Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Beberapa waktu lalu, saya menemukan sebuah brosur kampanye yang sudah agak kusam, tergeletak di pojok dasbor mobil kawan saya. Di sana, wajah seorang calon pemimpin tersenyum begitu tulus—senyum yang seolah-olah sanggup menghapus seluruh utang piutang rakyatnya. Di bawah foto itu, tertulis janji yang menggelegar: “Membangun Jembatan Megah, Jalan Mulus Sampai Desa, Rakyat Sejahtera!”
Saya menarik napas panjang. Kalimat itu sangat merdu di telinga, apalagi kalau diucapkan di atas panggung dengan iringan musik dangdut yang berdentum-dentum. Tapi, begitu si calon ini terpilih dan duduk manis di kursi empuk kantor dinas, janjinya tadi harus berhadapan dengan tembok raksasa bernama: Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
Di sinilah letak tragedinya. Antara mulut politisi saat kampanye dan tangan pejabat pengadaan saat menyusun kontrak, seringkali ada jurang sedalam Palung Mariana.
Ketika Janji Menabrak Dinding Anggaran
Saat kampanye, seorang calon kepala daerah bisa dengan enteng bilang, “Saya akan bangun jalan beton di setiap dusun!” Rakyat bertepuk tangan, merasa masa depan sudah seputih semen cor.
Tapi begitu dia menjabat, si pejabat pengadaan akan menyodorkan buku APBD yang isinya penuh dengan angka-angka merah. “Maaf Pak, duitnya nggak cukup kalau mau beton semua. Pagu anggarannya sudah dikunci buat gaji pegawai dan bayar cicilan utang daerah,” kata si petugas.
Hasilnya? Janji “Jalan Beton” pun mengalami penyusutan secara ajaib menjadi “Jalan Aspal Tipis”, lalu menciut lagi jadi “Jalan Makadam”, dan berakhir hanya sebagai “Urukan Sirtu” (pasir batu) yang kalau kena hujan sekali saja langsung amblas jadi kubangan kerbau. Rakyat kecewa, tapi si pejabat punya pembelaan administratif: “Yang penting sudah dikerjakan, sesuai kemampuan keuangan daerah.”
Proyek “Roro Jonggrang” Demi Penuhi Janji
Kadang, karena takut dibilang ingkar janji, si pemimpin memaksakan proyek tetap berjalan meski persiapannya nol besar. Inilah yang saya sebut sebagai Proyek Roro Jonggrang. Janji harus lunas sebelum tahun pertama menjabat berakhir.
Pengadaan barangnya dilakukan dengan sistem “kebut semalam”. Perencanaannya dibuat sambil lalu, survei lapangannya dilakukan lewat Google Maps saja agar cepat, dan vendornya ditunjuk yang paling berani berjanji “bisa selesai cepat”.
Apa yang terjadi di lapangan? Karena pengadaannya serampangan, barang yang dibeli seringkali tidak cocok. Beli pompa air buat atasi banjir, ternyata speknya buat kolam renang. Beli traktor buat petani, ternyata onderdilnya tidak ada yang jual di daerah tersebut. Janji kampanyenya lunas secara seremoni (sudah difoto, sudah masuk koran), tapi realitas di lapangannya adalah barang-barang itu jadi besi tua dalam hitungan bulan.
Vendor “Tim Sukses” dan Urusan Balas Budi
Ini adalah rahasia paling amis di balik selisih janji dan realitas. Janji kampanye yang muluk itu biasanya butuh modal besar, dan modal itu seringkali datang dari para “donatur” alias pengusaha yang berharap imbalan proyek jika si calon menang.
Begitu si Bapak menjabat, janji kepada rakyat seringkali kalah prioritas dibanding janji kepada si penyandang dana. “Mas, tolong ya, proyek jalan di Dusun A kasih ke perusahaan si Anu, dia yang bantu kita kemarin,” begitu bisikannya.
Si vendor “Tim Sukses” ini menang bukan karena dia punya alat berat atau ahli aspal, tapi karena dia punya “jasa”. Akibatnya, kualitas proyek di lapangan jauh dari kata layak. Janji “Jalan Mulus” berubah jadi “Jalan Bergulombang” karena uang proyeknya sudah disunat untuk mengembalikan modal kampanye. Rakyat tetap dapat jalan, tapi jalan yang umurnya cuma sepanjang umur jagung.
Jangan Terlalu Cepat Terpesona
Kampanye adalah puisi, tapi pengadaan adalah prosa yang membosankan dan penuh aturan teknis. Masalahnya, kita seringkali lebih suka mendengarkan puisi daripada membaca detail kontrak.
Janji kampanye akan tetap jadi bualan jika sistem pengadaan kita masih bisa diintervensi oleh urusan balas budi politik. Kita butuh pemimpin yang berani bilang kepada tim suksesnya: “Terima kasih sudah bantu, tapi urusan proyek, silakan bertarung secara jujur di meja tender.”
Saya melipat brosur kusam itu dan membuangnya ke tempat sampah. Di luar sana, jalanan masih saja berlubang, meski foto di brosur tadi menjanjikan kemulusan setara pipi artis ibu kota.
Mari kita ngopi lagi. Setidaknya janji penjual kopi di pinggir jalan ini lebih nyata: “Kopi pahit ya Mas,” dan benar-benar pahit saat saya seruput. Lebih jujur ketimbang janji pembangunan yang manis di lisan tapi pahit di kenyataan lapangan.
