Tender Proyek Konstruksi Tidak Semudah Membangun Rumah Sendiri

Suatu sore yang gerah, seorang kawan lama yang baru saja memenangkan proyek renovasi balai desa mendadak menelepon saya. Nadanya bukan nada orang yang baru saja ketiban rezeki nomplok, melainkan nada seorang pesakitan yang baru saja menerima vonis kurungan.

“Pak,” keluhnya dengan napas tersengal seperti habis dikejar anjing herder, “aku kapok. Mending aku disuruh nyemen dinding satu kelurahan sendirian daripada harus berurusan sama berkas sanggah banding dan dokumen kualifikasi pengadaan barang dan jasa.”

Saya terkekeh, tapi di lubuk hati yang paling dalam, saya sangat paham penderitaannya. Manusia Indonesia pada umumnya memang punya ilusi kolektif yang sangat menggemaskan soal proyek bangunan. Di kepala kita, membangun gedung bertingkat, jembatan layang, atau gedung puskesmas itu pada dasarnya sama saja dengan membangun dapur di rumah mertua, cuma skalanya yang diperbesar sepuluh kali lipat.

Kalau di rumah sendiri, urusannya begitu bersahaja. Anda punya uang tabungan, Anda cari tukang langganan namanya Pak Slamet, lalu Anda berdua jongkok di pojokan teras sambil ngopi kapal api dan merokok kretek. Anda corat-coret denah di atas bungkus rokok bekas, “Pak Slamet, nanti di sebelah sini kasih wastafel ya, terus kamar mandinya dipasangi keramik motif marmer yang agak licin biar kelihatan mewah.” Pak Slamet manggut-manggut penuh takzim, menghitung kebutuhan semen dan pasir pakai insting kebatinan, lalu lusa pagi semen tiga sak sudah diturunkan dari pikap. Selesai. Transaksi selesai, pekerjaan jalan, dan kalau ada dinding yang miring sedikit, tinggal Anda semprot, “Walah Pak, kok meletot begini?” lalu Pak Slamet menambalnya sambil minta tambah pisang goreng.

Namun, begitu Anda melangkah masuk ke rimba raya bernama tender konstruksi pemerintah atau korporasi besar, logika bungkus rokok dan kopi kapal api itu langsung dihancurkan sampai lumat menjadi abu. Di sana, membangun sesuatu sama sekali bukan soal mengaduk semen atau menata batu bata. Membangun sesuatu adalah soal pertarungan metafisika dokumen, politik harga satuan, dan perang urat syaraf yang sanggup merontokkan rambut kepala kontraktor paling tabah sekalipun.

Mari kita bedah pelan-pelan keanehan dunia persilatan ini.

Pertama-tama, di dunia tender konstruksi, ada makhluk bernama Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Di atas kertas, sistem ini diciptakan demi mewujudkan transparansi agung, memberangus korupsi, dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang punya kompetensi. Sebuah gagasan yang begitu suci, sampai-sampai kalau didengarkan sambil memejamkan mata, kita merasa seolah-olah sudah melompat ke surga peradaban sipil Eropa utara.

Tetapi praktik di lapangannya? Sistem digital ini sering kali menjelma menjadi arena uji kesabaran tingkat dewa. Bayangkan Anda harus mengunggah dokumen teknis setebal ratusan halaman dengan batas waktu jam dua belas malam kurang satu detik. Tepat pada jam sebelas malam, ketika Anda sedang menekan tombol kirim dengan tangan gemetar dan keringat dingin bercucuran, peladen situsnya mendadak tumbang. Muncul tulisan galat yang dingin dan tanpa dosa.

