Ketika Spesifikasi Terlalu Rumit untuk Sebuah Proyek

Di sebuah kabupaten yang jaraknya lima jam perjalanan darat dari ibu kota provinsi—tempat di mana sinyal telepon seluler masih timbul tenggelam mengikuti arah hembusan angin—sebuah kantor dinas memutuskan untuk membangun sebuah jembatan penghubung antardesa.

Jembatan itu bersahaja saja. Bentangnya cuma sekitar lima belas meter, melintasi sungai dangkal berbatu kali yang debit air tertingginya saat musim hujan paling banter hanya setinggi pinggang orang dewasa. Beban harian yang bakal melewatinya pun tidak mewah: saban pagi dilewati anak-anak berseragam merah putih yang mengayuh sepeda ontel, beberapa ekor kambing milik warga yang digiring ke padang rumput, serta motor bebek butut tukang pos yang keranjangnya sarat muatan paket belanjaan daring.

Namun, ketika dokumen lelang untuk jembatan kecil itu diunggah ke portal LPSE, tumpukan berkas spesifikasi teknisnya tampak bagai cetak biru pembangunan terowongan bawah laut yang menghubungkan Selat Dover dan Calais.

Di dalam dokumen setebal bantal itu, sang konsultan perencana mencantumkan syarat yang membuat akal sehat para pemborong lokal rontok seketika. Struktur lantai jembatan disyaratkan wajib menggunakan beton mutu tinggi dengan kuat tekan setara landasan pacu pesawat jet komersial, lengkap dengan aditif silika mikro impor dari Eropa untuk mencegah korosi kimiawi. Pengujian ketahanan gempa dimodelkan menggunakan perangkat lunak analisa elemen hingga tingkat lanjut yang biasanya dipakai untuk merancang gedung seratus lantai di Tokyo. Bahkan cat pelapis gelagar baja jembatan diwajibkan menggunakan cat poliuretan khusus tahan garam laut berkadar tinggi—sebuah syarat yang terdengar luar biasa jenaka mengingat jembatan itu berada di lereng bukit berketinggian seribu meter di atas permukaan laut, di mana benda paling asin yang ada di sekitarnya hanyalah ikan asin peda di warung makan Bu Tejo.

Melihat pemandangan ajaib semacam itu, seorang kontraktor lokal yang sudah berpuluh-puluh tahun membangun gorong-gorong dan talud jalan di daerah tersebut hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal.

“Mas,” bisiknya dengan napas tertahan diiringi kepulan asap kretek, “ini orang-orang dinas sama perencananya lagi mau bikin jembatan buat dilewati warga kampung, atau mau bikin pangkalan militer buat uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua?”

Pertanyaan sarat ironi itu sesungguhnya adalah keluhan kolektif yang berulang di hampir seluruh pelosok tanah air. Ada sebuah kecenderungan psikologis yang sangat aneh namun mendarah daging dalam birokrasi pengadaan proyek kita: sebuah penyakit gila hormat keteknikan yang memandang bahwa semakin tebal dokumen spesifikasi, semakin banyak istilah asing yang diselipkan, dan semakin rumit rumus-rumus teknis yang dipersyaratkan, maka proyek tersebut dianggap semakin bermartabat, modern, dan bebas dari cela.

Padahal, dalam kenyataan lapangan yang telanjang dan becek, spesifikasi teknis yang kelewat rumit untuk sebuah proyek sederhana bukanlah tanda kemajuan peradaban. Ia adalah resep bencana yang sengaja dimasak di atas meja berpendingin ruangan: sebuah perpaduan antara kemalasan intelektual konsultan perencana, fobia akut pejabat terhadap aparat pemeriksa hukum, serta kegagalan fatal dalam membaca realitas sosial-ekonomi di mana bangunan itu berpijak.

Di Balik ‘Copy-Paste’ Dokumen Standar

Untuk mengurai mengapa spesifikasi proyek bisa melenceng begitu jauh ke alam khayalan, kita harus menengok dapur pembuatan dokumen perencanaan itu sendiri.

Banyak orang awam mengira bahwa ketika sebuah dinas menggelontorkan ratusan juta rupiah untuk menyewa konsultan perencana, para insinyur perencana itu akan duduk berhari-hari di lokasi proyek, mengukur kecepatan arus sungai dengan cermat, meneliti struktur tanah setempat, berdialog dengan tokoh masyarakat, lalu merancang bangunan yang paling fungsional, tahan lama, dan berbiaya efisien.

