Humas

Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan salah satu dokumen inti dalam proses pengadaan barang/jasa, pelaksanaan proyek, maupun pelaksanaan kegiatan program di berbagai instansi pemerintahan dan organisasi swasta. KAK berfungsi sebagai “peta jalan” yang menjelaskan secara terperinci apa yang hendak dicapai, bagaimana…

Perencanaan pengadaan barang/jasa adalah fondasi utama untuk menjamin kelancaran, efisiensi, dan akuntabilitas proses belanja pemerintah atau organisasi. Tanpa perencanaan matang, sering kali terjadi hambatan seperti dokumen tidak lengkap, gagal lelang, keterlambatan kontrak, hingga potensi penyimpangan anggaran. Artikel ini menyajikan lima…

Perkembangan teknologi informasi telah membawa revolusi besar dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Implementasi sistem e‑procurement kini dapat dijalankan di atas infrastruktur cloud—layanan komputasi awan yang dikelola pihak ketiga—atau server lokal (on-premises) yang…

Keamanan data merupakan aspek krusial dalam implementasi sistem pengadaan elektronik (e‑procurement). Dengan volume transaksi pengadaan yang terus meningkat dan karakter data yang sensitif—mulai dari informasi harga hingga detail perusahaan penyedia—perlindungan data mutlak diperlukan untuk menjaga integritas proses, melindungi privasi pihak-pihak…

1. Latar Belakang Proses pengadaan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, merupakan aktivitas yang padat interaksi dan penuh regulasi. Dalam setiap tahapannya—dari perencanaan, pengumuman, tender, evaluasi, hingga kontraktual—terdapat kebutuhan komunikasi intensif antara penyelenggara dan peserta. Masing-masing pihak membutuhkan klarifikasi…

Otomatisasi dokumen kontrak—yakni penerapan teknologi digital untuk menyusun, meninjau, menandatangani, dan menyimpan dokumen perjanjian—semakin populer di berbagai organisasi, mulai korporasi multinasional hingga badan pemerintahan daerah. Platform contract lifecycle management (CLM), smart contracts berbasis blockchain, hingga template dinamis dalam document management…

Untuk menjawab tantangan membangun kemandirian industri nasional sekaligus memenuhi kewajiban regulasi, pemerintah Indonesia semakin menekankan pentingnya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Melalui kebijakan afirmatif, pemberian insentif, dan penyempurnaan regulasi, pelaku PBJ didorong untuk mengutamakan…

Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan fondasi penting bagi kelancaran proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. RUP yang disusun dengan baik tidak hanya mempermudah alur administrasi, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk menjamin prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Artikel ini…

Pendahuluan Perubahan batasan nilai pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam Peraturan Presiden (Perpres) terbaru adalah langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan publik. Dengan merevisi ambang batas nilai untuk berbagai metode pemilihan—tender, e-purchasing,…

Dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir telah mendorong digitalisasi proses pengadaan melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah e-Katalog. e-Katalog atau katalog elektronik merupakan platform digital yang memuat daftar…