Analisis HPS: Mengapa Seringkali Tak Masuk Akal?

Beberapa waktu lalu, saya duduk di sebuah warung bakso, memperhatikan seorang ibu-ibu yang sedang menawar harga cabai di tukang sayur keliling. Si ibu ingin beli seribu perak, si tukang sayur bilang minimal dua ribu. Terjadilah negosiasi alot yang melibatkan argumen soal harga bensin naik sampai cuaca buruk di tingkat petani. Akhirnya ketemu angka sepakat: seribu lima ratus perak tapi cabainya dicampur yang agak layu sedikit. Itu namanya survei harga pasar yang paling jujur bin alamiah.

Lalu pikiran saya melayang ke sebuah dokumen di kantor dinas yang isinya penuh angka-angka kaku bernama HPS. Harga Perkiraan Sendiri.

Bagi Anda yang belum akrab, HPS ini adalah kitab suci bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ia adalah batas atas harga sebuah proyek. Kalau vendor menawar di atas HPS, otomatis gugur. Kalau menawar jauh di bawah HPS, dicurigai mau “ngemplang” kualitas. Harusnya, HPS ini adalah representasi harga pasar yang paling akurat. Tapi kenyataannya? Seringkali HPS kita itu angkanya ajaib, gaib, dan kalau dipikir pakai logika warung bakso tadi, sama sekali tidak masuk akal.

Antara Harga “Langit” dan Harga “Lantai”

Ada dua jenis anomali HPS yang sering kita temui. Pertama, HPS yang melambung tinggi ke langit. Ini biasanya terjadi pada proyek-proyek yang “sudah ada pengantinnya”.

Si pejabat pengadaan melakukan survei harga bukan ke toko atau produsen asli, melainkan ke tiga perusahaan yang ternyata milik satu orang yang sama atau satu geng pertemanan. Ketiga perusahaan ini kompak kasih penawaran harga yang sudah di-mark-up 50 persen. Si pejabat pun dengan polos (atau pura-pura polos) merata-ratakan angka itu menjadi HPS.

Hasilnya? Negara membayar harga emas untuk barang yang kualitasnya kuningan. Selisih harga yang tidak masuk akal itu kemudian mengalir lancar sebagai “dana koordinasi”. Inilah kenapa kita sering melihat pengadaan komputer kantor yang speknya biasa saja tapi harganya setara komputer untuk desain grafis di studio Hollywood.

HPS “Mencekik” yang Membunuh Kualitas

Anomali kedua adalah HPS yang rendahnya minta ampun sampai ke lantai. Biasanya ini terjadi karena si penyusun HPS malas survei dan cuma menyontek dokumen tahun lalu, padahal harga material sudah naik gila-gilaan. Atau, ini adalah cara halus untuk “mengusir” vendor yang jujur.

“Mas Iqbal,” keluh seorang kawan kontraktor, “Bagaimana saya mau bangun jalan dengan HPS sekian, sementara harga aspal cair di pelabuhan saja sudah naik dua kali lipat? Kalau saya ambil proyek ini, saya bukan bangun jalan, tapi bangun penderitaan buat diri saya sendiri.”

Vendor yang waras dan jujur akan mundur teratur melihat HPS yang tidak masuk akal ini. Tapi, vendor “pemain” tetap akan maju. Kenapa? Karena mereka sudah tahu celahnya: kurangi volume, tipiskan aspal, dan pakai material sisa. HPS yang tidak masuk akal secara otomatis akan menghasilkan kualitas bangunan yang tidak masuk akal pula.

Penyakit “Copy-Paste” Tanpa Nurani

Rahasia umum lainnya adalah budaya copy-paste dalam penyusunan HPS. Banyak PPK yang saking sibuknya (atau saking malasnya), hanya menyalin HPS dari daerah sebelah atau dari tahun-tahun sebelumnya tanpa melihat konteks lokal.

Misalnya, HPS pengadaan mebel di Jakarta disalin mentah-mentah untuk proyek di pelosok Kalimantan. Mereka lupa kalau ongkos kirim ke pelosok itu bisa lebih mahal dari harga mejanya sendiri. Atau HPS pengadaan IT disalin dari dokumen tiga tahun lalu, padahal teknologi sudah ganti tiga generasi dan harganya sudah turun drastis.

HPS akhirnya bukan lagi instrumen kendali biaya, melainkan sekadar formalitas administratif untuk melengkapi berkas agar termin bisa cair. Kita terjebak dalam angka-angka yang disusun di belakang meja, tanpa pernah benar-benar mencium aroma persaingan harga di pasar yang sesungguhnya.

Penutup: Mengembalikan HPS ke Bumi

HPS yang tidak masuk akal adalah pintu masuk pertama bagi inefisiensi dan korupsi. Kita butuh sistem penyusunan HPS yang lebih dinamis, yang terhubung langsung dengan marketplace atau data harga real-time dari produsen. Jangan biarkan HPS disusun berdasarkan “feeling” atau berdasarkan pesanan vendor tertentu.

PPK juga harus punya keberanian untuk melakukan survei pasar yang nyata. Turun ke toko, cek harga di distributor, bandingkan spek secara detail. Jangan cuma terima beres dokumen dari konsultan perencana yang mungkin juga sudah “masuk angin”.

Saya menghabiskan bakso saya yang harganya sangat masuk akal: sepuluh ribu rupiah, kenyang, dan rasanya pas. Saya membatin, andai saja seluruh proyek negara ini dikelola dengan kejujuran harga seperti tukang bakso ini, mungkin kita sudah punya jembatan emas di setiap desa.

Tapi ya sudah, mari kita ngopi lagi. Setidaknya harga kopi di sini tidak pakai HPS titipan, jadi saya tidak perlu takut dipanggil jaksa hanya karena bayar secangkir kopi hitam.