Bagi mereka yang pernah mencicipi dinamika industri konsultansi kita, imajinasi idealis itu langsung mengundang tawa miris.

Dalam praktiknya, konsultan perencana sering kali dibayar dengan pagu anggaran jasa konsultansi yang teramat mepet, dengan batas waktu pengerjaan laporan yang supermepet pula. Hanya diberi waktu tiga puluh hari kalender untuk menyelesaikan perencanaan lima puluh paket pekerjaan fisik yang tersebar di sepuluh kecamatan.

Dalam kondisi terburu-buru dan dikejar tenggat waktu laporan akhir tahun anggaran, apa yang paling masuk akal untuk dilakukan oleh seorang drafter atau insinyur muda yang digaji pas-pasan di kantor konsultan?

Tentu saja jurus pusaka warisan peradaban digital: copy-paste alias salin-tempel tanpa ampun.

Spesifikasi teknis jembatan desa tadi tidak pernah benar-benar dirancang khusus untuk desa tersebut. Berkas itu hanyalah hasil comotan serampangan dari dokumen spesifikasi proyek jalan tol trans-nasional atau proyek dermaga peti kemas yang pernah mereka kerjakan tiga tahun lalu. Teksnya ditarik begitu saja dari arsip komputer, judul proyeknya diganti memakai fitur find and replace, lalu dicetak dan dijilid rapi bersampul plastik mika.

Tidak ada yang sempat membaca ulang apakah syarat-syarat teknis yang ada di dalamnya masuk akal atau tidak. Tidak ada yang peduli apakah material yang dipersyaratkan tersedia di toko bangunan terdekat atau harus dipesan dari pabrik di Jerman dengan waktu tunggu pengapalan empat bulan. Yang penting bagi konsultan perencana adalah: laporannya tebal, kalimat-kalimatnya terdengar sangat ilmiah dan canggih, pejabat dinas terkesan saat presentasi awal, berita acara serah terima pekerjaan perencana ditandatangani, dan honor konsultan bisa cair tepat waktu sebelum tutup buku kas daerah.

Kemalasan intelektual yang dibungkus dengan kesombongan jargon teknis inilah yang kemudian menjadi warisan ranjau darat bagi siapa saja yang kelak memenangkan tender pekerjaan fisik di lapangan.

Administratif yang Berlebihan

Namun, jangan hanya menyalahkan konsultan perencana. Pihak pengguna anggaran—dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para insinyur dinas teknis—punya andil besar dalam melahirkan spesifikasi yang rumitnya tidak masuk akal ini.

Pemicunya adalah satu hal yang sangat manusiawi di negeri ini: rasa takut yang luar biasa terhadap jeratan hukum dan bayang-bayang audit aparat penegak hukum.

Dalam iklim pengadaan barang dan jasa publik hari ini, posisi seorang pejabat pengadaan ibarat berjalan di atas seutas tali tambang tipis di atas jurang yang dipenuhi buaya lapar. Di bawah sana, tim pemeriksa dari Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga penyidik kejaksaan dan kepolisian selalu siap siaga mencari celah sekecil apa pun yang bisa dikategorikan sebagai “kelalaian teknis yang berpotensi merugikan keuangan negara”.

Jika seorang PPK menyetujui spesifikasi jembatan desa yang sederhana—misalnya menggunakan campuran beton konvensional yang bisa diaduk manual oleh tukang kampung menggunakan pasir sungai setempat—ia merasa telanjang dan sangat rentan diserang saat pemeriksaan lima tahun mendatang. Auditor bisa datang membawa buku manual standar nasional terbaru dan menuduh sang pejabat tidak mematuhi kaidah keteknikan yang mutakhir.

Maka, jalan paling aman bagi birokrasi untuk menyelamatkan diri dari ancaman penjara adalah dengan memasang spesifikasi teknis setinggi langit dan serumit mungkin. Logika birokrasinya sederhana: semakin tinggi dan semakin rumit spesifikasi yang kita kunci di dalam dokumen kontrak, semakin kebal posisi hukum kita.

Jika bangunan itu kelak retak atau ambles, dinas bisa dengan mudah mencuci tangan dan melemparkan seluruh kesalahan ke muka kontraktor: “Lho, kami di dinas sudah merancang spesifikasi terbaik dan paling canggih di dunia. Kalau di lapangan hasilnya jelek, berarti kontraktornya yang nakal dan tidak mampu memenuhi spesifikasi yang sudah kami tetapkan!”

