasi metode pengadaan yang berbeda, asalkan didukung dokumentasi dan pengawasan yang memadai.

Tantangan penerapan prinsip BLU/BLUD dalam pengadaan

Penerapan prinsip pengadaan BLU/BLUD menghadapi beberapa tantangan nyata. Pertama, ketidakrataan kapasitas antar BLU/BLUD dalam menyusun kebijakan internal dan menjalankan pengawasan. Kedua, potensi ketidakharmonisan antara peraturan pusat dan peraturan daerah yang mengatur BLUD, sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan. Ketiga, kebutuhan untuk memastikan transparansi secara tetap ketika mekanisme pengadaan bersifat fleksibel. Mengatasi tantangan ini memerlukan komitmen untuk meningkatkan kapasitas, memperjelas regulasi, dan membangun sistem pelaporan yang mudah diakses oleh publik serta lembaga pengawas.

Rekomendasi prinsip praktik baik bagi BLU/BLUD

Agar fleksibilitas pengadaan membawa manfaat maksimal tanpa mengorbankan akuntabilitas, BLU/BLUD disarankan menerapkan beberapa prinsip praktik baik. Pertama, menyusun kebijakan pengadaan internal yang jelas dan berbasis risiko. Kedua, memastikan dokumentasi alasan dan kajian untuk setiap pengecualian dari prosedur PBJ umum. Ketiga, menjadikan transparansi informasi sebagai kewajiban — bukan pilihan — dengan menyajikan ringkasan proses pengadaan dan laporan kinerja secara berkala. Keempat, menempatkan mekanisme audit internal dan pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari kultur organisasi. Kelima, memperkuat kode etik dan mekanisme penanganan konflik kepentingan agar keputusan pengadaan tidak tercemar oleh kepentingan non-teknis.

Fleksibilitas harus dibarengi akuntabilitas

Prinsip pengadaan BLU/BLUD yang berbeda dari PBJ umum tumbuh dari kebutuhan untuk menjaga kelangsungan layanan, melakukan pengelolaan keuangan yang lebih dinamis, dan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas ini memberi keuntungan nyata, namun menuntut BLU/BLUD untuk membangun tata kelola internal yang kuat, mekanisme dokumentasi yang rapi, serta transparansi dalam setiap langkah pengadaan. Pada akhirnya, perbedaan prinsip ini bukanlah alasan untuk longgar terhadap akuntabilitas publik; sebaliknya, fleksibilitas harus menjadi pemicu untuk memperkuat pengendalian intern, profesionalisme tim pengadaan, dan keterbukaan kepada publik. Jika prinsip-prinsip tersebut dijaga, BLU/BLUD dapat memanfaatkan ruang kebijakan yang dimiliki untuk memberikan layanan publik yang lebih cepat, lebih efisien, dan tetap bertanggung jawab.