Kategori Artikel

Menyusun peraturan pengadaan untuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah pekerjaan strategis yang memerlukan keseimbangan antara kepatuhan hukum, efisiensi operasional, dan orientasi layanan publik. Peraturan ini bukan sekadar kumpulan ketentuan teknis; ia menjadi payung tata…

Pengadaan dalam keadaan darurat merupakan topik yang sangat penting bagi Badan Layanan Umum (BLU) karena BLU menyelenggarakan layanan publik yang sering kali harus responsif terhadap situasi tidak terduga. Dalam kondisi darurat, misalnya bencana alam, gangguan pasokan kritis, kegagalan alat medis,…

Penunjukan langsung adalah mekanisme pengadaan yang kerap menjadi opsi ketika proses pengadaan umum dianggap tidak praktis atau tidak memungkinkan. Bagi Badan Layanan Umum (BLU) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penunjukan langsung dapat membantu menjamin kelancaran layanan publik dalam kondisi…

Penunjukan langsung adalah salah satu metode pengadaan yang mengizinkan instansi membeli barang atau jasa tanpa melalui proses tender terbuka. Untuk Badan Layanan Umum (BLU), praktik ini menarik karena memberi kelincahan operasional terutama saat kebutuhan mendesak atau ketika pasar terbatas. Namun…

Mengatur nilai paket pengadaan dalam BLU (Badan Layanan Umum) atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) adalah tugas yang krusial karena menyentuh aspek teknis, keuangan, akuntabilitas, dan dampak layanan publik. Nilai paket yang ditetapkan menentukan metode pengadaan, potensi partisipasi penyedia, risiko…

Pengadaan barang dan jasa oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sering menjadi perbincangan karena statusnya yang semi-komersial namun tetap menggunakan anggaran publik. Salah satu tuntutan tata kelola modern adalah mendaftarkan setiap rencana pengadaan ke dalam…

Menjaga kepatuhan BLU (Badan Layanan Umum) atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) terhadap asas-asas pengadaan adalah kebutuhan mutlak agar penggunaan dana publik berjalan efisien, transparan, dan akuntabel. Kepatuhan bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan juga wujud tanggung jawab moral dan…

Membedakan proses di Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan proses pengadaan dan pengelolaan di pemerintah umum seringkali membingungkan bagi banyak pegawai dan pemangku kebijakan. Pada permukaan, keduanya sama-sama bagian dari pemerintahan dan sama-sama menggunakan sumber…

Pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan sering menimbulkan kebingungan di kalangan pengelola anggaran. Istilah “dikecualikan” kadang terdengar seperti lampu hijau untuk bertindak cepat tanpa banyak aturan, namun pada praktiknya pengecualian lebih tepat dipahami sebagai penyederhanaan mekanisme, bukan penghapusan akuntabilitas. Untuk…

Pengadaan yang dikecualikan sering dipahami sebagai wilayah yang lebih “longgar” dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa pada umumnya. Banyak orang mengira bahwa ketika suatu proses masuk kategori pengecualian, maka seluruh prinsip pengadaan tidak lagi berlaku dan pejabat pengadaan tidak perlu…