Spesifikasi yang kelewat rumit pada akhirnya bermutasi menjadi instrumen penyelamatan diri birokrasi (defensive bureaucracy). Ia dirancang bukan demi menghasilkan bangunan yang tepat guna bagi masyarakat, melainkan demi menciptakan benteng administratif yang kedap hukum bagi para pejabatnya, masa bodoh apakah spesifikasi itu mustahil dieksekusi di atas tanah berlumpur atau tidak.

Teror Logistik dan Pura-Pura Mutu

Lalu, apa yang terjadi ketika monster dokumen spesifikasi yang luar biasa rumit itu akhirnya turun ke dunia nyata dan harus dieksekusi oleh kontraktor di lapangan?

Di sinilah drama komedi gelap konstruksi kita mencapai klimaksnya yang paling getir.

Bayangkan kontraktor yang memenangkan proyek jembatan desa tadi. Di atas kertas kontrak, ia diwajibkan menggunakan beton mutu tinggi yang harus dikirim menggunakan truk molen (truck mixer) dari pabrik batching plant. Masalahnya, batching plant terdekat berada di kota kabupaten yang jaraknya empat jam perjalanan melintasi jalan perbukitan yang sempit, berkelok-kelok, dan berlubang.

Secara teori teknologi beton, adukan beton siap pakai memiliki waktu ikat awal (initial setting time) sekitar dua hingga tiga jam. Jika lewat dari batas waktu tersebut beton belum dituangkan ke dalam bekisting, adukan di dalam tabung molen akan mulai mengeras, kehilangan elastisitas, dan mutunya rusak total.

Maka dimulailah pertunjukan ketegangan yang konyol. Truk molen seberat puluhan ton itu dipaksa mendaki jalan desa yang sempit. Baru setengah perjalanan, as roda belakang truk amblas ke dalam parit tanah liat karena jembatan kayu penghubung desa tidak kuat menahan tonase kendaraan raksasa tersebut. Beton di dalam tabung mulai mengeras menjadi batu monumen kebodohan logistik, sementara waktu terus berjalan.

Belum lagi urusan material-material eksotis yang disyaratkan secara gegabah. Ada proyek puskesmas pembantu di pelosok kecamatan yang di dalam spesifikasi arsitekturnya diwajibkan menggunakan penutup lantai berupa keramik homogen bebas bakteri (antibacterial vinyl) merek tertentu yang diimpor dari Korea Selatan. Toko bangunan di kota terdekat jangankan menjual vinil antibakteri asal Seoul, mendengar namanya saja pemilik toko mengira itu jenis suplemen pakan ayam petelur.

Kontraktor harus memesan material itu ke Jakarta, menunggu proses inden berbulan-bulan, membayar ongkos ekspedisi laut dan darat yang nilainya lebih mahal daripada harga lantainya sendiri, hanya untuk dipasang di sebuah ruangan periksa puskesmas desa yang pintunya sering kemasukan ayam kampung milik tetangga sebelah.

Karena tuntutan spesifikasi yang tidak membumi dan mustahil dipenuhi secara wajar inilah, akhirnya di lapangan tercipta sebuah tradisi baru yang sangat merusak integritas teknik sipil: kultur kepura-puraan massal.

Kontraktor, konsultan pengawas, dan direksi teknis dinas yang sudah sama-sama frustrasi di lapangan akhirnya memilih bersekongkol secara diam-diam untuk saling menyelamatkan diri.

Mereka tahu bahwa spesifikasi di atas kertas mustahil dicapai dengan anggaran dan medan lapangan yang ada. Maka dicarilah jalan pintas: pasir lokal tetap dipakai, semen diaduk manual memakai sekop di pinggir jalan, besi tulangan dibeli dari toko material terdekat yang diameternya agak banci sedikit, lalu—dan ini kuncinya—seluruh berkas administrasi pengujian mutu di laboratorium dimanipulasi sedemikian rupa agar tampak sesuai dengan kitab spesifikasi yang suci itu!

Sampel kubus beton yang dikirim ke laboratorium pengujian mutu bukan diambil dari adukan becek di lokasi proyek, melainkan dipesan secara khusus dari tempat lain yang mutunya sudah pasti lolos uji tekan. Surat sertifikasi material ditandatangani di atas meja warung kopi dengan imbalan amplop uang saku pengawas.

Semua pihak berpura-pura bahwa jembatan itu telah dibangun menggunakan teknologi abad dua puluh satu berstandar antariksa, padahal secara fisik jembatan itu dibangun dengan metode kerja tukang abad pertengahan yang serba darurat.

