Pengadaan Alkes: Nyawa Manusia di Balik Permainan Harga

Beberapa waktu lalu, saya sempat melamun di ruang tunggu sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Di sana, saya melihat seorang bapak tua yang duduk lunglai, menatap sebuah alat monitor jantung yang kabelnya tampak tercerabut dan ditempel isolasi ala kadarnya. Di sudut lain, ada pengumuman kecil yang menuliskan bahwa layanan cuci darah sedang “dibatasi” karena kendala teknis pada mesinnya.

Saya jadi teringat sebuah obrolan dengan seorang kawan yang bekerja di bagian logistik kesehatan. Dengan suara berbisik—seolah-olah dinding rumah sakit punya telinga dan bisa melaporkannya ke direksi—ia bercerita tentang betapa “amisnya” urusan pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di negeri ini.

“Mas,” katanya sambil menghela napas berat, “Kalau proyek aspal dikorupsi, risikonya paling cuma ban mobil pecah atau bemper gasruk. Tapi kalau Alkes yang dipermainkan, taruhannya itu detak jantung manusia. Dan sayangnya, di meja lelang, angka rupiah seringkali terdengar lebih nyaring ketimbang suara rintihan pasien.”

Drama “Spesifikasi Terkunci” di Ruang Operasi

Mari kita bedah anatomi penggarongan dalam dunia medis ini. Modusnya sebenarnya mirip-mirip dengan proyek konstruksi, tapi jauh lebih canggih dan tertutup. Alkes itu barang teknis yang sangat spesifik. Tidak semua orang tahu bedanya ventilator merek A dengan merek B, atau apa gunanya sensor laser pada alat rontgen terbaru.

Celah ketidaktahuan publik (dan kadang ketidaktahuan auditor) inilah yang dimanfaatkan. Pejabat pengadaan, seringkali bekerja sama dengan vendor “pemegang lisensi”, menyusun dokumen lelang dengan spesifikasi yang sangat presisi hingga ke detail terkecil yang hanya dimiliki oleh satu merek tertentu.

“Alat harus memiliki tombol warna ungu dengan diameter 1,2 milimeter dan mampu beroperasi di suhu 24,5 derajat Celcius tepat,” misalnya.

Nah, kebetulan (sekali lagi, kebetulan), hanya ada satu vendor di Indonesia yang menjual alat dengan tombol ungu itu. Vendor lain yang punya alat lebih canggih dan lebih murah tapi tombolnya warna biru? Gugur secara administratif. Ini yang saya sebut sebagai “pembunuhan kompetisi” di balik masker bedah.

Mark-Up yang Menembus Langit-Langit Bangsal

Setelah kompetisi mati, saatnya “pesta harga”. Alkes yang di luar negeri harganya 500 juta rupiah, begitu masuk ke dokumen pengadaan rumah sakit di daerah, bisa melesat menjadi 1,5 miliar rupiah.

Alasannya selalu klasik: biaya pelatihan, biaya purna jual, biaya kalibrasi, hingga biaya pengiriman ke pelosok. Memang benar biaya itu ada, tapi apakah nilainya sampai tiga kali lipat harga barang? Tentu tidak. Selisih miliaran itu adalah “uang pelicin” untuk memastikan semua pihak dari tingkat pusat sampai daerah merasa senang.

Rakyat membayar harga premium untuk alat yang seharusnya bisa dibeli dua atau tiga unit jika harganya jujur. Akibatnya? Puskesmas di desa-desa tetap kekurangan alat dasar, sementara rumah sakit kota membeli alat canggih yang mungkin hanya dipakai sebulan sekali, itu pun kalau operatornya tidak sedang cuti.

Nasib Barang “Habis Pakai” yang Tak Pernah Habis Masalahnya

Bukan cuma alat besarnya yang bermasalah, urusan “barang habis pakai” seperti jarum suntik, kain kasa, hingga reagen laboratorium pun tak luput dari permainan.

Ada fenomena di mana rumah sakit dipaksa menggunakan bahan habis pakai dari vendor tertentu karena mesinnya sudah “dikunci” agar hanya bisa menggunakan produk mereka. Ini seperti Anda beli printer murah, tapi tintanya mahal sekali dan tidak bisa pakai tinta suntik. Rumah sakit terjebak dalam sandera vendor selama bertahun-tahun.

Dampaknya langsung ke kantong pasien atau beban BPJS. Biaya kesehatan jadi mahal bukan karena obatnya mahal, tapi karena “biaya masuk” alat-alatnya sudah terlanjur bengkak sejak di meja lelang.

Nyawa yang Tergadaikan oleh Kualitas Medioker

Yang paling menyakitkan adalah ketika permainan harga ini berujung pada penurunan kualitas. Demi menutupi “fee” yang besar, vendor menyuplai alat kesehatan kualitas kelas dua atau barang rekondisi yang dipoles seperti baru.

Bayangkan seorang ibu yang sedang bertaruh nyawa saat melahirkan, namun alat monitor janinnya sering mati-nyala karena kabelnya berkualitas rendah. Atau seorang pasien gagal ginjal yang harus menunggu antrean panjang karena mesin cuci darahnya lebih sering masuk bengkel daripada dipakai pasien.

Inilah borok pengadaan Alkes kita. Kita memperlakukan nyawa manusia seperti angka-angka di dalam spreadsheet anggaran. Kita lebih peduli pada siapa yang dapat jatah “fee” daripada siapa yang selamat di meja operasi.

Mengobati Hati Nurani Pengadaan

Mengobati korupsi Alkes tidak cukup hanya dengan sistem E-Katalog atau audit administrasi. Kita butuh transparansi harga internasional sebagai pembanding yang bisa diakses publik. Kita juga butuh auditor yang paham medis, bukan cuma paham akuntansi.

Tapi di atas itu semua, kita butuh pejabat pengadaan yang setiap kali akan menandatangani kontrak Alkes, ia membayangkan bahwa suatu hari nanti, mungkin ibunya, anaknya, atau dirinya sendirilah yang akan terbaring di bawah alat yang ia beli itu.

Jangan sampai kita membangun rumah sakit megah dengan alat-alat canggih hasil “permainan”, sementara di dalamnya nurani kita sudah lama mati.

Saya meninggalkan RSUD itu dengan perasaan masygul. Di parkiran, saya melihat sebuah mobil mewah milik seorang vendor Alkes yang baru saja selesai rapat dengan pihak manajemen. Kontras sekali dengan wajah-wajah cemas para keluarga pasien di ruang tunggu tadi.

Mari kita ngopi lagi. Setidaknya kopi saya sore ini pahitnya jujur, tidak seperti harga alat kesehatan yang manis di laporan tapi pahit di kenyataan.