Humas

Humas

Mengapa Banyak ASN Menolak Halus Saat Ditunjuk Menjadi Pokja PBJ?

Di lingkungan instansi pemerintah daerah, momen pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa atau Pokja PBJ kerap diwarnai drama diplomasi yang memikat. Ketika kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau pejabat pembina kepegawaian mulai mengedarkan pandangan mencari nama-nama potensial, respons yang…

Menjadi PPK di Daerah: Jabatan Rebutan atau Beban Hidupan?

Musim penyerahan Surat Keputusan atau SK di lingkungan kantor pemerintah daerah kerap memicu reaksi yang kontras. Saat seorang Aparatur Sipil Negara menerima promosi eselon atau kenaikan pangkat, ucapan selamat biasanya mengalir deras di grup obrolan instansi lengkap dengan kiriman tumpeng…

Tata Cara Penilaian Risiko Lingkungan Dan Sosial Pada Proyek Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur skala besar—seperti jalan tol, bendungan, pengolahan sampah, hingga jaringan irigasi—pada pemerintah daerah merupakan pilar utama akselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun, setiap aktivitas pengubahan bentang alam dan interaksi dengan pemukiman warga secara inheren membawa dampak langsung terhadap ekosistem dan kondisi…

Hambatan Penerapan E-Katalog Sektor Konstruksi Pada Pemerintah Kabupaten

Penerapan E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu tonggak utama reformasi birokrasi digital di Indonesia. Melalui mekanisme E-Purchasing, pemerintah mendorong proses belanja publik agar berlangsung lebih transparan, cepat, hemat waktu, serta efisien. Jika pada komoditas barang fabrikasi,…

Tata Cara Pengelolaan Garansi Bank Dan Asuransi Dalam Proyek Konstruksi

Dalam rantai pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah daerah, Garansi Bank dan Asuransi Penjaminan (Surety Bond) berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan keuangan. Dokumen jaminan ini memindahkan risiko kerugian finansial dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada lembaga penjamin apabila kontraktor pelaksana gagal…

Cara Mengelola Risiko Kegagalan Pencairan Uang Muka Pekerjaan Konstruksi

Dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, fasilitas uang muka (advance payment) merupakan salah satu instrumen finansial yang dirancang untuk menjaga likuiditas penyedia jasa konstruksi. Melalui pemberian uang muka, kontraktor pelaksana mendapatkan suntikan modal kerja awal untuk melakukan mobilisasi…

Tata Cara Pengujian Kualitas Aspal Dan Beton Yang Diakui Oleh BPK

Dalam pelaksanaan proyek pekerjaan jalan dan bangunan gedung pada pemerintah daerah, pekerjaan pengaspalan dan pembetonan menyerap porsi anggaran terbesar dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tingginya nilai investasi fisik ini menjadikan kualitas campuran aspal dan mutu beton sebagai…

Risiko Hukum Konsultan Perencana Jika Terjadi Kesalahan Gambar Rencana

Dalam siklus penyelenggaraan jasa konstruksi, konsultan perencana memegang peranan sebagai arsitek gagasan sekaligus fondasi teknis dari seluruh wujud fisik bangunan. Melalui dokumen perencanaan—yang mencakup gambar rekayasa teknis (detail engineering design), kalkulasi struktur, spesifikasi bahan, hingga Rancangan Anggaran Biaya (RAB)—konsultan perencana…