Politik Anggaran: Siapa Dapat Apa di Proyek Tahun Ini?

Baru-baru ini, saya melihat sebuah foto di grup WhatsApp keluarga yang isinya kerumunan bapak-bapak pejabat sedang memegang gunting hias, siap memotong pita di depan sebuah gedung serbaguna yang baunya masih bau cat baru dan semen basah. Di bawahnya ada takarir (caption) penuh syukur: “Alhamdulillah, aspirasi terealisasi.”

Saya tersenyum kecut. Bagi rakyat awam, gedung itu adalah tempat olahraga atau kondangan. Tapi bagi mereka yang paham “dapur” pemerintahan, gedung itu adalah perwujudan dari sebuah tarian rumit yang disebut: Politik Anggaran.

Dalam dunia pengadaan, anggaran itu bukan sekadar deretan angka di atas kertas PDF yang membosankan. Anggaran adalah “kue tar” raksasa. Dan pertanyaannya bukan lagi “apa yang dibangun?”, melainkan “siapa dapat potongan paling besar di proyek tahun ini?”

Ritual Ketok Palu dan Titipan “Penumpang”

Mari kita telusuri dari mana asalnya. Sebelum sebuah tender ditayangkan di monitor LPSE, ada proses yang namanya pembahasan anggaran di gedung dewan. Di sinilah “politik” menunjukkan taringnya yang paling tajam.

Pejabat eksekutif butuh anggaran disetujui, sementara pejabat legislatif punya “konstituen” (baca: vendor-vendor pendukung) yang butuh makan. Maka terjadilah transaksi yang sangat sopan tapi mematikan: “Saya setujui anggaran pembangunan jalanmu, tapi tolong, proyek renovasi sekolah di dapil saya, vendornya ‘orang kita’ ya.”

Inilah yang sering disebut proyek aspirasi atau proyek titipan. Secara administratif, ia masuk dalam daftar pengadaan yang sah. Tapi secara genetika, ia sudah membawa DNA “pesanan”. Sejak palu sidang diketokan, pemenangnya sebenarnya sudah bisa ditebak, meski tendernya baru akan dimulai enam bulan lagi.

Siapa Dapat Apa? Membedah Daftar “Penerima Manfaat”

Kalau kita bedah proyek tahun ini, kita akan melihat pola yang berulang seperti kaset kusut.

1. Ring Satu (Keluarga dan Kolega): Biasanya dapat proyek-proyek “gemuk” tapi teknisnya tidak terlalu rumit, seperti pengadaan kendaraan dinas atau renovasi interior kantor yang margin keuntungannya lebar.
2. Tim Sukses: Dapat proyek-proyek penunjukan langsung (PL) yang jumlahnya ribuan tapi nilainya di bawah 200 juta. Ini ibarat “uang rokok” untuk menjaga loyalitas mesin politik di tingkat akar rumput.
3. Makelar Proyek (The Middlemen): Mereka ini tidak punya perusahaan, tidak punya alat berat, tapi punya “nomor HP sakti”. Tugas mereka cuma menghubungkan vendor asli dengan pejabat pengadaan. Mereka dapat persentase tanpa perlu berkeringat di bawah terik matahari lokasi proyek.
4. Rakyat: Dapat apa? Ya, dapat sisanya. Dapat aspal yang tipis, dapat gedung yang bocor, atau dapat jembatan yang pembangunannya lambat karena anggarannya sudah banyak “disunat” di tingkat elit untuk biaya koordinasi.

“Mark-up” Sebagai Biaya Politik

Kenapa harga pengadaan pemerintah selalu lebih mahal dari harga toko? Ya karena di dalam harga itu sudah termasuk “pajak politik”.

Sebuah laptop seharga 10 juta harus di-mark-up jadi 15 juta karena ada 5 juta yang harus dialirkan untuk mengamankan posisi, membayar jasa “ketok palu”, hingga cadangan dana taktis jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Politik anggaran membuat harga barang jadi tidak rasional. Kita membayar harga barang mewah, tapi mendapatkan barang kualitas biasa, karena selisihnya dipakai untuk melumasi roda-roda kekuasaan agar tetap berputar.

Proyek tahun ini seringkali bukan tentang apa yang paling mendesak dibutuhkan rakyat, melainkan tentang proyek mana yang paling mudah “dicairkan” komitmennya. Itulah kenapa kita sering melihat jalan yang masih bagus diaspal ulang, sementara jembatan desa yang hampir putus dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena proyek aspal ulang lebih cepat cair dan lebih mudah diatur “jatahnya”.

Mengembalikan Anggaran ke Jalan yang Benar

Politik anggaran adalah realitas demokrasi kita, tapi bukan berarti kita harus memaklumi penggarongan yang dibungkus rapi dengan prosedur. Selama anggaran disusun berdasarkan “siapa dapat apa” dan bukan “siapa butuh apa”, maka pengadaan barang dan jasa kita akan selalu menjadi ladang perburuan rente.

Kita butuh transparansi yang lebih radikal. Jangan cuma kasih lihat judul proyeknya, tapi kasih lihat juga siapa pemilik asli perusahaan yang menang dan apa hubungannya dengan para pengambil kebijakan. Rakyat harus tahu bahwa uang pajak yang mereka setor bukan untuk membiayai kemewahan segelintir orang lewat jalur “aspirasi”.

Saya menutup grup WhatsApp keluarga tadi tanpa membalas pesan apa pun. Di luar sana, gerimis mulai turun, dan saya melihat lubang di depan gang rumah saya semakin lebar. Lubang itu tidak masuk dalam “politik anggaran” tahun ini, mungkin karena di gang saya tidak ada “orang kuat” yang bisa menitipkan kepentingan.

Mari kita ngopi lagi. Setidaknya di depan segelas kopi, tidak ada politik anggaran. Siapa yang pesan, dia yang bayar. Jujur, adil, dan tidak perlu pakai lobi-lobi bawah meja.