Pengadaan IT: Membeli Software Mahal yang Tidak Pernah Dipakai

Beberapa waktu lalu, saya berkunjung ke sebuah kantor dinas di sebuah daerah yang gedung-gedungnya tampak mentereng. Di salah satu sudut ruangan, saya melihat deretan komputer bermerek mahal yang layarnya hanya menampilkan wallpaper standar bawaan pabrik, sedikit berdebu, dan nampaknya lebih sering dipakai untuk main solitaire atau sekadar buka portal berita saat jam istirahat.

Kawan saya yang bekerja di sana, sambil berbisik, menunjukkan sebuah ikon aplikasi di pojok layar. “Ini, Mas. Ini aplikasi sistem informasi terpadu yang harganya miliaran. Katanya buat mendata seluruh warga desa secara real-time. Tapi ya itu, sudah setahun dipasang, login-nya saja kami sering lupa. Akhirnya kami balik lagi pakai Excel. Lebih mantap, lebih cepat, dan nggak bikin pusing.”

Saya tertegun. Inilah drama klasik di jagat birokrasi kita: Pengadaan IT. Sebuah dunia di mana istilah-istilah bahasa Inggris yang kedengarannya sangat futuristik—seperti Smart City, Big Data, Cloud Computing, hingga Artificial Intelligence—seringkali hanyalah bumbu penyedap untuk melegalkan pembelian barang yang ujung-ujungnya cuma jadi “sampah digital”.

Sihir Istilah Teknis di Depan Pejabat

Mari kita bedah anatomi penggarongan di dunia teknologi informasi ini. Berbeda dengan pengadaan semen atau aspal yang fisiknya bisa kita injak, pengadaan IT itu sifatnya abstrak. Banyak pejabat pengadaan yang, mohon maaf, pemahaman teknologinya mungkin baru sebatas kirim stiker di WhatsApp, tiba-tiba harus memutuskan pembelian sistem pelaporan berbasis blockchain atau aplikasi manajemen aset yang rumitnya minta ampun.

Kesenjangan pengetahuan inilah yang dimanfaatkan oleh vendor nakal. Mereka datang dengan presentasi yang penuh animasi memukau, grafik-grafik yang melesat naik, dan janji-janji bahwa aplikasi ini akan membuat kerja dinas jadi secepat kilat.

Si Pejabat, karena takut dibilang “gaptek” atau ketinggalan zaman, akhirnya mengangguk saja. “Oke, beli! Masukkan ke anggaran tahun depan!” Padahal, mereka tidak pernah benar-benar memetakan: apakah staf di lapangan sanggup mengoperasikannya? Apakah infrastruktur internet di daerah tersebut memadai? Dan yang paling penting: apakah masalah yang mau diselesaikan memang butuh aplikasi semahal itu?

Lisensi Selangit untuk Pajangan Digital

Yang paling menyakitkan adalah urusan lisensi. Di dunia IT, ada harga untuk “hak menggunakan” yang seringkali nilainya tidak masuk akal. Vendor bisa menjual satu paket sistem informasi seharga 2 miliar rupiah, dengan biaya pemeliharaan tahunan mencapai ratusan juta.

Begitu aplikasi itu diserahterimakan, seremoninya sangat megah. Ada peluncuran resmi, ada foto bersama pejabat, ada rilis berita bahwa daerah tersebut sudah jadi “Smart City”. Tapi begitu lampu panggung padam dan wartawan pulang, aplikasi itu mulai kesepian.

Input datanya susah, tampilannya membingungkan, dan sering error kalau diakses lebih dari lima orang. Akhirnya, para pegawai yang sudah terbiasa dengan pola kerja manual merasa aplikasi itu adalah beban, bukan bantuan. Aplikasi miliaran itu pun berakhir sebagai pajangan digital, sementara laporan harian tetap diketik pakai Microsoft Word dan dikirim lewat grup WhatsApp. Rakyat membayar untuk kemajuan teknologi, tapi yang didapat hanyalah ikon aplikasi yang tidak pernah diklik.

Modus “Copy-Paste” Aplikasi Sebelah

Rahasia umum lainnya dalam pengadaan IT adalah proyek “Copy-Paste”. Ada vendor yang sudah punya satu aplikasi dasar, lalu aplikasi itu dijual ke sepuluh kabupaten berbeda dengan hanya mengganti logo dan warna temanya saja.

Harganya? Tetap harga “pengembangan sistem baru” yang miliaran rupiah. Padahal kodingannya itu-itu saja. Ini adalah cara paling efisien bagi vendor untuk mengeruk keuntungan: jual barang yang sama berkali-kali ke pembeli yang berbeda-beda, yang semuanya sama-sama tidak paham bahwa mereka sedang membeli barang pasaran dengan harga eksklusif.

Audit untuk proyek IT juga sangat lemah. Auditor biasanya cuma mengecek: “Aplikasinya ada? Ada. Bisa dibuka? Bisa.” Selesai. Mereka jarang masuk ke urusan apakah aplikasi itu benar-benar memberikan manfaat, atau apakah kodingannya memang layak dihargai miliaran rupiah. Di dunia IT, kemahalan harga seringkali disembunyikan di balik kata “kekayaan intelektual” yang sulit diperdebatkan secara hukum.

Teknologi Itu Alat, Bukan Tujuan

Teknologi informasi itu sejatinya adalah alat untuk mempermudah hidup manusia, bukan tujuan akhir untuk pamer kemajuan. Pengadaan IT yang sukses bukan diukur dari seberapa mahal aplikasinya, tapi dari seberapa banyak waktu yang bisa dihemat rakyat saat mengurus izin atau seberapa transparan data anggaran bisa diakses publik.

Jangan sampai kita terus-menerus terjebak dalam siklus belanja “mainan baru” setiap tahun hanya untuk mengejar predikat smart city, sementara masalah dasar seperti jalan rusak dan gizi buruk tidak kunjung selesai. Membeli software mahal yang tidak dipakai itu bukan cuma pemborosan, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap akal sehat dan uang rakyat.

Saya meninggalkan kantor dinas itu sambil geleng-geleng kepala. Di depan gerbang, saya melihat seorang warga sedang kebingungan karena diminta fotokopi KTP sepuluh lembar untuk mengurus surat keterangan, padahal di dalam gedung sana ada aplikasi miliaran yang katanya sudah “mengintegrasikan data kependudukan secara digital”.

Mari kita ngopi lagi. Setidaknya otak saya masih “analog” tapi berfungsi, daripada aplikasi mahal di sana yang “digital” tapi cuma jadi hiasan layar monitor.