Di titik itu, Anda tidak lagi memikirkan kekuatan beton K-300 atau elastisitas baja tulangan. Yang Anda pikirkan adalah doa-doa tolak bala yang pernah diajarkan guru mengaji Anda di masa kecil. Kalau di rumah sendiri Anda cukup berteriak memanggil tukang, di tender Anda harus bertarung melawan kecepatan koneksi internet, berkas PDF yang mendadak rusak, dan sertifikat digital yang kedaluwarsa tanpa pemberitahuan. Dokumen kualifikasi ini jumlahnya bukan main-main: Surat Keterangan Ahli, sertifikat badan usaha, bukti kepemilikan alat berat yang sering kali harus difoto bersama surat kabar edisi hari itu demi membuktikan bahwa ekskavator tersebut bukan hasil suntingan Photoshop. Anda belum menyentuh sekop sama sekali, tetapi energi hidup Anda sudah terkuras separuh hanya untuk membuktikan bahwa perusahaan Anda sah ada di muka bumi.

Lalu tibalah kita pada babak paling mistis dalam sejarah peradaban teknik sipil: Rencana Anggaran Biaya, atau yang akrab dipanggil RAB.

Kalau Anda membangun rumah pribadi, patokan harga itu sangat jujur. Anda pergi ke toko material langganan Koh Akiong di ujung jalan, bertanya berapa harga sak semen Gresik hari ini, dan Koh Akiong menyebut angka lima puluh lima ribu. Sederhana, transparan, dan tidak ada drama filosofis di baliknya.

Di ranah tender proyek resmi, harga material tidak hidup di dunia nyata yang kita pijak sehari-hari. Harga material hidup di alam kayangan yang bernama Harga Perkiraan Sendiri, atau HPS. Ini adalah taksiran harga yang disusun oleh panitia lelang dengan metode yang kadang-kadang hanya Tuhan dan panitia pengadaan yang tahu asal-usulnya.

Di sinilah drama komedi dimulai. Ada fenomena bunuh-bunuhan harga yang luar biasa sadis. Demi memenangkan lelang, perusahaan kontraktor bisa membanting harga penawaran hingga menyentuh angka tujuh puluh atau delapan puluh persen dari nilai pagu. Secara akal sehat tukang bangunan di kampung, ini jelas bunuh diri massal. Mana mungkin membangun jembatan dengan harga yang bahkan tidak cukup untuk membeli besi ulirnya?

Tetapi di panggung tender, banting harga adalah seni bertahan hidup. Para peserta lelang bertaruh: “Nanti urusan untung rugi kita pikirkan belakangan saat adendum, yang penting benderanya menang dulu!” Maka terjadilah pertunjukan sulap. Angka-angka di atas kertas dimanipulasi sedemikian rupa, formula analisa harga satuan diutak-atik seperti resep jamu tolak angin, dan semua orang berpura-pura bahwa angka-angka ajaib itu realistis.

Coba bayangkan kalau logika ini diterapkan pada tukang di rumah Anda. Anda punya anggaran lima puluh juta untuk bikin kamar tidur. Lalu tetangga Anda datang dan bilang, “Saya sanggup bikin kamar yang sama persis cuma dengan dua puluh lima juta!” Bukannya senang, Anda pasti langsung curiga: ini dindingnya mau dibikin dari tripleks bekas kardus mi instan atau semennya mau dioplos pakai abu gosok? Di dunia nyata kita menyebutnya penipuan, tapi di dunia tender, kita menyebutnya “efisiensi penawaran terendah yang responsif.”

Belum lagi kalau kita bicara soal pihak-pihak yang terlibat. Di rumah sendiri, kekuasaan mutlak berada di tangan Anda, atau lebih tepatnya di tangan istri Anda. Hierarkinya sangat tegas dan tidak bisa diganggu gugat. Kalau istri Anda bilang kusen pintu harus dicat warna putih mutiara, maka langit dan bumi boleh berguncang, tapi kusen itu harus tetap berwarna putih mutiara.