Harga Mahal dari Kesombongan yang Tak Berfaedah

Ketika sebuah spesifikasi dirancang terlalu rumit melampaui kebutuhan riil fungsi bangunan, pihak yang paling dirugikan pada akhirnya adalah negara dan masyarakat pembayar pajak.

Pertama, spesifikasi yang kelewat rumit otomatis melambungkan harga perkiraan proyek menjadi sangat mahal tanpa ada nilai tambah fungsional yang sepadan (wasteful spending). Anggaran miliaran rupiah yang semestinya bisa dipakai untuk membangun tiga unit jembatan sederhana yang kokoh di tiga desa terisolasi, akhirnya habis tersedot hanya untuk membangun satu unit jembatan mewah dengan spesifikasi berlebihan yang fungsinya sama sekali tidak membutuhkan kecanggihan tersebut. Ini adalah pemborosan sumber daya publik yang dibungkus dengan legitimasi keteknikan semu.

Kedua, kerumitan spesifikasi memicu distorsi persaingan usaha yang sangat tidak sehat. Kontraktor-kontraktor lokal yang jujur, punya etos kerja lapangan yang baik, namun tidak memiliki akses logistik material impor atau tidak lihai memanipulasi dokumen administrasi mutu, akan terlempar keluar dari gelanggang lelang. Proyek akhirnya hanya dikuasai oleh segelintir pemborong licin yang mahir memainkan drama sandiwara laboratorium dan terbiasa menyuap pengawas lapangan untuk menutupi ketidakmampuan fisik pemenuhan spesifikasi.

Dan yang paling ironis: bangunan yang selesai dengan spesifikasi rumit itu sering kali justru tidak memiliki daya tahan jangka panjang karena tidak bisa dirawat secara mandiri oleh masyarakat setempat (unmaintainable).

Ketika lantai vinil antibakteri puskesmas desa tadi robek atau terkelupas dua tahun kemudian, pihak puskesmas tidak bisa memperbaikinya karena tidak ada anggaran dan tidak ada tukang lokal yang menguasai teknik pengelasan sambungan vinil impor tersebut. Akhirnya, lantai yang tadinya dirancang higienis ala rumah sakit metropolitan itu ditambal secara mengenaskan menggunakan lakban hitam dan kardus bekas air mineral. Kemegahan spesifikasi di masa lalu berakhir menjadi lelucon visual yang menyedihkan di masa kini.

Mengembalikan Kehormatan Desain yang Bersahaja

Teknik sipil, pada hakikat filosofisnya yang paling murni, adalah seni memanfaatkan material alam yang tersedia di sekitar lokasi secara cerdas demi kemaslahatan hidup manusia dengan biaya yang paling efisien.

Seorang insinyur perencana yang hebat bukanlah orang yang sanggup merancang struktur paling rumit di dunia dengan material paling mahal yang harus didatangkan dari lima benua. Siapa pun bisa membangun sesuatu yang kokoh jika diberi uang tak terbatas dan material mutakhir.

Kehebatan sejati seorang insinyur justru diuji ketika ia mampu berdiri di tengah sebuah desa terpencil, memandang batu-batu kali yang berserak di tepi sungai, melihat keahlian para tukang batu lokal setempat, lalu merancang sebuah jembatan yang kokoh, bersahaja, mudah dibangun dengan sumber daya yang ada, murah perawatannya, dan sanggup bertahan melayani masyarakat selama puluhan tahun tanpa drama manipulasi berkas.

Spesifikasi teknis semestinya adalah panduan kerja yang membumi, bukan panggung pamer kecerdasan akademis yang hampa, apalagi tameng ketakutan birokrasi yang pengecut.

Sudah saatnya dunia pengadaan konstruksi kita sembuh dari penyakit gila spesifikasi ini. Kita harus berani menatap sebuah proyek dengan kacamata kejujuran fungsi: jika yang dibutuhkan warga hanyalah jembatan penyeberangan motor dan sepeda ontel, rancanglah spesifikasi jembatan penyeberangan motor yang sederhana dan realistis. Jangan paksakan memasang spesifikasi landasan peluncuran roket hanya demi terlihat canggih di lembaran kertas lelang.

Sebab peradaban fisik sebuah bangsa tidak pernah diukur dari seberapa rumit kata-kata yang tertulis di dalam buku spesifikasi teknis dinas, melainkan dari seberapa kokoh bangunan itu berdiri tegak menopang langkah kaki rakyatnya di atas tanah nyata yang becek dan berdebu.