Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Ngobrol santai seputar pengadaan
Ngobrol santai seputar pengadaan

Kalau ada kompetisi “olahraga nasional” yang paling konsisten diikuti oleh ribuan orang di seluruh Indonesia, jawabannya bukan sepak bola atau bulu tangkis, melainkan: Lari Maraton Proyek Akhir Tahun.
Memasuki bulan Oktober hingga Desember, pemandangan jalanan tiba-tiba berubah. Galian kabel muncul di mana-mana, aspal jalan mendadak dipertebal, hingga renovasi gedung kantor pemerintah yang pengerjaannya dilakukan siang-malam seperti sedang membangun candi dalam semalam. Fenomena ini begitu rutin, sampai-sampai masyarakat sudah hafal: “Oh, sudah mau akhir tahun, pantas saja banyak proyek.”
Pertanyaannya, kenapa sih polanya selalu sama? Kenapa tidak dicicil sejak awal tahun supaya pengerjaannya lebih tenang, kualitasnya terjaga, dan tidak bikin macet di mana-mana? Mari kita bedah “drama” di balik siklus tahunan ini.
Masalah pertama sebenarnya ada di hulu, yaitu siklus birokrasi anggaran kita. Secara administratif, anggaran baru bisa digunakan setelah DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) diserahkan. Meski sekarang proses lelang sudah boleh dilakukan lebih awal (lelang dini), masih banyak instansi yang baru berani “gas pol” setelah dokumen anggarannya benar-benar mendarat di meja.
Belum lagi kalau ada perubahan anggaran di tengah jalan atau yang dikenal dengan APBN-P/APBD-P. Anggaran perubahan ini biasanya baru “ketok palu” di paruh kedua tahun berjalan. Akibatnya? Proyek yang baru direncanakan di anggaran perubahan hanya punya waktu sisa 3 atau 4 bulan untuk diselesaikan. Pilihannya cuma dua: kerjakan mepet atau anggarannya hangus.
Birokrasi kita sering kali terjebak dalam zona nyaman di awal tahun. Januari dan Februari biasanya diisi dengan rapat-rapat koordinasi, penyusunan rencana kerja, hingga penunjukan pejabat pengelola keuangan. Proses administratif ini sering kali memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.
Mentalitas “ah, tahun depan masih lama” membuat banyak satuan kerja (Satker) baru mulai sibuk menyusun dokumen lelang di bulan April atau Mei. Masuk proses lelang, butuh waktu lagi 1,5 hingga 2 bulan. Belum kalau ada drama gagal tender atau sanggahan dari vendor yang kalah. Tahu-tahu, kontrak baru ditandatangani di bulan Agustus. Sisa waktu pengerjaan? Tinggal hitungan jari.
Ada ketakutan tersirat di kalangan birokrat bahwa jika anggaran terserap terlalu cepat di awal tahun, mereka akan dianggap tidak punya perencanaan yang baik atau justru dicurigai oleh pengawas. Sebaliknya, pola “kurva J” (penyerapan rendah di awal, melonjak tajam di akhir) sudah dianggap sebagai kewajaran yang dimaklumi.
Padahal, pola ini sangat berisiko. Ketika semua proyek dikerjakan bersamaan di akhir tahun, pengawasan menjadi tidak maksimal. Bayangkan satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mengawasi sepuluh proyek sekaligus yang semuanya deadline di tanggal 15 Desember. Hasilnya? Pengawasan sering kali hanya formalitas di atas kertas, yang penting fisik terlihat jadi.
Bukan cuma pemerintahnya yang pusing, vendor atau kontraktornya pun ikut kelimpungan. Karena semua instansi pemerintah mengeluarkan proyek di waktu yang bersamaan, sumber daya seperti alat berat, tenaga ahli, hingga material bangunan jadi rebutan.
Akibat permintaan yang melonjak di akhir tahun, harga material sering kali naik atau barangnya menjadi langka. Vendor yang sudah terlanjur kontrak dengan harga “normal” harus memutar otak supaya tidak rugi. Efek dominonya kembali lagi ke kualitas: material seadanya dan pengerjaan yang terburu-buru.
Di dunia pemerintahan, “Serapan Anggaran” adalah indikator kinerja utama. Jika di akhir tahun serapan anggaran rendah, kepala dinas atau pimpinan lembaga bisa kena tegur, bahkan anggarannya untuk tahun depan bisa dipotong.
Inilah yang memicu panic buying atau panic working. Bagi birokrasi, lebih baik proyek selesai dengan kualitas “pas-pasan” daripada anggaran kembali ke kas negara. Uang yang sudah dialokasikan harus habis, karena itu dianggap sebagai bukti bahwa program kerja terlaksana. Maka jangan heran kalau di bulan Desember, semangat kerja lembur para pegawai pengadaan dan kontraktor mengalahkan semangat lembur para pekerja di startup sekalipun.
Lalu, apa ruginya buat kita sebagai warga?
Sebenarnya, solusinya sudah ada dan sering digaungkan: Lelang Dini. Pemerintah pusat sudah sering mendorong agar tender dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai. Jadi, begitu kembang api tahun baru meledak, kontrak sudah siap diteken dan pekerjaan bisa dimulai di bulan Januari.
Namun, mengubah budaya organisasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan keberanian PPK untuk memulai lebih awal dan dukungan penuh dari pimpinan lembaga untuk memastikan perencanaan matang sejak tahun sebelumnya.
Proyek yang mepet di akhir tahun adalah perpaduan antara kerumitan aturan, lambatnya birokrasi, dan sistem penilaian kinerja yang masih terobsesi pada “habisnya uang” ketimbang “kualitas hasil”.
Tahun depan, saat kita melihat orang mengaspal jalan di tengah guyuran hujan bulan Desember, kita sudah tahu jawabannya. Itu bukan sekadar perbaikan jalan, itu adalah upaya penyelamatan rapor kinerja dari ancaman “Anggaran Tidak Terserap”. Semoga suatu saat nanti, kita bisa melihat proyek pemerintah yang tenang, terencana, dan tidak perlu “maraton” di sisa waktu.
Bagaimana menurut Anda? Apakah pola “akhir tahun” ini juga terjadi di lingkungan atau kantor Anda? Mari kita kawal agar uang rakyat tidak sekadar habis, tapi benar-benar menjadi manfaat yang awet.