Dalam proyek konstruksi formal, aktor lapangannya sebanyak tokoh dalam lakon Mahabharata. Ada Pejabat Pembuat Komitmen yang wajahnya selalu tegang karena dihantui ancaman pemeriksaan aparat penegak hukum. Ada konsultan perencana yang gambarnya kadang-kadang melayang di awang-awang dan mustahil diterapkan di tanah becek. Ada konsultan pengawas yang kerjanya membawa jangka sorong dan daftar periksa dengan tatapan mata seperti malaikat pencabut nyawa. Dan tentu saja, ada kontraktor pelaksana yang berada di rantai makanan paling bawah, terjepit di antara tuntutan mutu yang tinggi, tenggat waktu yang mencekik, dan kasbon tukang yang minta dicairkan tiap malam Minggu.

Komunikasi di antara mereka tidak bisa sesederhana, “Tolong cor-corannya ditambah semennya sedikit ya, Mas.” Tidak bisa. Semuanya harus tertulis. Ada surat instruksi, surat peringatan, risalah rapat lapangan, izin pelaksanaan, hingga permohonan pemeriksaan bahan. Kalau ada balok tiang yang meleset tiga sentimeter saja, proses memperbaikinya membutuhkan tanda tangan dari sekian meja, berita acara berlembar-lembar, dan rapat koordinasi yang menghabiskan berdus-dus kue basah dan kopi instan.

Maka tidak heran, banyak kontraktor pemula yang dulunya terbiasa membangun ruko atau kos-kosan mandiri mendadak stres berat ketika masuk ke pusaran proyek pemerintah. Mereka mengira keahlian utama seorang kontraktor adalah manajemen tukang dan pemahaman campuran pasir. Padahal di dunia proyek tender, keahlian paling krusial adalah seni mengurus administrasi dan ketahanan mental menghadapi auditor.

Di rumah pribadi, kalau dinding Anda retak rambut setahun setelah dibangun, Anda tinggal menghela napas, membeli kompon penambal di toko cat, lalu melupakannya. Paling banter Anda mengumpat pelan dalam hati. Tapi di proyek konstruksi tender, retak rambut itu bisa menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan lima tahun kemudian. Anda bisa dipanggil, dimintai klarifikasi, dan dipaksa mengembalikan kerugian negara gara-gara pasir yang dipakai tukang Anda lima tahun lalu ternyata mengandung lumpur melebihi ambang batas toleransi nol koma sekian persen.

Itulah mengapa tender proyek konstruksi tidak akan pernah bisa disamakan dengan membangun rumah sendiri. Membangun rumah sendiri adalah urusan teknis dan estetika personal. Anda punya uang, Anda punya lahan, Anda eksekusi sesuai selera dan isi kantong. Kalau hasilnya jelek, Anda tanggung sendiri malu dan kecewanya.

Sementara tender proyek konstruksi pada hakikatnya adalah panggung birokrasi yang kebetulan luaran akhirnya berwujud bangunan fisik. Beton, aspal, dan baja tulangan hanyalah instrumen dari sebuah tarian panjang bernama akuntabilitas publik. Di dalamnya bertaut uang rakyat, regulasi pengadaan yang pasal-pasalnya setebal bantal tidur, risiko pidana yang mengintip di setiap tikungan, dan tarik-menarik kepentingan yang rumitnya minta ampun.

Jadi, kalau besok lusa Anda melihat ada jalan tol baru diresmikan, gedung sekolah baru digunting pitanya, atau jembatan layang dibuka untuk umum, jangan hanya mengagumi arsitekturnya atau ketebalan aspalnya. Berikanlah sedikit doa dan rasa hormat yang tulus kepada para kontraktor dan insinyur yang telah melewatinya. Sebab sebelum mereka berhasil menancapkan satu batang paku bumi ke dalam tanah, mereka telah lebih dulu selamat dari perang dokumen yang brutal, mengorbankan ribuan jam tidur di depan komputer, dan bertahan dari teror administrasi yang sanggup membuat tukang bangunan paling perkasa sekalipun menangis tersedu-sedu di sudut bedeng.