Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Kemarin sore, saya berdiri di pinggir sebuah ruas jalan tol baru yang aspalnya masih hitam legam, baunya masih khas aroma kilang, dan pembatas jalannya masih mengkilap diterpa matahari senja. Di kejauhan, nampak baliho raksasa bergambar pejabat negara dengan kemeja putih lengan digulung, seolah-olah beliau baru saja selesai ikut mencangkul fondasi jalan tersebut sendirian. Slogannya mantap: “Kerja Nyata untuk Bangsa”.
Saya termenung. Di satu sisi, kita tentu senang. Akses jadi cepat, ekonomi katanya bakal melesat, dan kita merasa sudah sejajar dengan negara-negara maju yang punya infrastruktur mentereng. Tapi di sisi lain, saya teringat bisikan seorang kawan yang bekerja di ring satu birokrasi pusat. Dengan nada suara yang diturunkan dua oktav, ia bilang, “Mas, jangan cuma lihat aspalnya. Lihat kalender politiknya. PSN (Proyek Strategis Nasional) itu seringkali bukan cuma soal beton, tapi soal ‘beton’ penopang elektabilitas.”
Deg. Kalimat itu membuyarkan lamunan estetik saya. Di negeri ini, infrastruktur skala raksasa seringkali memiliki dua wajah: satu wajah untuk kemakmuran rakyat, dan satu wajah lagi untuk “kendaraan” politik menuju kursi kekuasaan.
Kejar Tayang Gunting Pita
Salah satu anomali paling nyata dalam proyek-proyek strategis kita adalah fenomena “Kejar Tayang”. Pernahkah Anda memperhatikan kenapa banyak sekali proyek besar diresmikan secara maraton tepat satu tahun atau beberapa bulan sebelum pemilu?
Secara teknis, membangun bendungan atau bandara itu butuh ketelitian tingkat tinggi. Tapi demi mengejar momen “Gunting Pita” sebelum masa jabatan habis, proses pengadaan seringkali dilakukan dengan kecepatan cahaya. “Pokoknya harus tayang, harus menang vendornya, dan harus selesai sebelum Februari,” begitu instruksi yang sering bergaung di ruang-ruang rapat koordinasi.
Dampaknya? Karena diburu waktu politik, perencanaan seringkali jadi “tambal sulam”. Pengadaan barangnya dipaksa cepat, vendornya dipilih yang “paling kooperatif” (baca: yang sanggup kerja lembur bagai kuda tanpa banyak tanya), dan kualitas akhirnya seringkali baru terlihat “boroknya” setelah pejabat yang meresmikan sudah pindah kantor atau pensiun. Rakyat dapat infrastruktur, tapi dengan risiko ketahanan yang dikorbankan demi seremoni sesaat.
Proyek sebagai “Logistik” Perjuangan
Mari kita bicara lebih jujur lagi, meski rasanya agak pahit. Proyek Strategis Nasional melibatkan perputaran uang yang angkanya nol-nya bikin mata pusing. Di balik angka triliunan itu, ada rantai pasokan yang sangat panjang: mulai dari pembebasan lahan, pengadaan material konstruksi, hingga jasa konsultansi.
Di sinilah “Kepentingan Politik” bermain cantik. Sudah jadi rahasia umum bahwa proyek besar seringkali menjadi ladang untuk membiayai “ongkos politik” yang mahal. Vendor-vendor yang menang tender biasanya adalah mereka yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan atau mereka yang dianggap “berjasa” dalam suksesi kepemimpinan.
Keuntungan dari proyek-proyek ini sebagian dialirkan kembali dalam bentuk donasi kampanye, bantuan sosial berlogo wajah pejabat, atau sekadar mengamankan “pundi-pundi” partai. Pengadaan barang yang harusnya kompetitif dan transparan, akhirnya berubah fungsi menjadi mesin ATM raksasa untuk menjaga napas kekuasaan.
Membangun di Atas Kertas vs Membangun di Lapangan
Proyek strategis seringkali dipaksakan hadir di suatu daerah bukan karena daerah itu benar-benar butuh, tapi karena daerah itu adalah “lumbung suara” yang harus dirawat. Kita melihat ada bandara megah dibangun di tempat yang penumpangnya lebih sedikit dari jumlah petugas kebersihannya. Kita melihat pelabuhan besar yang airnya tenang karena hampir tidak pernah disinggahi kapal besar.
Secara administratif, pengadaannya legal. Studi kelayakannya ada (meski mungkin sudah dimanipulasi agar terlihat layak). Tapi secara fungsional, itu adalah pemborosan luar biasa. Uang rakyat dalam jumlah masif “terkunci” dalam bentuk beton yang tidak produktif, hanya agar sang pejabat bisa pamer di media sosial bahwa dia telah “membangun daerah tertinggal”. Ini adalah pengadaan berbasis pencitraan, bukan berbasis kebutuhan.
Rakyat Jangan Cuma Jadi Penonton
Infrastruktur itu penting, kita sepakat. Kita butuh jalan, kita butuh bendungan. Tapi kita juga butuh kejujuran. Kita butuh proyek yang lahir dari rahim kebutuhan rakyat, bukan dari rahim ambisi politik segelintir orang.
Ketika Proyek Strategis Nasional dicampuradukkan dengan kepentingan politik praktis, yang rugi adalah kita semua. Kualitas barang jadi nomor dua, harga jadi bengkak karena banyak “titipan”, dan fungsi proyek jadi tidak maksimal. Kita mendapatkan aspal, tapi kita kehilangan integritas sistem pengadaan kita.
Saya meninggalkan ruas jalan tol itu saat lampu-lampu jalan mulai menyala satu per satu. Cahayanya memang terang, tapi tetap tidak bisa menyembunyikan bayangan-bayangan kepentingan yang ikut bersembunyi di bawah pondasinya.
Mari kita ngopi lagi. Setidaknya di warung kopi, kita bebas berdiskusi tanpa perlu takut proyek “curhatan” kita mangkrak karena urusan dukungan politik yang belum cair.
